DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam: a penyusunan RKPD; b. penyusunan Renstra PD; c. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan d. penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang secara berjenjang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab;
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolrrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 ten tang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem lnformasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambaban Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kali.man tan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA DAN Menetapkan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal.am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bari to U tara.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 7 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanju tnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 8 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Ii.ma) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
14.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanal{an oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
21.Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik beru pa personal, barang modal termasuk peralatan dan telmologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluar (Output), dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

Maksud disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam: a penyusunan RKPD;

b.penyusunan Renstra PD;
c.penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
d.penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang secara berjenjang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu :

a.sebagai satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
c.memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
d.sebagai penjabaran gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati; dan
e.sebagai satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 4

(1)Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman pada:
1. a.RPJMN 2015-2019;
2. b.Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024;
3. c.RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021;
4. d.RPJPD Kabupaten Sarita Utara 2005-2025;
5. e.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarita Utara Tahun 2019-2039; dan
6. f.RPJMD Kabupaten sekitar.
(2)RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan pu blik.

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. a.BAB I
2. b.BAB II
3. c.BAB III
4. d.BAB IV
5. e.BAB V
6. f.BAB VI
7. g.BAB VII
8. h.BAB VIII
9. i.BAB IX Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategis, Arab kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup
(2)lsi dan uraian lebih lanjut sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokoknya dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023; dan b . Pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m eliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023;
2. b.pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023; dan
3. c.hasil RPJMD Tahun 2018-2023.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABY PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023

Pasal 7

(1)Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.
(2)Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan perangkat daerah, perubahan kebijakan nasional, atau perubahan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau
4. d.bertentangan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.
(3)Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(3)Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyiapkan rancangan RPJMD periode berikutnya dan menyusun RKPD tahun pertama RPJMD periode berikutnya.
(2)Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun periode pemerintahan berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
(5)RPJMD dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara. Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 22. Mend:, 2019 SEKRETARIS DAERAH N BARITO UTARA, /(( ' 1- Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 2 2. Mardi 2019 ~ i:rr~TJ BARITO UTARA, ,-;, __.._~___JC .)',:, .; \ \ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 01,35/2019 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NO MOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain daripada itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2018- 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip : keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan- pendekatan : partisipatif (bottom up), top down, teknokratik, politis, dan inovatif II. yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2020