DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan setragaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa; Mengingat 1. Pasal i8 ayat i6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234i sebagaimana telah diubatrr dengan undang-undang Nornor t5 Tahrun 2A19 tentang Perubahan Atas ur:.dang- undang Nomar 12 Tahun ?011 tentaag Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 6398);
3.Undang-Uadang Namor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ,ik trnd*nesia Ta-hua 2a14 Noraor 7, Tambahar:. Lembaran i'tregara Republik indonesia- Nomor sfi*{i}s t3dh,Sq,.sutr ffipfiLt:#r6A$S. 5a95); $iAfr HiIKilffi Undang-UndangNomor23Tahun2a|4tentang pemerintahan Daera-h {tembaraa Negara Republik Indonesia Tahun20l+Nomor244,Tambahanl,embaranNegara Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah dir-lbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Ncmor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undanSundang Nomor 23 Tahun zaffi tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia" Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Norn*r 43 Tahun 2a14 tentang peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembarart Negara Republik indonesia Tahun 2ol4 Nomor L23, Tambahas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomot 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571711;
6.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111 Tahun 2ol4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al+ Nomor 2091); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA 4. ( i Menetapkan BAE I I{ETE!$TT}AIS UIIIUM

Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan : r3&.ffry,A.F (/{BA6 HUI(UI* ti[]]ALS,*FL] A$$,.. SEI(DA h V I d Dalam Peraturan 1. rt .2" 3. +. 5. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur' Bupati adalah Bupati Barito Timur' sekretaris Daerah adalah sekretaris Daera-h KaLrupaten Barito Timur. camat ad.alah perangkat d.aerah yang memimpi"n penyelenggaraan pernerintahan kecamatan di Kabupaten Barito Timur. Kecarnatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Earito Timur.

6.Desa adaiah Kesatuan masyarakat Lrukum yang memiliki batas wilayah yang bennrenang untuk mengatur dan l11engurus urusan pemerintahan, kepentingan ma.syarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul' danlatau krak tradisional yang diakui dal1 dihormati dalam sistem Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Z. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan Can kepentingan masyarakat setempat dala:n sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RePublik Indonesia. B. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pernerintahan Desa.

g.Badan PermusS,awara.tan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalali lernbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ketert'akilan wilayah rlan ditetapkan secara demokratis.
1. 10.produk Hukum Desa adalah peraturan perundang-undangafi pada tingkat desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersan:oa KepaJa Desa, peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan dal'am rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah " 11. peraturan Desa adaiah Peraturan Perundang-undangan yal1g ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dihrahas dan disepakati bersama BPD. LZ. peraturan Kepaia Desa yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur" 13. peraturan Bersama Kad.es yarig seianjutnya disebut Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkaa oleh dua atau lebih Kepaia Desa dan bersifat mengatur.
2. 14.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan 3/ang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan l?nai.
3. 15.Keputusan BPD yang seianjutnya disebut keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oieh Pimpinan BPD yang bersifat rnenetaFkAn berdasarkan hasil musyawarah BPD. i#Bn*iunlil $3;fiuft"t"&ufls 16. pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
4. 17.Autentifikasi adalah saiinan produk hukum desa sesuai asliaya'
5. 18.Konsultasi adaiah tindakan secara langsung ataupun tidak langsuag yang dilakukan <l1eh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten terhadap rnasukan atas Rancangan Produk Hukum Desa.
6. 19.Fasiiitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petgry'uk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi darr kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati kepada pemerintahan Desa terhadap materi muatan rancangan prcduk hukum desa berbentrlk peraturaa sebelurn diteta-pkan guea mengi:indari diiakukannya perrrbatalan.
7. 20.Pengawasan ad.alah pengawasail terha.dap produk hukum desa' Zt. Evaluasi adalah pengkajian Can penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahiui kesesuaiannya dengan kepentingan umurrr dan/atau peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi' ZZ. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adaiah pernberian nomor d,alarir rangka pengawasan dan tertih administra-si untuk mengetahui jumlah i:ancangan Perdes yang dikeluarkan pemerintah desa sebelum Cilakukannya penetapan dan Pengundangan. ZS. Pembatalan adalah tindakan yaflg menyatakan tidak treriakunSa tei-krariap seir1ruh atau seiragian buku, brab, Lragian, paragraf, pasa.l, ayat, dafl/atau lampiran materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa karena trertentangan dengan Peraturan Feru-ndang-unriangan yang iebih tinggi, kepentingan urnum, dan/atau kesusilaan, yang berdan:pak dilakukannya pencatrutan atau perubahan.
8. 24.Bertentangan dengan kepentingan ur:lurrr adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan pubiik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat danfatau d.iskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
9. 25.Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangac tahunan pernerintahax desa.
10. 26.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Tirnur. Fp#*FEdq" ffiF [t8&6 titj,{iitr $g*{il4 h fr (' d I

BAB II

(Judul Bab) Pasal ...

Pasal 2

Dalam membentuk produk: hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik' meliputi :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapatdilaksanaka'n;
e.kedayagunaandan kehasiigunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan. BAE III JEIIIIS PRODUIT HTIKUM DESA DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

Jenis Produk Hukum desa meliPuti:

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Bersama KePaia Desa;
c.Peraturan KePala Desa; dan
d.Keputusan KePala Desa"

Pasal 4

Materi muatan produk hukum desa mengandung asas :

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;'
e.kenusantaraan;
f.hrhineka tunggal ika;
g.keadiian;
h.kesamaaru kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan
j.keseimbangan, keserasian dan keselarasan. -n PA$E"A,F XIBA6 HUIili$ Kijit;;i"r':' '.1478 }l$li. ..sBKfiA h f t' E

Pasal 5

sehagaimana d.imaksud d.alam Pasal 3 dilarang bertentangan umum, danlatau ketentuan Peraturan Perundang-undangan l t1) {2)

(3){41 (U t?t Produk Hukum Desa dengan kepentingan yang lebih tinggi.

Pasal 6

peraturan Desa sebagaimana di"maksud dalam Pasal 3 huruf a berisi irateri pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggt. Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi kerjasama desa. Feraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Lrerisi materi pelaksanaan Peratur:an Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tind,ak lanjut d,ari peraturan perundang-undangan ya11g lebih tinggt- Keputusan Kepala Desa sebagaimana d.imaksud dalam Pasa] 3 huruf d adalah Keputusan Kepatra Desa berupa penetapan yang bersifat konkrit dan individual" BAB TV PERATURAil DESA

(1)penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 4.. lt PASAAF rAtA0lllJr$t{ HEFii["A 0$rS ASS. SHKDA h { ?' {2} Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa' wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dimohonkan fasilitasi kepada Bupati untuk mendapatkan masukan terhadap materi Rancangarr Peraturan Desa. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat i2) digunakan Pernerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusullan Rancangan Peraturaft Desa' Rancangan peraruran Desa yang dikonsultasikan dan telah difasilitasi sebagaiinana dimaksud, pada ayat {2} disampaikan Kepa1a Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama'

Pasal 9

BPD dapat rnenyusun d,an mengusulkan Rancangan Peraturan Desa" Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diraaksud pada ayat t1) kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBD*s dan Rancangan Peraturan Desa tentasg laporan pertasggUngjanvaban realisasi pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ti) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulal BPD'

Pasal 10

BpD mengund,ang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dalam hal terclapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usuian BPD mengenai hal yang sa1l.ra untuk dibahas daian:. waktu pembahasan yang sarna, rrraka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. --) {1} t2)

(3)
(4)tu t2\
(3)-l ffi:":e/,eh *^;fl,*,& #s e u i-!: Iai ;iSr,rFir !,';.",.,1 " -'"i4r'i $.
(1)
(2){2)
(3){4) is) Rancangan pengusul. Rancangan kecuali atas P*saI 11 Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh Peraturan Desa yang teiah dibahas tidak dapat ditarik kembali kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 12

tl) Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa yang dibahas antara Kepala Desa dan BPD harus disetujui oleh BPD. Dalarn hal perseiujuan oieh BPD tidak dapat dilak*kan secara rnufakat, maka keputusan diambil secara mufakat. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama disampaikan oieh pirnpinan tsPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Feratu-ran Desa paling lambat 7 {tujuh} hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat {3} ditetapkan dengan Keputusan BPD. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling larnbat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Feraturan Desa d-ari Pimpinan BFD.

BAB V

PERATURATT DESA

Pasal 13

Untuk melaksanakan Peraturan Desa atau atas kuasa Peraturan Perundang- undangan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa. Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala. Desa. Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi rnateri pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan ]rang lebih tinggi.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan setragaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa; Mengingat 1. Pasal i8 ayat i6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234i sebagaimana telah diubatrr dengan undang-undang Nornor t5 Tahrun 2A19 tentang Perubahan Atas ur:.dang- undang Nomar 12 Tahun ?011 tentaag Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 6398);
3.Undang-Uadang Namor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ,ik trnd*nesia Ta-hua 2a14 Noraor 7, Tambahar:. Lembaran i'tregara Republik indonesia- Nomor sfi*{i}s t3dh,Sq,.sutr ffipfiLt:#r6A$S. 5a95); $iAfr HiIKilffi Undang-UndangNomor23Tahun2a|4tentang pemerintahan Daera-h {tembaraa Negara Republik Indonesia Tahun20l+Nomor244,Tambahanl,embaranNegara Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah dir-lbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Ncmor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undanSundang Nomor 23 Tahun zaffi tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia" Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Norn*r 43 Tahun 2a14 tentang peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembarart Negara Republik indonesia Tahun 2ol4 Nomor L23, Tambahas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomot 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571711;
6.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111 Tahun 2ol4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al+ Nomor 2091); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR dan BUPATI BARITO TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA 4. ( i Menetapkan BAE I I{ETE!$TT}AIS UIIIUM

Pasal 1

6.Desa adaiah Kesatuan masyarakat Lrukum yang memiliki batas wilayah yang bennrenang untuk mengatur dan l11engurus urusan pemerintahan, kepentingan ma.syarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul' danlatau krak tradisional yang diakui dal1 dihormati dalam sistem Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Z. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan Can kepentingan masyarakat setempat dala:n sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RePublik Indonesia. B. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pernerintahan Desa.

g.Badan PermusS,awara.tan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalali lernbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ketert'akilan wilayah rlan ditetapkan secara demokratis.
1. 10.produk Hukum Desa adalah peraturan perundang-undangafi pada tingkat desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersan:oa KepaJa Desa, peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan dal'am rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah " 11. peraturan Desa adaiah Peraturan Perundang-undangan yal1g ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dihrahas dan disepakati bersama BPD. LZ. peraturan Kepaia Desa yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur" 13. peraturan Bersama Kad.es yarig seianjutnya disebut Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkaa oleh dua atau lebih Kepaia Desa dan bersifat mengatur.
2. 14.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan 3/ang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan l?nai.
3. 15.Keputusan BPD yang seianjutnya disebut keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oieh Pimpinan BPD yang bersifat rnenetaFkAn berdasarkan hasil musyawarah BPD. i#Bn*iunlil $3;fiuft"t"&ufls 16. pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
4. 17.Autentifikasi adalah saiinan produk hukum desa sesuai asliaya'
5. 18.Konsultasi adaiah tindakan secara langsung ataupun tidak langsuag yang dilakukan <l1eh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten terhadap rnasukan atas Rancangan Produk Hukum Desa.
6. 19.Fasiiitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petgry'uk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi darr kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati kepada pemerintahan Desa terhadap materi muatan rancangan prcduk hukum desa berbentrlk peraturaa sebelurn diteta-pkan guea mengi:indari diiakukannya perrrbatalan.
7. 20.Pengawasan ad.alah pengawasail terha.dap produk hukum desa' Zt. Evaluasi adalah pengkajian Can penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahiui kesesuaiannya dengan kepentingan umurrr dan/atau peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi' ZZ. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adaiah pernberian nomor d,alarir rangka pengawasan dan tertih administra-si untuk mengetahui jumlah i:ancangan Perdes yang dikeluarkan pemerintah desa sebelum Cilakukannya penetapan dan Pengundangan. ZS. Pembatalan adalah tindakan yaflg menyatakan tidak treriakunSa tei-krariap seir1ruh atau seiragian buku, brab, Lragian, paragraf, pasa.l, ayat, dafl/atau lampiran materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa karena trertentangan dengan Peraturan Feru-ndang-unriangan yang iebih tinggi, kepentingan urnum, dan/atau kesusilaan, yang berdan:pak dilakukannya pencatrutan atau perubahan.
8. 24.Bertentangan dengan kepentingan ur:lurrr adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan pubiik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat danfatau d.iskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
9. 25.Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangac tahunan pernerintahax desa.
10. 26.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Tirnur. Fp#*FEdq" ffiF [t8&6 titj,{iitr $g*{il4 h fr (' d I

BAB II

(Judul Bab) Pasal ...

Pasal 2

Dalam membentuk produk: hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik' meliputi :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapatdilaksanaka'n;
e.kedayagunaandan kehasiigunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan. BAE III JEIIIIS PRODUIT HTIKUM DESA DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

Jenis Produk Hukum desa meliPuti:

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Bersama KePaia Desa;
c.Peraturan KePala Desa; dan
d.Keputusan KePala Desa"

Pasal 4

Materi muatan produk hukum desa mengandung asas :

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;'
e.kenusantaraan;
f.hrhineka tunggal ika;
g.keadiian;
h.kesamaaru kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan
j.keseimbangan, keserasian dan keselarasan. -n PA$E"A,F XIBA6 HUIili$ Kijit;;i"r':' '.1478 }l$li. ..sBKfiA h f t' E

Pasal 5

sehagaimana d.imaksud d.alam Pasal 3 dilarang bertentangan umum, danlatau ketentuan Peraturan Perundang-undangan l t1) {2)

(3){41 (U t?t Produk Hukum Desa dengan kepentingan yang lebih tinggi.

Pasal 6

(1)penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 4.. lt PASAAF rAtA0lllJr$t{ HEFii["A 0$rS ASS. SHKDA h { ?' {2} Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa' wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dimohonkan fasilitasi kepada Bupati untuk mendapatkan masukan terhadap materi Rancangarr Peraturan Desa. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat i2) digunakan Pernerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusullan Rancangan Peraturaft Desa' Rancangan peraruran Desa yang dikonsultasikan dan telah difasilitasi sebagaiinana dimaksud, pada ayat {2} disampaikan Kepa1a Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama'

Pasal 9

Pasal 10

(3)
(4)tu t2\
(3)-l ffi:":e/,eh *^;fl,*,& #s e u i-!: Iai ;iSr,rFir !,';.",.,1 " -'"i4r'i $.
(1)
(2){2)
(3){4) is) Rancangan pengusul. Rancangan kecuali atas P*saI 11 Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh Peraturan Desa yang teiah dibahas tidak dapat ditarik kembali kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 12

BAB V

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

(Judul Bab) Pasal ...

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

PERATURATT DESA

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

(Judul Bab) Pasal ...

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

PERATURATT DESA

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2025