(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan; BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; BAB III : Gambaran Keuangan Daerah; BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; BAB VI : Strategis, Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023 I. UMUM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan RPJM Daerah. (2) Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Utara, maka harus berpedoman dan menyesuaikan dengan RPJMN yang telah ditetapkan. Arah pembangunan jangka menengah daerah diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 13 berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdayasaing. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menyusun penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2018- 2023. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1