DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. pembentukan perangkat daerah; b. susunan dan tipelogi perangkat daerah; c. pembentukan unit pelaksana teknis; d. pembentukan kelurahan; e. staf ahli; f. kepegawaian; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan pemerintah an dan potensi Daerah pembagian habis tugas, rentang kendali, tata keija yang jelas berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Mengingat

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Menimbang BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN, : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terkait kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi dengan memperhatikan intensitas urusan pemerintah dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, dan tata kerja yang jelas, bahwa dalam rangka mewujudkan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah, bahwa sesuai ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Menimbang BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN, : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terkait kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi dengan memperhatikan intensitas urusan pemerintah dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, dan tata kerja yang jelas, bahwa dalam rangka mewujudkan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah, bahwa sesuai ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421); & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataaan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Keija, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Mengingat 10. 2 Ta Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2019 .Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataaan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447): Mengingat 10. 2 Ta Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2019 .Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataaan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Menetapkan 1 2g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN. BAB.I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dinrtaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan. Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Menetapkan 1 2g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN: : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN. BAB.I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
13.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
14.Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
15.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan merupakan wilayah keija Camat.
16.Camat adalah Pemimpin kecamatan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB "adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Dalam pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali; — "
g.tata keija yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya:
1. a.pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban keija dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan; dan
2. b.terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lia 12, 18. 14. 15. 16. 17, 18. 19. Sa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan merupakan wilayah kerja Camat. Camat adalah Pemimpin kecamatan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB “adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Dalam pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas: aa 3

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
b.intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah,
c.efisiensi,
d.efektivitas, |
e.pembagian habis tugas,
f.“rentang kendali: —“
g.tata kerja yang jelas, dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya:

a.pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan, dan
b.terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lia 12, 18. 14. 15. 16. 17, 18. 19. Sa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan merupakan wilayah kerja Camat. Camat adalah Pemimpin kecamatan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB “adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Dalam pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas: aa 3

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
b.intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah,
c.efisiensi,
d.efektivitas, |
e.pembagian habis tugas,
f.“rentang kendali: —“
g.tata kerja yang jelas, dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

a.pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan, dan
b.terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016