DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : BENTUK LAMBANG; BAB II I : LAPANGAN USAHA; BAB IV : MODAL; BAB V : TARIF AIR MINUM; BAB VI : KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA; BAB VI : PEMBINAAN; BAB VIII : PEMBUBARAN; BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN; BAB X : KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Barito Selatan, perlu adanya penyesuaian nama Perusahaan Daerah Air Minum;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai UndangUndang ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN dan BUPATI BARITO SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Barito Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Barito adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan.
5.Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Barito.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Barito.
7.Air Minum adalah Air Minum yang memenuhi syaratsyarat kesehatan untuk diminum, yang meliputi fisik, kimiawi dan bakteriologis.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan yang didirikan pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Barito Selatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, berubah namanya menjadi PDAM Tirta Barito.

Pasal 3

PDAM Tirta Barito adalah sebuah Badan Hukum dan berkedudukan di Kabupaten Barito Selatan dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

PDAM Tirta Barito didirikan dengan maksud :

a.Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu serta usaha lainnya dibidang air bersih;
b.Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur; dan
c.Memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat.

Pasal 5

PDAM Tirta Barito bertujuan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat barito Selatan dalam pelayanan air minum, mencari keuntungan dan mengelola dibidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip – prinsip perusahaan.

BAB II

BENTUK LAMBANG

Pasal 6

(1)PDAM Tirta Barito menggunakan bentuk lambang dengan bercirikan ornament khas daerah.
(2)Bentuk Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

LAPANGAN USAHA

Pasal 7

(1)Lapangan Usaha PDAM Tirta Barito meliputi :
1. a.Penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan; dan
2. b.Usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar PDAM Tirta Barito adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan terdiri dari Modal yang disetor dan belum disetor.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian PDAM berada dibawah pengelolaan, pengawasan dan tanggungjawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Barito Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.
(3)Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, PDAM Tirta Barito dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/ atau Badan serta Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

TARIF AIR MINUM

Pasal 9

(1)Tarif air minum PDAM Tirta Barito ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
(2)Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
1. a.Keterjangkauan dan keadilan;
2. b.mutu pelayanan;
3. c.pemulihan biaya;
4. d.efisiensi pemakaian air;
5. e.transparansi dan akuntabilitas; dan
6. f.perlindungan air baku.
(3)Penyesuaian tarif air minum dapat ditinjau setiap tahun, bila terjadi inflasi yang mengakibatkan tarif ratarata berada di bawah BiayaDasar.
(4)Peninjauan dan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi melalui persetujuan Dewan Pengawas.
(5)Dalam hal Bupati menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan oleh Direktur dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutupi kekurangannya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif air minum akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA

Pasal 10

(1)PDAM Tirta Barito dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan Peningkatan kinerja PDAM Tirta Barito.
(3)Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak lainnya harus mendapat persetujuan Bupati selaku Pemilik Modal melalui Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…