DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: RPJMD, Bab III: Pengendalian dan Evaluasi, Bab IV: Perubahan RPJMD, dan Bab V: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2025- 2029, diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Kepala Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18. 19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 21);
20. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 67); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Barito Timur.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025-2045. 10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029. 11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14.Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah yang berdampak signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. 15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 17.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 18.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama, guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.menjabarkan Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah jangka menengah;
2. b.menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
3. c.sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, Renstra-Perangkat Daerah, dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. d.mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
5. e.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. f.mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
7. g.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
8. h.sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

BAB II

RPJMD

Pasal 3

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, Strategi, arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(3)Visi pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.
(4)Misi pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, meliputi:
1. a.mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal;
2. b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), berintegritas serta layanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
3. c.meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan;
4. d.optimalisasi sumber daya Daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
5. e.membangun transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH;
5. e.BAB V : PENUTUP;
(2)Isi dan rincian penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar;
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, perubahan kebijakan nasional atau perubahan kebijakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(5)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur. Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI BARITO TIMUR , ttd. MUHAMMAD YAMIN Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 20 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, ttd. MISNOHARTAKU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:( 02, 48/2025 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memegang peranan strategis dan fundamental dalam mengarahkan dan memandu implementasi kebijakan pembangunan di tingkat daerah. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bertahap untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dijalankan selama periode lima tahun. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, RPJMD adalah instrumen krusial dalam mewujudkan tujuan nasional di tingkat lokal. Kabupaten Barito Timur telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode tahun 2025-2045. RPJPD ini merupakan visi jangka panjang pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD yang akan disusun harus sepenuhnya selaras dan merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJPD tersebut. RPJMD akan mengoperasionalkan strategi dan arah kebijakan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD serta mempedomani RPJMN serta RPJMD Provinsi, sehingga memastikan kesinambungan dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjamin bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah memiliki kewajiban legal untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya RPJMD sebagai landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pembangunan daerah, serta memastikan adanya perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Keterlambatan penetapan RPJMD dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diantaranya yaitu pentingnya RPJMD, keselarasan dengan RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi, serta kewajiban hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Perda ini akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Timur selama periode tersebut, serta menjamin akuntabilitas dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah. RPJMD yang diatur dalam Perda ini akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022