Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Dan Bupati Barito Kuala.
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Dan Bupati Barito Kuala.
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; BUPATI BARITO KUALA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020 PERATURANDAERAH KABUPATENBARITO KUALA NOMOR 7 TAHUN 2019 BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik LlPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4028);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 No.81); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); RpN I H I L
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020. MEMUTUSKAN : Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA 26.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34); 25.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15); Rp 1.933.4 75.000,00 Rp2.902.924.045,00
Rp601.975.382.000,00 Rp243.950.314.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
dan
Rp 11.000.000.000,00 Rp 10.000.000.000,00 jenis pembiayaan :
Pasa14 Rp16.896.591.748,00 Rp306.673.172.765,00 Rp248. 949 .457.858,00
Rp227.661. 732.800,00 Rp1.251.695.586,00
Pasa18 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.
Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran iru; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala. Halaman 1 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN /~~~~,.')11 ~j; em~er 019 '/ /1 «i BUPATI B ~~ LA I ;{ '/ f q fy '--~J.:~11t»>: ,.'I '. . 'I, 'f V 'HJ7AN'AS 0,00 14.150.000.000,00 25.150.000.000,00 10.000.000.000,00 21.000.000.000,00 11.000.000.000,00 10.000.000.000,00 35.150.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pemberian Plnjarnan Daerah 1.251.695.586,00 572.519.222.371,00 16.896.591.748,00 306.673.172.765,00 248.949.457.858,00 792.817.247.066,00 546.450.037.245,00 12.617.382.390,00 1.933.475.000,00 2.902.924.045,00 227.661.732.800,00 Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) (14.150.000.000,00) r-------------------~ 1.365.336.469.437,00BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 71.807.241.437,00 24.394.483.000,00 4.596.148.109,00 8.630.760.000,00 34.185.850.328,00 974.905.489.000,00 128.979.793.000,00 601.975.382.000,00 243.950.314.000,00 304.473.739.000,00
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)