DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan pemungut retribusi;
c.bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 120, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan Menetapkan BUPATI BAR.ITO SELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Reribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 3 . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm pelaksanaaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6 . Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Barito Selatan.
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/ a tau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13.Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14.Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15.Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 4
16.Retribusi Rumah Potong Hewan pemanfaatan/ penggunaan fasilitas disediakan oleh Pemerintah Daerah. adalah pungutan daerah atas rumah potong hewan yang
17.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas tern pat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
19.Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas penyeberangan di air disediakan oleh Pemerintah Daerah. yang
20.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah _-------, atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas penjualan produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda. 5
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan BAB VII Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Retribusi dipungut oleh SKPD teknis terkait dengan pemberian pelayanan.
(2)SKPD teknis terkait sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
(4)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(5)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3.Ketentuan struktur dan besarnya tarif retribusi pada Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Ditetapkan di Buntok Pada tanggal ·1 ~:::<rot 2018 BUPATI BARITO SELATAN, .') Diundangkan d i Buntok Pada tanggal 2018 KABUPATE BARJTO SELATAN, \ : ,..,..,..J' Vvv~ ----EDI KRISTIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,04 / 2018 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B n Hukum, RAHM N RYADIN, SH,MH NIP. 19711105 200501 1 012 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan berlakunya Peraturan Daerah dimaksud adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pemungut Retribusi Daerah; Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah; II. PASAL DEMI PASAL Pasall Angka 1

Pasal 1

Cukupjelas 8 Angka 2 Pasal 33 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH DAERAH DI IBU KOTA KABUPATEN BARITO SELATAN: No. Kelas Rumah Daerah Type Ketetapan Ketetapan Tarif Rumah Daerah Tarif Retribusi Retribusi Baru / Lama/ Bulan Bulan I PERMANEN I 310 M 2 Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- PERMANEN II 264 - 309 M 2 Rp. 80.000,- Rp. 120.000,- PERMANEN III 214 - 263 M 2 Rp. 70.000,- Rp. 100.000,- PERMANEN IV 260 - 213 M 2 Rp. 60.000,- Rp. 90.000,- PERMANEN V 118 - 259 M 2 Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- PERMANEN VI 95 - 117 M 2 Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- PERMANEN VII 80 - 94 M 2 Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- PERMANEN VIII 60 - 79 M 2 Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- PERMANEN IX 48 - 59 M 2 Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- PERMANEN X 36 - 47 M 2 Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- PERMANEN XI 27 - 35 M 2 Rp. 15.000,- Rp. 35.000,- PERMANEN XII 26 M 2 Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- II SEMI PERMANEN I. 95 - 117 M 2 Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- II. 80 - 94 M 2 Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- III. 60 - 79 M 2 Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- IV. 48 - 59 M 2 Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- V. 36 - 47 M 2 Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- VI. 27 - 35 M 2 Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- VII. 15 - 26 M 2 Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH DAERAH DI IBU KOTA KECAMATAN: No. Kelas Rumah Type Ketetapan Ketetapan Tarif Daerah Rumah Daerah Tarif Retribusi Retribusi Baru / Lama/ Bulan Bulan I PERMANEN I 310 M 2 Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- PERMANEN II 264 - 309 M 2 Rp. 33.000,- Rp. 50.000,- PERMANEN III 214 - 263 M 2 Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- PERMANEN IV 260 - 213 M 2 Rp. 24.000,- Rp. 40.000,- PERMANEN V 118 - 259 M 2 Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- PERMANEN VI 95 - 117 M 2 Rp. 16.000,- Rp. 20.000,- PERMANEN VII 80 - 94 M 2 Rp. 14.000,- Rp. 25.000,- PERMANEN VIII 60 - 79 M 2 Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- PERMANEN IX 48 - 59 M 2 Rp. 8.000,- Rp. 12.000,- PERMANEN X 36 - 47 M 2 Rp. 8.000,- Rp. 12.000,- 10 PERMANEN XI 27 - 35 Mz Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- PERMANEN XII 15 - 26 M 2 Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- II. SEMI PERMANEN I. 118 M 2 Rp. 18.000,- Rp. 35.000,- II. 95 - 118 M 2 Rp. 16.000,- Rp. 30.000,- III. 80 - 94 M 2 Rp. 13.000,- Rp. 25.000,- IV. 60 - 79 M 2 Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- V. 48 - 59 M 2 Rp. 8.000,- Rp. 12.000,- VI. 36 - 47 M 2 Rp. 8.000,- Rp. 12.000,- VII. 27 - 35 M 2 Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- VIII 15 - 26 M 2 Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- C. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN GEDUNG / BANGUNAN OLEH PIHAK SWASTA DIKENAKAN RETRIBUSI SEBAGAI BERIKUT :

1.Gedung Jaro Pirarahan Rp. 1.000.000,- per hari dan Rp. 500.000,- hari berikutnya.
2.Gedung di Kecamatan Rp. 150.000,- per hari dan Rp. 100.000,- hari berikutnya.
3.Gedung Sarana Olah Raga Kabupaten Rp. 250.000,- per hari dan Rp. 100.000,- hari berikutnya.
4.Gedung Sarana Olah Raga Kecamatan Rp. 150.000,- per hari dan Rp. 100.000,- hari berikutnya.
5.Gedung Balai Kelurahan Rp. 100.000,- per hari dan Rp. 50.000,- hari berikutnya.
6.Aula Kantor SKPD Kabupaten Rp. 350.000,- per hari dan Rp. 200.000,- hari berikutnya. D. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT: NO. JENIS PELAYANAN TARIF 1 2 3 1 MOTOR GRADER MITSUBISHI GD 230 A TAHUN 1989 Rp. 1.020.000,00/hari 2 BULDOZER CASE 1150 G TAHUN 1996 Rp. 1.080.000,00/hari 3 WHEEL LOADER SAMSUNG SL - 120 TAHUN 1996 Rp. 1.050.000 ,00/hari 4 VIBRATING ROLLER DYNAPAC CG-16 TAHUN Rp. 460.000,00/hari 5 BABY ROLLER MEIWA MG - 7 TAHUN 1999 Rp. 250.000,00/hari 6 THREE WHEEL ROLLER BUKAKA BRR - 8 TW Rp. 700.000,00/hari 7 MITSUBISHI FE - 49 TAHUN 1999 Rp. 260.000,00/hari 8 VIBRATORY ROLLER 10 - 15 TON TAHUN 2007 Rp. 1.750.000,00/hari 9 STONE CRUSHER 30 TON/JAM TAHUN 1996 Ro. 8.000.000,00/bln 10 TRONTON SELP LOADER HINO FM 260 TAHUN 2008 Rp.500.000,00/operasi Dalam Kota ( dengan jarak Max 6 Km ) Rp. 20.000,00 Luar Kota ditambah jarak per Km E. Pemakaian Lapangan Sepak Bola untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 250.000,- per hari dan Rp. 100.000,- hari berikutnya. F. Pemakaian Tenda Lapangan sebesar Rp. 75.000,-/ per hari dan Rp. 50.000,- hari berikutnya. G. Kursi Upat sebesar Rp. 1.000,- per buah. 11 H. TARIF SEWA RUKO, TOKO, KIOS, PETAK LOS DAN PELATARAN PEDASARAN PLAZA BERINGIN BUNTOK1 SERTA PASAR OAERAH : RUKO TOKO KIOS Petak Petak Petak Petak WC Per M2 Per M2 Per M2 Los Ikan Los Los Pedasaran Per M2 Nama Per Per Per Per M2 Sayur Waru ng Per M2 Per Bulan No. Pasar Bulan Bulan Bulan Per Per M2 Per M2 Per Bulan (Rp.) (Rp .) (Rp. ) (Rp.) Bulan Per Per Buian (Rp.) (Rp. ) Bula n ( Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Buntok 18.000 17.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.000 150.000 .... Pendang 7.000 6.000 4.500 5.000 5.000 4.000 3.000 -L 3 Tabak 7.000 6.000 4.500 4.000 4.000 4.000 3.000 - Kanilan 4 Patas I 7.000 6.000 4.500 4.000 4.000 4.000 3.000 - 5 Bangkuang 7.000 6.000 4.500 4 .000 4.000 4.000 3.000 100.000 6 Mengkatip 7.000 5.000 4.500 4.000 4.000 4.000 3.000 - 7 Jenarnas 7.000 6.000 4.500 .000 4.000 .000 3.000 - L TARIF RETRIBUSI SEWA KEKAYAAN DAERAH LAINNYA :
1.Sewa Lokasi Gudang Rotan Jalan Jelapat Rp. 9.000.000/Tahun
2.Sewa Ruka Eks. Gudang Garam Jalan Merdeka Raya Rp. 4.500.000/Tahun
3.Sewa Eks. Koperasi Karya Tani Jalan Patianom (Depan Rp. 4.500.000/Tahun Bundaran Rumah Sakit)
4.Sewa Tanah Jalan Pelita Raya (Depan Kantor Rp. 5.000j M2 i Bulan Bupati/Samping Dinas Koperasi)
5.Sewa Tanah Jalan Pelita Raya (Muara Jalan Masuk Rp. 5.000 i M2 / Buian Komp!ek Rumah Dinas/Samping Masjid Baiturrahman)
6.Sewa Tanah di Depan Gereja Imanuel Jalan Tugu Rp. 5.000 I M2 / Bulan
7.Sewa Tanah Lokasi Pasar Subuh (Iring Witu)) Rp. 5.000 I M2 / Bulan
8.Sewa Tanah untuk Tiang Reklame Billboard : - Wilayah Kelurahan Buntok Kata, Kelurahan Hilir Sper, Rp. 5.000 / M2 / Bulan dan Kelurahan Jelapat. - Di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya. Rp. 3.500 / M2 / Bulan
9.Sewa Tanah untuk Bangunan Warung/Kios dan Pasar : - V'Jilayah Kelurahan Suntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Rp. 5.000 I M2 / Bulan dan Keiurahan Jelapat. Rp. 2.250 / M2 / Bulan - Di wilayah Keiurahan dan Kecamatan Lainnya. 12
10.Sewa Kantin Dinas Pekerjaan Umum. Rp. 2.500.000 / Tahun
11.Sewa Tanah Kantin dan Fotokopi Dinas Kependudukan Rp. 5.000 / M2 / Bulan dan Catatan Sipil.
12.Sewa Kantin Dinas Tata Kata, Kebersihan, Pertamanan Rp. 1.500.000 / Tahun dan Pemakaman.
13.Sewa Kantin Lainnya : Rp. 10.000 / M2 / Bulan
14.Sewa Tanah untuk Pedagang Kaki Lima : - Wilayah Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Rp. 5.000 / Hari dan Kelurahan Jelapat. - Di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya. Rp. 2.500 / Hari J. TARIF/SEWA ANGKUTAN BUS PEMDA: NO TUJUAN JARAK (Km) TARIF (Rp) KET
1.Ampah 51 654.472,00
2.Tamianq Lavanq 97 1.248.584,00
3.Pasar Panas 111 1.428.792,00
4.Kalua 121 1.557 .512,00
5.Amuntai 146 1.879.312,00
6.Pantai Hambawang 181 2.329.832,00
7.Kandangan 201 2.587.272,00
8.Rantau 223 2.870.456,00
9.Binuanq 258 3.320.976,00
10.Martapura 288 3.707.136,00
11.Banjar Baru 292 3.758.624,00
12.Banjarmasin 339 4.337.864,00
13.Taniunq 153 1.969.416,00
14.Batakan/Tangkisung 450 5.792.400,00
15.Kuala Kapuas 410 5.277.720,00
16.Pulang Pisau 436 5.612.192,00
17.P. Raya Via B. Masin 550 7.079.600,00
18.P. Rava Via Kalahien 185 2.377 .250,00
19.Muara Teweh 173 2.226.856,00
20.Balik Papan 460 5.921.120,00
21.Barabai 192 2.471.424,00
22.Puruk Cahu 283 3.642.776,00
23.Panqkalan Bun Via Kalahien 635 8.159. 750,00 Catatan: - Tarif merupakan tariff dasar atas (PP) - Tarif be/um termasuk biaya petjalanan lokal dan uang tunggu sopir - Dasar tarif Rp. 257,44 per penumpang per Km. K. TARIF RETRIBUSI PENGGUNMN FASILITAS UMUM LAINNYA OLEH PIHAK SWASTA DIKENAKAN RETRIBUSI SEBAGAI BERIKUT:
1.Panggung Hiburan Iring Witu Rp. 350.000,- per hari dan Rp. 100.000,00 hari berikutnya.
2.Panggung Hiburan Wisata Sanggu Rp. 300.000,- per hari dan Rp. 100.000,00 hari berikutnya.
3.Kawasan Wisata Sanggu Rp. 350.000,,- per hari dan Rp. 100.000,00 hari berikutnya. 13
4.Sewa Kantin Obyek Wisata Sanggu Rp. 1.500.000,00 / Tahun.
5.Sewa Kantin dibelakang Kantor Bupati Rp. 6.000.000,00 / Tahun.
6.Sewa Kantin di Belakang Dinas Pendapatan Daerah Rp. 2.000.000,00 / Tahun.
7.Sewa Kantin Terminal Sanggu Rp. 750.000,00 / Tahun.
8.Sewa Loket Terminal Dalam Kota Rp. 500.000,00 / Tahun.
9.Sewa GOR JI. Panglima Batur Rp. 3.000.000,00 / Tahun.
10.Sewa GOR JI. Pelita Rp. 25.000.000,00 / Tahun.
11.Retribusi Pemakaian Kantin Iring Witu Rp. 10.000.000,00 / Tahun. L. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN. No Parameter Biaya Pengujian {Per Contoh Uji) I. AIR BAOAN AIR/ AIR LIMBAH A. FISIKA 1 Bau Rp 10,000 2 Rasa Rp 10,000 3 Warna Rp 15,000 4 Suhu Air Rp 10,000 5 Laju Aliran Air Rp 25,000 6 Kekeruhan Rp 30,000 7 OHL/Daya Hantar Listrik Rp 30,000 8 TS/Total Padatan Rp 65,000 9 TSS/Total Padatan Tersuspensi Rp 65,000 10 TDS/Total Padatan Terlarut Rp 65,000 B.KIMIA 1 pH Rp 15,000 2 Salinitas Rp 15,000 3 D0/0ksigen Terlarut Rp 15,000 4 B00/Kebutuhan Oksigen Biologi Rp 95,000 5 COD/Kebutuhan Oksigen Kimiawi Rp 100,000 6 TOC/Total Organik Karban Rp 120,000 7 Minyak dan Lemak Rp 80,000 8 Detergen (MBAS) Rp 75,000 9 Fenol Total Rp 90,000 10 Total Fosfat Rp 90,000 11 Nitrat (N03) Rp 65,000 12 Nitrit (N02) Rp 65,000 13 N-Total Rp 80,000 14 Sulfat (504) Rp 65,000 15 Sulfida Rp 70,000 16 Amonia {NH3-N) Rp 60,000 17 Sianida (CN) Rp 85,000 18 Kesadahan Rp 65,000 19 Klarin Rp 65,000 20 Klorida Rp 85,000 21 Flourida Rp 85,000 22 Air Raksa (Hg} Rp 150,000 23 Aluminium (Al) Rp 80,000 24 Antimoni (Sb) Rp 80,000 25 Arsen (As} Rp 80,000 26 Barium (Ba) Rp 80,000 14 27 Besi (Fe) Rp 80,000 28 Boron (B) Rp 80,000 29 Kadmium (Cd) Rp 80,000 30 Khrom (Cr) Rp 80,000 31 Kobalt (Co) Rp 80,000 32 Magnesium (Mg) Rp 80,000 33 Mangan (Mn) Rp 80,000 34 Molibden (Mo) Rp 80,000 35 Nikel (Ni) Rp 80,000 36 Perak (Ag) Rp 80,000 37 Selenium (Se) Rp 80,000 38 Seng (Zn) Rp 80,000 39 Stannum (Sn) Rp 80,000 40 Tembaga (Cu) Rp 80,000 41 Timbal (Pb) Rp 80,000 42 Titanium (Ti) Rp 80,000 C. MIKROBIOLOGI 1 Fecal coliform Rp 125,000 2 Total Coliform Rp 125,000 3 Benthos Rp 150,000 4 Plankton Rp 150,000 II. UDARA AMBIEN DAN EMISI 1 Suhu Udara Rp 20,000 2 Kelembaban Udara Rp 20,000 3 Kecepatan Angin Rp 20,000 4 Tekanan Udara Rp 20,000 5 lntensitas Cahaya Rp 20,000 6 Sulfur Dioksida (SO2) - 1 jam Rp 100,000 7 Sulfur Dioksida (SO2) - 24 jam Rp 200,000 8 Karban Monoksida (CO} - 1 jam Rp 100,000 9 Karban Monoksida (CO) - 24 jam Rp 200,000 10 Karban Dioksida (CO2) - 1 jam Rp 100,000 11 Karban Dioksida (CO2) - 24 jam Rp 200,000 12 Nitrogen Dioksida (NO2) - 1 jam Rp 100,000 13 Nitrogen Dioksida (NO2) - 24 jam Rp 200,000 14 Nox -1 jam Rp 100,000 15 Nox- 24 jam Rp 200,000 16 NO-1 jam Rp 100,000 17 NO - 24 jam Rp 200,000 18 NH3 Rp 100,000 19 Oksidan (03) Rp 100,000 20 H2S Rp 100,000 21 Hidrokarbon (HC) Rp 100,000 22 PM 1 (Partikel < 1 μm) - 1 jam Rp 115,000 23 PM 1 (Partikel < 1 μm) - 24 jam Rp 200,000 24 PM 2,5 (Partikel < 2,5 μm) - 1 jam Rp 115,000 25 PM 2,5 (Partikel < 2,5 μm) - 24 jam Rp 200,000 26 PM 10 (Partikel < 10 μm) - 1 jam Rp 115,000 27 PM 10 (Partikel < 10 μm) - 24 jam Rp 200,000 28 Debu (TSP) - 1 jam Rp 115,000 29 Debu (TSP) - 24 jam Rp 200,000 30 Kebisingan (dB)- 1 jam Rp 115,000 31 Kebisingan (dB)- 24 jam Rp 200,000 Ill. TANAH 1 Tekstur Rp 60,000 15 2 Porositas 3 Permeabilitas a Bulk Density 5 pH (H20) 6 DHL 7 TDS 8 T 9 C-org 10 N-total 11 P205-tsd 12 K20 13 Fe 14 Sulfat 15 KTK 16 Ca-dd 17 Mg-dd 18 Na-dd 19 K-dd 20 Kejenuhan Basa Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 60,000 65,000 65,000 65,000 35,000 35,000 35,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90,000 ITO SELATAN, -\ Q---:::===::.- EDDY RAYA SAMSURI 16 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL
1.Retribusi Pelayanan terminal penumpang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

a.Angkutan Bus AKAP sebesar
b.Angkutan Bus AKDP / Non Bus sebesar
c.Angkutan Kota dan atau Perkotaan sebesar Rp.4.000,-/kendaraan Rp.3.000,-/kendaraan Rp.2.000,-/kendaraan
1. 2.Retribusi pelayanan terminal barang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
a.Mobil Barang dengan jumlah berat s/d 5.000 kg sebesar Rp.2.000,-/kendaraan
b.Mobil Barang dengan jumlah berat 5.001 kg s/d 8.000 kg sebesar Rp.3.000,-/kendaraan
1. 4.Retribusi Jasa pe\ayanan terminal untuk peron sekali masuk Rp 1.000,- /orang
2. 5.Retribusi kegiatan usaha penunjang di Terminal ditetapkan sebagai berikut :
a.Usaha makanan dan minuman sebesar Rp.3.000,-/hari
b.Usaha cindera mata dan bahan bacaan sebesar Rp.2.000,-/hari
c.Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum sebesar Rp.3.000,-/hari
d.Usaha jasa paket dan sejenisnya sebesar Rp.2.000,-/hari
e.Usaha jasa penjualan sebesar Rp.2.000,-/hari
f.Usaha jasa penitipan barang sebesar Rp.2.000,-/hari
g.Usaha pencucian kendaraan sebesar Rp.3.000,-/hari
h.Jasa toilet dan MCK untuk sekali masuk Rp. 2.000,-/orang 0 SELATAN, 17 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KHUSUS PARKIR
1. 1.Parkir pada Gedung Parkir atau Pelataran Parkir/ Lingkungan Parkir, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
a.Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp 3.000,- untuk satu kali parkir
b.Kendaraan Bermotor Roda 2(dua) sebesar Rp 2.000,- untuk satu kali parkir
1. 2.Pada kawasan wisata industri dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, dan tempat hiburan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
a.Kendaraan Bermotor Roda 3 dan 4 sebesar Rp 3.000,- untuk satu kali parkir
b.Kendaraan Bermotor di atas roda 4 ke atas sebesar Rp 4.000,- untuk satu kali parkir
c.Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 2.000 untuk satu kali parkir BUPATI BARITO SELATAN, ---\ ,6lu,(J~t&Oll(M',, ~-- EDDY F(AVA SAMSURI 18 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tari f ( Rp.) Sapi / Kerbau 10.000/Ekor Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong Babi 5.000/Ekor Kambing /Domba 5.000/Ekor Sapi / Kerbau 10.000/Ekor Pemakaian Kandang Babi 3.000/Ekor Kambing /Domba 3.000/Ekor Sapi / Kerbau 15.000/Ekor Pemakaian Tempat Pemotongan Babi 5.000/Ekor Kambing /Domba 5.000/Ekor BUPATI ~~~• ~✓ -- EDDY RAYA SAMSURI 19 I. LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN RETRIBUSI KEPELABUHANAN
a.~etribusi Jasa Pemakaian Tanah dan atau Bangunan Pelabuhan : - Retribusi Pemakaian Tanah Pelabuhan .. .... ....... ....... ........ .. Rp. 5000 /M2/Thn - Retribusi Pemakaian Banqunan Gudanq Pelabuhan :
a.Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung Pelabunan Terbuka Rp. 500,-/M2/Hr
b.Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung Pelabuhan Tertutup ... ... Rp. 1.500,-/M2/Hr C. Retribusi Pemakaian Gudang Pelabuhan ....... ... .. ............... Rp. 2.000,- /M2/Hr
b.Retribusi Jasa Sandar dan/atau Melintas Pelabuhan / Persetujuan Berlayar / lzin Pemanfaatan Alur Sungai Di Wilayah Kepelabuhanan / Dermaga UPTD Kecamatan - Motor Getek I Klotok kapasitas Kurang dari 5 Ton ... ... ..... .. ..... Rp. 3.000,- - Motor Getek I Klotok kapasitas 5 s/d 10 Ton ........................ Rp. 6.000,- - Truck Air .. ... .......... ........ .. ........................................ .... Rp. 6.000,- - LonQ Boat ....... ................. .... ................... .. .................... Rp. 7.000,- - Speed Boat ..................................................................... Rp. 7.000,- - Kapal Tarik Rakit ......... .. ..... .. ... ... ....... ..... ..... .. ......... ..... Rp. 20.000,- - Bus Air .. ... ... ...... .... ........... .................... .. .. ................ Ro. 6.500,- - Kapal Gandeng ..... ... .. .... ........................................... Rp. 10.000,- - Kapal Tanker (LCT) ....... .. ........ .... .... .......... .............. Rp. 10.000,- - TuQ Boat ... .. ..... ....... .... ..... .. ..... .............. ...... ........... .. Rp. 10.000,- - Kapal Angkutan Batu Bara • 200 s/d 250 feet Rp. 50.000,- • 251 s/d 300 feet Rp. 60.000,- • 301 s/d 340 feet Rp. 70.000,- C. IRetribusi Jasa Pemanfaatan Areal Pelabuhan bagi Kendaraan Bermotor untuk Satu Kali Masuk dan Keluar - Kendaraan Rod 4, Jeep/ Sedan/ Pick Up //st. wagon .. ........ .. ... Rp. 2.000,-/ Buah - Kendaraan Roda 6 ..... ........ ... ...... ..................................... .... Rp. 3.000,-/Buah - Kendaraan Roda 6 dan lebih ienis Dump Truck/ Trailer ..... ....... ...... Rp. 10.000,-/Buah
d.Retribusi Barang Muatan di Atas Kendaraan yang Memakai Fasilitas Pelabuhan / Dermaga - Retribusi Baranq Muatan ... .. ........... .. .... .. ........ ..... .. ....... .... .. Rp. 2.000,-/ Ton
e.Retribusi Penumpukan Barang dan Hewan di Areal Pelabuhan / Dermaga - Barang Campuran ········· ··· ··· ················· ··· ············· ·· ·· ·· Rp. 1.000,- /Ton/Hr - Semen / Beras / Pupuk / Gula .................................... Rp. 500,- /Sak/Hr - Kuda, Sapi, Kerbau .... ... ... ........................ ... .............. Ro. 5.000,-/ Ekor/Hr - KambinQ, Rusa ······ ···· ····· ·········· ········· ············ ····· ···· Ro. 2.000,-/ Ekor/Hr - Ayam, ltik, Unooas ······ ··· ··· ·· ········· ······· ··· ··· ··· ·········· ··· ·· Rp. 500,-/ Ekor/Hr - Mesin, Sepeda Motor ... ...... .. .......... ..... ... .......... ... .. ....... Rp. 2.500,-/ Unit/Hr 20
f.Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon Penumpang / Pengantar / Penjemput untuk Satu Kali Masuk dan Keluar : I I I I - I Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Galon Penurnpang / Pengantar / Penjernput. I Rp. / 500,-/ Orang BUPATI BARITO SELATA !) EDDY RAYA SAMSURI 21 NO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA LOKASI DAN JENIS PELAYANAN TARIF 2 3 Tempat Wisata Sanggu Karcis masuk obyek wisata - Dewasa Rp. 5.000,00/org - Anak-anak 3.000,00/org Karcis masuk kolam renang Rp. 5.000,00 / Org Karcis Sewa Sepeda Air Rp. 10.000,00 / Unit /30 menit Karcis masuk Pedagang Asongan/Pedagang Rp. 10.000,00/ org / hari Kaki Lima Tempat Wisata Danau Sadar Karcis masuk obyek wisata Rp. 2.000,00/org Karcis Sewa Sepeda Air Rp. 5.000,00/Unit/30 mnt Karcis masuk Pedagang Asongan/PKL Rp. 2.000,00 I hari BUPA~~~ ---EDDY RAYA SAMSURI 22

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…