DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ; TUJUAN DAN PRINSIF PEMBERDAYAAN ; PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN ; BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN ; PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA ; KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA ;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus ditangani secara serius diimbangi dengan sumberdaya manusia, koperasi, usaha mikro kecil menengah yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud hurup a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 1 BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : a. bahwa koperasi, usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Barito Utara sebagai pelaku usaha,memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;

b.bahwa pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus ditangani secara serius diimbangi dengan sumberdaya manusia, koperasi, usaha mikro kecil menengah yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud hurup a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 1 BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : a. bahwa koperasi, usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Barito Utara sebagai pelaku usaha,memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
b.bahwa pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus ditangani secara serius diimbangi dengan sumberdaya manusia, koperasi, usaha mikro kecil menengah yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud hurup a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 1 BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : a. bahwa koperasi, usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Barito Utara sebagai pelaku usaha,memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
b.bahwa pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus ditangani secara serius diimbangi dengan sumberdaya manusia, koperasi, usaha mikro kecil menengah yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud hurup a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
5. 6.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
6. 7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. 9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3719);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740); 3
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23);
16. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56);
17. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan P eraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara
4.Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat disingkat dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Utara;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat disingkat dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
6.Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang dapat disingkat DEKOPINDA adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Barito Utara;
7.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai atau menjadi bagian baik langsung atau pun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliyar lima ratus juta rupiah).
10.Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,- lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliyar rupiah). 5
11.Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dan usaha menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
12.Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat Koperasi dan UMKM adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13.Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
15.Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi dan UMKM
16.Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan ekonomi yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan kepentingan yang sama.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
18.Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah.
19.Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu serasi dan sinergritas pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIF PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah: 6

a.meningkatkan pertisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM;
b.meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi dan UMKM;
c.meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
d.meningkatkan akses permodalan;
e.meningkatkan sumber daya manusia;
f.meningkatkan jiwa kewirausahaan;
g.meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha; dan
h.meningkatkan peran koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan koperasi dan UMKM didasarkan kepada prinsif-prinsif sebagai berikut :

a.efektif dan efesien;
b.profesional;
c.akuntabel;
d.transparan;
e.berkesinambungan;
f.terpadu;
g.adil;
h.etika usaha;
i.kemandirian; dan
j.tepat sasaran.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan tidak mengurangi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, maupun dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah.

Pasal 5

(1)Dalam pemberdayaan kepada Koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, secara operasional dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.
(2)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 wajib berkoordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM. 7

Pasal 6

(1)Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemerintah Kabupaten menyediakan dana melalui APBD pada setiap tahun angaran yang didukung oleh dana anggaran pemerintah tingkat atas.
(2)Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Pasal 7

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
(2)Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM wajib dilakukan koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.

Pasal 8

Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 9

(1)Pemberdayaan terhadap Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.pembinaan kelembagaan;
2. b.pembinaan usaha;
3. c.fasilitas pembiayaan dan permodalan;
4. d.peningkatan dan alih teknologi;
5. e.pemasaran produk dan promosi;
6. f.perlindungan dan advokasi;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.bimbingan teknis;
9. i.diseminasi kewirausahaan; dan
10. j.fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI)
(2)Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959