DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan perti:mbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Bari to Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 3); 2
12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan Menetapkan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB II Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(3)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ a tau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk katering dan jasa boga.
(4)Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah pelayanan yang disediakan nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan. 3

2.Ketentuan BAB II Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5 % ( dua koma lima persen).

3.Ketentuan BAB II Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

( 1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
1. a.Jual beli adalah harga transaksi;
2. b.Tukar menukar adalah nilai pasar;
3. c.Hibah adalah nilai pasar;
4. d.Hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. e.Waris adalah nilai pasar;
6. f.Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. g.Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. h.Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  1. 1.Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; J. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
9. k.Penggabungan usaha adalah nilai pasar; L Peleburan usaha adalah nilai pasar;
10. m.Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
11. n.Hadiah adalah nilai pasar; dan/ atau
12. o.Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. 4
(3)Jika Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP yang dijadikan dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan.
(4)Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, maka NPOP yang dijadikan dasar pengenaan BPHTB menggunakan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan.
(5)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
(6)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Instansi yang berwenang.

4.Ketentuan BAB II Pasal 58 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi se bagai beriku t :

Pasal 58

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000,00 (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
(3)Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan. Diundangkan di Buntok Pada tanggal 1 n1rct 2018 SEKRETA 1 s DAERAH KABUPAT~RITO SELATAN, ~~, EDI KRISTIANTO Ditetapkan di Buntok Pada tanggal 1 ! :2.1.·et 2018 BUPATI BARITO SELATAN, .. ) EDDY RAYA SAMSURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 01,03/ 2018. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala B n Hukum ' RAHM N RYADIN, SH,MH NIP. 19711105 20050 l 1 0 12 BARITO SELATAN, PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Barito Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditinjau kembali; II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 46

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat {3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. 7 Ayat (6) Cukupjelas Angka 4

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. -;z; TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR -1 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…