Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 71
Ringkasan
Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa; Mengingat 1. Pasal i8 ayat i6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5a95); $iAfr HiIKilffi Undang-UndangNomor23Tahun2a|4tentang pemerintahan Daera-h {tembaraa Negara Republik Indonesia Tahun20l+Nomor244,Tambahanl,embaranNegara Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah dir-lbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Ncmor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undanSundang Nomor 23 Tahun zaffi tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia" Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Norn*r 43 Tahun 2a14 tentang peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembarart Negara Republik indonesia Tahun 2ol4 Nomor L23, Tambahas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomot 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571711;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA 4. ( i Menetapkan BAE I I{ETE!$TT}AIS UIIIUM
Daerah ini yang dimaksud dengan : r3&.ffry,A.F (/{BA6 HUI(UI* ti[]]ALS,*FL] A$$,.. SEI(DA h V I d Dalam Peraturan 1. rt .2" 3. +. 5. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur' Bupati adalah Bupati Barito Timur' sekretaris Daerah adalah sekretaris Daera-h KaLrupaten Barito Timur. camat ad.alah perangkat d.aerah yang memimpi"n penyelenggaraan pernerintahan kecamatan di Kabupaten Barito Timur. Kecarnatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Earito Timur.
Z. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan Can kepentingan masyarakat setempat dala:n sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RePublik Indonesia. B. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pernerintahan Desa.
peraturan Desa adaiah Peraturan Perundang-undangan yal1g ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dihrahas dan disepakati bersama BPD. LZ. peraturan Kepaia Desa yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur" 13. peraturan Bersama Kad.es yarig seianjutnya disebut Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkaa oleh dua atau lebih Kepaia Desa dan bersifat mengatur.
i#Bn*iunlil $3;fiuft"t"&ufls 16. pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
ZS. Pembatalan adalah tindakan yaflg menyatakan tidak treriakunSa tei-krariap seir1ruh atau seiragian buku, brab, Lragian, paragraf, pasa.l, ayat, dafl/atau lampiran materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa karena trertentangan dengan Peraturan Feru-ndang-unriangan yang iebih tinggi, kepentingan urnum, dan/atau kesusilaan, yang berdan:pak dilakukannya pencatrutan atau perubahan.
Fp#*FEdq" ffiF [t8&6 titj,{iitr $g*{il4 h fr (' d I BAB II ASAS PTMBEI{TUKAIT
BAB II
Dalam membentuk produk: hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik' meliputi :
BAE III JEIIIIS PRODUIT HTIKUM DESA DAN MATERI MUATAN
Jenis Produk Hukum desa meliPuti:
Materi muatan produk hukum desa mengandung asas :
-n PA$E"A,F XIBA6 HUIili$ Kijit;;i"r':' '.1478 }l$li. ..sBKfiA h f t' E
sehagaimana d.imaksud d.alam Pasal 3 dilarang bertentangan umum, danlatau ketentuan Peraturan Perundang-undangan l t1) {2)
peraturan Desa sebagaimana di"maksud dalam Pasal 3 huruf a berisi irateri pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggt. Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi kerjasama desa. Feraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Lrerisi materi pelaksanaan Peratur:an Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tind,ak lanjut d,ari peraturan perundang-undangan ya11g lebih tinggt- Keputusan Kepala Desa sebagaimana d.imaksud dalam Pasa] 3 huruf d adalah Keputusan Kepatra Desa berupa penetapan yang bersifat konkrit dan individual" BAB TV PERATURAil DESA Bagian Kesatu Perencanaan Pa*al 7 perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa' Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat membeikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturall Desa' Bagian Kedua Penyusunan Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala De*a P*s*l I
4.. lt PASAAF rAtA0lllJr$t{ HEFii["A 0$rS ASS. SHKDA h { ?' {2} Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa' wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dimohonkan fasilitasi kepada Bupati untuk mendapatkan masukan terhadap materi Rancangarr Peraturan Desa. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat i2) digunakan Pernerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusullan Rancangan Peraturaft Desa' Rancangan peraruran Desa yang dikonsultasikan dan telah difasilitasi sebagaiinana dimaksud, pada ayat {2} disampaikan Kepa1a Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama' Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Desa aleh BPD
BPD dapat rnenyusun d,an mengusulkan Rancangan Peraturan Desa" Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diraaksud pada ayat t1) kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBD*s dan Rancangan Peraturan Desa tentasg laporan pertasggUngjanvaban realisasi pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ti) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulal BPD' Bagian Ketiga Pembahasan
BpD mengund,ang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dalam hal terclapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usuian BPD mengenai hal yang sa1l.ra untuk dibahas daian:. waktu pembahasan yang sarna, rrraka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. --) {1} t2) (3)
(1)
Rancangan kecuali atas P*saI 11 Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh Peraturan Desa yang teiah dibahas tidak dapat ditarik kembali kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
tl) Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa yang dibahas antara Kepala Desa dan BPD harus disetujui oleh BPD. Dalarn hal perseiujuan oieh BPD tidak dapat dilak*kan secara rnufakat, maka keputusan diambil secara mufakat. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama disampaikan oieh pirnpinan tsPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Feratu-ran Desa paling lambat 7 {tujuh} hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat {3} ditetapkan dengan Keputusan BPD. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling larnbat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Feraturan Desa d-ari Pimpinan BFD. BAB V PERATURATT DESA
BAB V
Untuk melaksanakan Peraturan Desa atau atas kuasa Peraturan Perundang- undangan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa. Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala. Desa. Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi rnateri pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan ]rang lebih tinggi.
Membuka PDF…
Peraturan Bupati (Perbup)