Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.
Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 22. Mend:, 2019 SEKRETARIS DAERAH N BARITO UTARA, /(( ' 1- Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 2 2. Mardi 2019 ~ i:rr~TJ BARITO UTARA, ,-;, __.._~___JC .)',:, .; \ \ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 01,35/2019 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NO MOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain daripada itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2018- 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip : keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan- pendekatan : partisipatif (bottom up), top down, teknokratik, politis, dan inovatif II.
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
PASAL DEMI PASAL