DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 01 Tahun 2024

Nomor: 01
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 360

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Pajak Daerah; Bab III: Retribusi; Bab IV: Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Bab V: Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak / Retribusi; Bab VI: Penetapan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Dalam APBD; Bab VII: Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Bab VIII: Penyidikan; Bab IX: Sanksi; Bab X: Ketentuan Peralihan; dan Bab XI: Ketentuan Penutup. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah: . Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan, . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Puiang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 413801: . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah heberapa kali diubah, terakhir dengan Undang — undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 |: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), Undang — undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan () 10. LL, 12, 13. 14. Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022 Nomor4,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor6757), PeraturanPemerintahNomor69Tahun2010tentangTata CaraPemberiandanPemanfaatanInsentifPemungutan PajakDaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor119,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5161), PeraturanPemerintahNomor16Tahun2021 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor28Tahun 2002tentangBangunanGedung(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor26,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6628), PeraturanPemerintahNomor34Tahun2021tentang PenggunaanTenagaKerjaAsing(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor44,Tambahan lembarannegararepublikIndonesianomor6646): PeraturanPemerintahNomor4Tahun2023 tentang PemungutanpajakBarangdan Jasa TertentuAtasTenaga Listrik(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023 Nomori7,TambahaniembarannegaraRepubiikIndonesia nomor6848): PeraturanPemerintahNomor35Tahun2023 tentang KetentuanUmumPajakDaerah DanRetribusiDaerah (LemharanNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor 85,TambahanlembarannegaraRepublikIndonesianomor 6881), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor7Tahun2021 tentangTataCaraPerhitunganTarifRetribusidalam PenyeienggaraanPenangananSampah(|BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor112), PeraturanMenteriKetenagaKerjaan Republik Indonesia Nomor8Tahun2021 tentangPeraturan pelaksaan PeraturanPemerintahNomor34Tahun2021tentang PenggunaanTenagaKerjaAsing(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor301), - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB II

PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.PBB-P2:
b.BPHTB,
c.PBJT:,
d.Pajak Rekiame,
e.PAT,
f.Pajak MBLB,
g.Pajak Sarang Burung Walet,
h.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: dan
i.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara iain adaiah surat pemberitahuan pajak daerah. 14 (S)

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(3)Dokumensuratpemberitahuanpajakdaerahsebagaimana dimaksudpada ayat(4)wajibdiisidenganbenardanlengkapsertadisampaikanolehWajib Pajakkepada Pemerintah Daerahsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan. Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan teiah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah. Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Waiih Paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: 15

(1)
(1)
(2)a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah,
1. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata — mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan:
2. c.Bumi dan/atau bangunan yang semata — mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis, d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
3. e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
4. f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,
5. g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau sejenis, h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dan
6. i.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Pasal 6

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoieh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 16 RI3K|14AT UD

(3)
(4)(S)
(6)
(7)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hai Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB- P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20” (dua puluh persen) dan paling tinggi 100”o (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

a.lahan produksi pangan dan ternak dan sebesar 0,016 (nol koma nol satu persen),
b.lahan permukiman rakyat (golongan keluarga pra sejahtera) sebesar 0,01Yo (noi koma noi satu persen),
c.kurang dari Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) sebesar 0,10 Yo (nol koma sepuluh persen),
d.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1. 000.000.000,00 Isatu miliar rupiah) sebesar 0,15” (nol koma lima belas persen),
e.Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,20”o (nol koma dua puluh persen):
f.Lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,256 (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (S5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1)PBB-P2 dipungut di wilayah Daerah.
(2)Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah vang meliputi letak ohiek PRB-P2. 17 PARAF KABAG Mn Ba memmmausa ea mana La me &- nsiajanjntan
(3)Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
1. a.Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
2. b.Bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 11

(1)Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(3)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan nada saat teriadinva kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli, .tukar-menukar, . hibah, . hibah wasiat, . WATIS: . pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, . pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, .penunjukan pembeli dalam lelang, .pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
  2. 10.penggabungan usaha,
  3. 11.peleburan usaha,
  4. 12.pemekaran usaha, atau
  5. 13.hadiah: dan
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak, atau OosYO nEwN
  2. 2.diluar pelepasan hak.
(3)HakatasTanah dan/atauBangunansebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputi:
1. a.hak milik:
2. b.hak guna usaha:
3. c.hak guna bangunan:
4. d.hak pakai:
5. e.hak milik atas satuan rumah susun, dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. b. g. h. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Daerah: oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum: untuk badan atau perwakilan lembaga International dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan, untuk perwakilan diplomatik dan konsuiat berdasarkan asas perlakuan timbal balik: oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf, oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah: dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan. (S) Kriteria pengecualian objek BPHTP bagi masyarakat berpenghasiian rendah yaitu kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks360PDFHirarki

Memuat teks peraturan…