Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 53
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PELAYANAN MINIMAL. TENTANG STANDAR
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.
(2t
Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM. Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
BAB II JENIS SPM
BAB II
pendidikan; kesehatan; a. b.
(2) (3)
Materi muatan SPM mencakup:
Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus Pelayanan Dasar. umum, dan memiliki Mutu (l) (2t Bagian Kedua SPM Pendidikan
SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas:
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:
(3)
Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
(s)
pemerintah Bagian Ketiga SPM Kesehatan
SPM kesehatan mencakup SpM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:
Jenis Pelayanan Dasar pada SpM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
(3)
kesehatan pada usia lanjut; kesehatan penderita hipertensi; kesehatan penderita diabetes melitus; kesehatan orang dengan gangguan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekuran g- kurangnya memuat:
Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: (s)
penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian iuar biasa provinsi; ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil; ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin; bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir; balita untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan balita; usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif; usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut; penderita hipertensi untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi; penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; d. e. c. h. 1. o j k. I. orang . PRES IDEN L orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
Bagian Keempat SPM Pekerj aan Umum
SPM pekerjaan umum mencakup umum Daerah provinsi dan SPM Daerah kabupaten/ kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Daerah provinsi terdiri atas: pemerintah SPM pekerjaan pekerjaan umum pekerjaan umum
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kuran gnya memuat :
Penerima Pelayanan Dasar untuk Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dan ayat (3) yaitu setiap Warga Negara.
SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan ralgrat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/ kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan ralq/at Daerah provinsi terdiri atas:
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan ralgrat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:
Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
PRES IDEN 13-
Bagian REPU I]LIK IN OON ESIA -t4- Bagian Keenam SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
(41 Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:
Bagian Ketujuh SPM Sosial
(21 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:
PRt- S Iif EN REPUBLIIi II.IDONESI/\ t7-
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a. b.
PRES I DEN
BAB III (u BAB III PENERAPAN DAN PELAPORAN SPM Bagian Kesatu Penerapan SPM
BAB III
Pemerintah Daerah menerapkan SPM pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Negara secara minimal. (21 Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 86 dokumen.