DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN ; BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN ; PENGANGGARAN DANA CADANGAN ; PENGGUNAAN; PENATAUSAHAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARU MUARA TEWEH DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN DI MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

(1)Penyediakan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.
(2)Membiayai program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Baru Muara Teweh beserta fasilitas pendukungnya.
(3)Membiayai program peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan pembangunan jembatan/ pengadaan konstruksi jembatan Penyeberangan.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Jumlah dana cadangan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Baru dan pembangunan Jembatan Penyeberangan di Muara Teweh sebesar Rp. 100.000.000.000,-(Seratus milyar rupiah).
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Baru sebesar Rp. 65.000.000.000,- (Enam puluh lima milyar rupiah).
(3)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembangunan Jembatan Penyeberangan di Muara Teweh sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah).
(4)Rincian tahunan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan sebagai berikut :
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 70.000.000.000,- (Tujuh puluh milyar rupiah), dengan rincian :
  1. 1.untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Baru sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah); dan
  2. 2.untuk Pembangunan Jembatan Penyeberangan di Muara Teweh sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah).
2. b.APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah), dengan rincian :
  1. 1.untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Baru sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).
  2. 2.untuk Pembangunan Jembatan Penyeberangan di Muara Teweh sebesar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah). 4

BAB IV

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada rekening tersendiri, ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
(3)Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek bunga atau jasa giro dana cadangan, rincian obyek bunga atau jasa giro dana cadangan sesuai peruntukannya.
(4)Pencairan dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendara Umum Daerah.
(2)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
(3)Dana Cadangan dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan dan terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD. 5

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara. Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 23 Oktober 2014 BUPATI BARITO UTARA, ttd NADALSYAH Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 23 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, ttd JAINAL ABIDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd H. FAKHRI FAUZI, MH NIP.19710921 199803 1 004 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARU MUARA TEWEH DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN DI MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Baru Muara Teweh dan Jembatan Penyeberangan di Muara Teweh merupakan salah satu prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Baru Muara Teweh dan pengalihan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Kalimantan Tengah, yang mengarahkan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menjadi salah satu Rumah Sakit rujukan wilayah III Kalimantan Tengah yang meliputi Barito Utara, Barito Selatan Dan Murung Raya. Dengan demikian dibutuhkan rumah sakit yang lebih representatif baik secara fisik bangunan maupun sumber daya manusia. Sedangkan untuk jembatan penyeberangan pada dasarnya diperlukan sebagai sarana penunjang percepatan pertumbunan ekonomi di 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Lanjas, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jingah dan Kelurahan Jambu. Diharapkan dengan adanya jembatan tersebut, percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dicapai maksimal. 7 Untuk mendanai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Baru Muara Teweh dan Jembatan Penyeberangan di Muara Teweh yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran perlu dibentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011