DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PELAYANAN MINIMAL. TENTANG STANDAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
4.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
5.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Daerah PRES I DEN
7.Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
1. a.pendidikan. . . (2t
(3)PRES IDEN
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan ralgrat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosiai. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM. Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
7. a.bersifat mutlak; dan
8. b.mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

BAB II

JENIS SPM

Pasal 4

(1)Jenis SPM terdiri atas SPM: pendidikan; kesehatan; a. b.
1. c.pekerjaan
(2)
(3)
1. c.pekerjaan umum;
2. d.perumahan rakyat;
3. e.ketenteraman, ketertiban pelindungan masyarakat; dan
4. f.sosial. Materi muatan SPM mencakup:
5. a.Jenis Pelayanan Dasar;
6. b.Mutu Pelayanan Dasar; dan
7. c.penerima Pelayanan Dasar. Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus Pelayanan Dasar. umum, dan memiliki Mutu (l) (2t

Pasal 5

SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas:

a.pendidikan menengah; dan
b.pendidikan khusus. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:
a.pendidikan anak usia dini;
b.pendidikan dasar; dan
c.pendidikankesetaraan.

(3)
(4)Mutu
(4)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
2. b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
4. a.usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
5. b.usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
6. c.usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
7. d.usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
8. e.usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan. (s)
(6)Ketentuan
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (l) (2t dan kementerian/ lembaga nonkementerian terkait. pemerintah

Pasal 6

SPM kesehatan mencakup SpM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:

a.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
b.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Jenis Pelayanan Dasar pada SpM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a.pelayanan kesehatan ibu hamil;
b.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d.peiayanan kesehatan balita;
e.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

(3)
1. f.pelayanan
(4)PRESIDEI.I REPUBLIK ll!DOI.IESIA -8
1. f.pelayanan
2. g.pelayanan
3. h.pelayanan
4. i.pelayanan
5. j.pelayanan jiwa berat;
6. k.pelayanan dan kesehatan pada usia produktif; kesehatan pada usia lanjut; kesehatan penderita hipertensi; kesehatan penderita diabetes melitus; kesehatan orang dengan gangguan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
7. l.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiencg Vintsl, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekuran g- kurangnya memuat:
8. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
9. b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
10. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: (s)
11. a.penduduk b. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian iuar biasa provinsi; ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil; ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin; bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir; balita untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan balita; usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif; usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut; penderita hipertensi untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi; penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; d. e. c. h. 1. o j k. I. orang . PRES IDEN L orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
12. m.orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
13. n.orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia lHuman Immunodeficiencg Virusl untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeftciencg Virus).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/ lembaga nonkementerian terkait.

Pasal 7

SPM pekerjaan umum mencakup umum Daerah provinsi dan SPM Daerah kabupaten/ kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Daerah provinsi terdiri atas: pemerintah SPM pekerjaan pekerjaan umum pekerjaan umum

(1)t2t
1. a.pemenuhan
(3)PRES IDEN
1. a.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
2. b.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
3. a.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari; dan
4. b.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kuran gnya memuat :
5. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
6. b.petunjuk teknis atau tata cara standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dan ayat (3) yaitu setiap Warga Negara.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(4)(s) pemenuhan setiap Jenis pada ayat (2) Bagian
(1)(2t REPUBLIK INOONESIA

Pasal 8

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan ralgrat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/ kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan ralq/at Daerah provinsi terdiri atas:

a.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
b.fasilitasi penyediaan rrmah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan ralgrat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:
a.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan
b.pe tunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3)t4l
(5)Penerima . PRES IDEN 13-
(5)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
1. a.korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. b.masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. c.korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
4. d.masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 9

(1)SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
(2)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
(3)Je nis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:
1. a.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. b.pelayanan informasi rawan bencana;
3. c.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. d.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. e.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. (41 Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:
6. a.standar PRES I DEN
7. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
8. b.standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
9. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(5)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
1. a.yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
2. b.yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. c.yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
4. d.yang #",D PRESIOEN R€PUBLIK IN DON ESIA -t6-
5. d.yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 10

(1)SPM sosial mencakup SPM sosial Daerah provinsi dan SPM sosial Daerah kabupaten/ kota. (21 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:
1. a.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
2. b.rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
3. c.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
4. d.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
5. e.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
(3)Jenis... PRt- S Iif EN REPUBLIIi II.IDONESI/\ t7-
(3)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas: rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
1. c.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
2. d.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
3. e.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
4. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
5. b.standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
6. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. b.
(4)(s)
1. a.penyandang. . PRES I DEN
2. a.penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
3. b.anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
4. c.lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
5. d.gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
6. e.korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
7. f.korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

BAB III

PENERAPAN DAN PELAPORAN SPM

Pasal 11

Pemerintah Daerah menerapkan SPM pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Negara secara minimal. (21 Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a.pengumpulan data;
b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c.penJrusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

(3)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (85)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2020