DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalamr rangka- untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan, perlua$an.''-',objek Retribusi Daerah untuk meningffikan ,pendapatan daerah dari sektor Retribusi
c.bahwa Peraturan Da6rah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CI04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor a355); Undang-Undang,' ' Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksa&ri,,.,.psngelo1aan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negqra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 ,'Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua e 4. 5. 6. 7. 8. Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2ot9 Nomor 42, Tatnbahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor6S22\; 10. peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan, ,Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik' lnAonlsl lahun 20 18 Nomor 2036\ sebagaimana telah 'diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L20. Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11. L2. peraturan Menteri Da1am:Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 2080);
1. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2At6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM'

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang -mempunyai batas-batas wilayah yang berwenans *"t g.tur- dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingln misyarakat setempaf - menurut prakarsa sendiri beidasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
2.Pemerintah Pusat, yang, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik- tndongi-r" Iang. memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik lndonesja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Ut d"ng Dasar' :Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

g.pemerintahan Daerah,adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan_ Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas ekonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negrya Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. 4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u.nsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenarrg Daerah Otonom.
2. 5.Bupati adalah Bupati Barito Selatan. O. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. 7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. 8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah bempa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. g. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atam B+dan. t4.
5. 10.Retribusi Pelayanan Persampahan/I.lebersihair adalah pungr-:tan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 1 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. t2. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. 13.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kenciaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 1tr lu. Retribusi Pelayanan TerafTera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran aias jasa peiayanan iera/tera uiarrg yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola $ecara khusus oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruan8, keaq^an"" :.$rq_.L. L*penfingan umum. Peta adalah suatu gxirbar.ffi"unsur-unsur alam danlatau buatan manusia, yang berada d{:*# rnA* n di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada:swa fbiry datol dengan skala tertentu. Peta dasar adalah'Feta !r#ng menyqiikan unsur-unsur alam danl atau buatan manusia;.i, yan$.r;-$grada 'di permukaan bumi, digambarkan pada. suati$i:Stda g,i.,s.+tar dengan skala, penomoran, proyeksidangeore-ege"*lgffifr: .. Peta Teknis adalah Peta yang menggambarkan objek yang berkaitan dengan kebijakan tekrii$ $$eqtu. Peta Foto Udara/Citra $atelit'adalah Peta yang menggambarkan data tertentu yang pernbr*a a rnenggunakan piranti foto udara / citra satelit. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan Peta dasar. Peta Digital adalah Peta yang ditampilkan melalui tampilan komputer, biasanya berupa perangkat lunak/ software. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan Industri yang disediakan, dimiliki danl atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah. 16. 17. 18. 19. 21. 24. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. Retriblfi Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah nabrah. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/-atau pengujian alat pemadam teuar<iran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa' oteh Pemerintah Daera]r - terhadap alat-alat pi**a** kebaklran , alat g:nanqgulangan kebakaran, dal_ alat penyelamatan jiwa 'yang {iqiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarafat. wajib Retribusi a{alah orang pribadi ut",, Badan yang menurrrt Peraturan Perundang-undangan retribusi aiwa3iukJn untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pJ*rrrrg.rt atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi a{alah guatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas wakru bagi wajib Retribusi untuk memanr""tt!" iasa aan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutin. surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD, 4"1"h bukti pembay-aran atau penyetoran retribusi v"rrg tetah dilakukan deligaa fircngsunaktn _roi:nr#*r ,*au telah - dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah., ' . ..,
7. 30.Surat Ketetapan Ret*ibusi 28. ' Daerali;.' y€ng selanjutnya $. busi'yang menentukan disingkat besarnyaSKRD, adalah sura*ire jumlah pokok retrib*i
8. 31.Surat Ketetapan: retribusi karena jumlah kredit retribusi Iflffifi re._{.busi yang terutang atau seharusnya tidak teff disingkat STRD, danlatau sanksi 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, danlatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengqii kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan d.aerah dan retribusi dan /atau untuk tduan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. disingkat SKRDI,€i. menentukan jumlah J bih. @yar, yang selanjutnya ketbtapan retribusi yang 32. 33. 34.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
b.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
c.Retribusi Pelayanan Pasar;
d.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
e.Retribusi Pelayanan Tera lTera Uiang;
f.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
g.Retribusi Penggantian biaya cetak Peta;
h.Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
i.Retribusi Penyediaan dan lPenyedotan Kakus;
j.Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
k.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi,,.Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pe_layanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Obyek Retribusi adalah ,pelayanan, persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
1. a.Pengambilan/pengurnpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pern*buangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/.pemusnahan akhir sampah,
(3)Dikecuali dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi layanan dan latau volume sampah.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh biaya

(1)(21 1) 2\ penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Ferundang-undangan.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan I rnenlkmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemurrgr,rt atau pemotong retribusi. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Pasal L2 1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / rnenikrnati pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 'Pasal 9 . Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi layanan dan latau jangka waktu pemakaian tempat parkir. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

(1)
(2)
(3)2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai -' WaiiU Retribusi, termai'uk pemungut atau pemotong retribusi'

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar'

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk *"rrrrt rp seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kema-mpuan masyarakat dan keadilan.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalamr rangka- untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan, perlua$an.''-',objek Retribusi Daerah untuk meningffikan ,pendapatan daerah dari sektor Retribusi
c.bahwa Peraturan Da6rah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CI04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor a355); Undang-Undang,' ' Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksa&ri,,.,.psngelo1aan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negqra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 ,'Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua e 4. 5. 6. 7. 8. Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2ot9 Nomor 42, Tatnbahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor6S22\; 10. peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan, ,Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik' lnAonlsl lahun 20 18 Nomor 2036\ sebagaimana telah 'diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L20. Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11. L2. peraturan Menteri Da1am:Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 2080);
1. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2At6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM'

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang -mempunyai batas-batas wilayah yang berwenans *"t g.tur- dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingln misyarakat setempaf - menurut prakarsa sendiri beidasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
2.Pemerintah Pusat, yang, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik- tndongi-r" Iang. memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik lndonesja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Ut d"ng Dasar' :Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

g.pemerintahan Daerah,adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan_ Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas ekonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negrya Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. 4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u.nsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenarrg Daerah Otonom.
2. 5.Bupati adalah Bupati Barito Selatan. O. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. 7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. 8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah bempa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. g. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atam B+dan. t4.
5. 10.Retribusi Pelayanan Persampahan/I.lebersihair adalah pungr-:tan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 1 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. t2. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. 13.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kenciaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 1tr lu. Retribusi Pelayanan TerafTera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran aias jasa peiayanan iera/tera uiarrg yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola $ecara khusus oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruan8, keaq^an"" :.$rq_.L. L*penfingan umum. Peta adalah suatu gxirbar.ffi"unsur-unsur alam danlatau buatan manusia, yang berada d{:*# rnA* n di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada:swa fbiry datol dengan skala tertentu. Peta dasar adalah'Feta !r#ng menyqiikan unsur-unsur alam danl atau buatan manusia;.i, yan$.r;-$grada 'di permukaan bumi, digambarkan pada. suati$i:Stda g,i.,s.+tar dengan skala, penomoran, proyeksidangeore-ege"*lgffifr: .. Peta Teknis adalah Peta yang menggambarkan objek yang berkaitan dengan kebijakan tekrii$ $$eqtu. Peta Foto Udara/Citra $atelit'adalah Peta yang menggambarkan data tertentu yang pernbr*a a rnenggunakan piranti foto udara / citra satelit. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan Peta dasar. Peta Digital adalah Peta yang ditampilkan melalui tampilan komputer, biasanya berupa perangkat lunak/ software. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan Industri yang disediakan, dimiliki danl atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah. 16. 17. 18. 19. 21. 24. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. Retriblfi Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah nabrah. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/-atau pengujian alat pemadam teuar<iran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa' oteh Pemerintah Daera]r - terhadap alat-alat pi**a** kebaklran , alat g:nanqgulangan kebakaran, dal_ alat penyelamatan jiwa 'yang {iqiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarafat. wajib Retribusi a{alah orang pribadi ut",, Badan yang menurrrt Peraturan Perundang-undangan retribusi aiwa3iukJn untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pJ*rrrrg.rt atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi a{alah guatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas wakru bagi wajib Retribusi untuk memanr""tt!" iasa aan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutin. surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD, 4"1"h bukti pembay-aran atau penyetoran retribusi v"rrg tetah dilakukan deligaa fircngsunaktn _roi:nr#*r ,*au telah - dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah., ' . ..,
7. 30.Surat Ketetapan Ret*ibusi 28. ' Daerali;.' y€ng selanjutnya $. busi'yang menentukan disingkat besarnyaSKRD, adalah sura*ire jumlah pokok retrib*i
8. 31.Surat Ketetapan: retribusi karena jumlah kredit retribusi Iflffifi re._{.busi yang terutang atau seharusnya tidak teff disingkat STRD, danlatau sanksi 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, danlatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengqii kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan d.aerah dan retribusi dan /atau untuk tduan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. disingkat SKRDI,€i. menentukan jumlah J bih. @yar, yang selanjutnya ketbtapan retribusi yang 32. 33. 34.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
b.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
c.Retribusi Pelayanan Pasar;
d.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
e.Retribusi Pelayanan Tera lTera Uiang;
f.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
g.Retribusi Penggantian biaya cetak Peta;
h.Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
i.Retribusi Penyediaan dan lPenyedotan Kakus;
j.Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
k.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi,,.Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pe_layanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Obyek Retribusi adalah ,pelayanan, persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
1. a.Pengambilan/pengurnpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pern*buangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/.pemusnahan akhir sampah,
(3)Dikecuali dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi layanan dan latau volume sampah.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh biaya

(1)(21 1) 2\ penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)
(2)
(3)2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai -' WaiiU Retribusi, termai'uk pemungut atau pemotong retribusi'

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar'

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk *"rrrrt rp seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kema-mpuan masyarakat dan keadilan.