DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Persyaratan Calon Direksi; Jumlah Direksi; Dewan Pengawas

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR L7 TAHUN 2OO8 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO SELATAN. dan Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 17), diubah sebagai berikut : 2

1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dirubah serta ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf I serta ditambah 1 ( satu ) ayat yakni ayat ( 3 ), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Calon Direksi memenuhi persyaratan :
1. a.Mempunyai pendidikan $arjana Strata 1 (S - U; b" Mempunyai pengalaman kerja 10 {sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalarnan kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaran O.lU, " .
2. c.Lulus manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang

Pasal 5

{1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan;

a.1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 3O.OO0 ; telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijasah;
d.Membuat dan menyqjikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
e.Bersedia bekerja penuh waktu;
f.Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
g.Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau tim seleksi yang ditunjuk oleh Bupati;
h.Calon Direksi yang lulus uji kelayakan dan kepatutan diajukan oleh Tim Seleksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
i.Bupati menetapkan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Tim Seleksi melalui Dewan Pengawas.

(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bagi calon Direksi yang belum mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, apabila terpilih menjadi Direksi wajib memenuhi persyaratan tersebut paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah ditetapkan Bupati menjadi Direksi.

2.Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 3.

b.Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 1O0.000 ; dan c' Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana d,imaksud pad.a ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurllsan dan pengeloiaan pDAM.
(3)Direksi yang paling banyak _3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf -b dan huruf c, ""o...r[diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaiai terbaik atas hasii uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oteh Bupati terhadap seluruh Direksi.
(4)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk {satu) kali masa jabatan.
(5)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja pDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada maiyarakat setiaptahun.
(6)Direksi yang berasal dari pegawai PDAM bilamana tidak diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, harus diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai PDAM dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan Pasal 26 Ayat (1), ayat (2) d,an ayat (3) diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45o/o (empat puluh lima perseratus) dari gaji direksi;
(2)sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 4oo/o (empat puluh perseratus) dari gaji direksi;
(3)Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak gs% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji direksi. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Peraturan Kepegawaian, susunan organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perund.ang-undangan yang berlaku. Peraturan Kepegawaian, susunan organisasi dan Tata Kerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas. 4. (u

(2)4

5.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun L99l tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor O3 Tahun 7991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturzrn Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. engetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ya daTam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok Pada tanggal ' : ' ', -r 2015. M. F'ARID YUSRAN tok Pada tanggal -. !, --i 2015. SEKRET DAERAH KABUPA SELATAN, tr.tl-l1 EDI KRISTIANTO LEIYIBARAN DAERAH KABUPATEIY BARITO SEI,ATAN TAHUN 2OT5 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAII KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVIilSI KALIMANTAN TENGAH t I TAHUIII 2()15 l.-" 1., .. : : . qr 6T AF y"ffiti${"Js $$4ffiilT& SIl- I0L!CI} : Lql- St- TANGSAT: tO- L- r,otT :: IVAIiltBUPATI / $EK},{ L ASISTEN ''l - KABAG b-. KASUBAG. PHIAK$ANA /, PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN ITOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAI{AN ATAS PIRATURAIY DAERAH I{ABUPATEN BARITO SELATAIT NOMOR 17 TAHUN 2OO8 TENTANG ORGAII DAN KEPEGAWAIAN PERUSAIIAA}I DAERAII AIR MINUM I{ABUPATEN BARITO SELATAN I. UMUM Untuk menjawab tuntutan dan harapan tersebut diatas, maka PDAM Kabupaten Barito Selatan harus terus berbenah agar mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi dan kondisi. Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan perlu diubah untuk menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi yang terus berubah dan berkembang. Air merupakan kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu sumber air dan pemanfaatannya harus dikelola dengan baik agar berguna untuk kepentingan masyarakat. PDAM sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dituntut mampu memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Barito Selatan secara terus menerus. Selain dituntut mampu melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih, PDAM juga dituntut mampu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta diharapkan mampu pula memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan. 6 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Ayat (1) Huruf f uCukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan tim ahli atau tim seleksi adalah kelompok orang yang memiliki kompetensi dalam hal manajemen PDAM. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Calon Direksi setelah ditetapkan menjadi Direksi maka wajib untuk mengikuti peiatihan manajamen air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas .:

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1) Cukup jelas li: Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 57

Peraturan Pendirian Tingkat II kembali. :..., :: ,i ',

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…