(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000,00 (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
(3)Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Diundangkan di Buntok Pada tanggal 1 n1rct 2018 SEKRETA 1 s DAERAH KABUPAT~RITO SELATAN, ~~, EDI KRISTIANTO Ditetapkan di Buntok Pada tanggal 1 ! :2.1.·et 2018 BUPATI BARITO SELATAN, .. ) EDDY RAYA SAMSURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 01,03/ 2018. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B n Hukum ' RAHM N RYADIN, SH,MH NIP. 19711105 20050 l 1 0 12 BARITO SELATAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditinjau kembali; II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1