DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB III PEMBENTUKAN UPT BAB IV STAF AHLI BAB V KEPEGAWAIAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah Telepon. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. 3
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
13.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan dan merupakan wilayah kerja Camat.
14.Camat adalah Camat pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
15.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Kabupaten Barito Selatan merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 4
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
15. 15.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan dan holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan Agribisnis serta Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
16. 16.Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian;
17. 17.Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda, bidang Olah Raga, bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan.
e.Badan Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan; dan
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Dusun Selatan dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Dusun Utara dengan tipe A; 5
3. c.Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Jenamas dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Dusun Hilir dengan tipe A; dan
6. f.Kecamatan Karau Kuala dengan tipe A.

Pasal 5

Badan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang lainnya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan dapat dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan formal dan non-formal.

Pasal 9

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 6

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018