DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERANGKAT DESA; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; BAB V MASA JABATAN PERANGKAT DESA; BAB VI JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA; BAB VII MUTASI PERANGKAT DESA; BAB VIII CUTI BAGI PERANGKAT DESA; BAB IX LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA; BAB X PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA; BAB XI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; BAB XII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA; BAB XIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA; BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5.Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan Perangkat Desa.
14.Penjaringan Perangkat Desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
15.Penyaringan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan setelah penjaringan selesai dilaksanakan.
16.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
17.Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses/tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
18.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
19.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi yang dilakukan oleh Tim.
20.Hari adalah hari kerja.
21.Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan atau penolakan tertulis dari Camat terhadap Calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
22.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
(4)Hak dan kewajiban Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan :
1. a.penjaringan;
2. b.penyaringan; dan
3. c.pengangkatan.
(2)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
(3)Pengisian Perangkat Desa selain dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui mutasi.

Pasal 9

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga Negara Republik Indonesia;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
5. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
6. f.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
7. g.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. h.sehat jasmani dan rohani;
9. i.berkelakuan baik;
10. j.mempunyai pemahaman bidang; 1) pemerintahan; 2) pembangunan; 3) administrasi perkantoran; atau 4) administrasi keuangan dan perencanaan.
11. k.bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD wajib mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang; dan
12. l.bagi anggota BPD yang mendaftar sebagai calon Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPD dengan dibuktikan surat pengunduran diri.
(3)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
1. a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
2. b.foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
4. d.foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
5. e.foto copy akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir dilegalisir Pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
7. g.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;
8. h.surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
9. i.surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara
10. j.surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD ;
11. k.surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang mendaftar sebagai perangkat desa yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup;
12. l.membuat surat pernyataan tidak mengundurkan diri dari Calon Perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup;
13. m.membuat surat pernyataan tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, media cetak atau elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
14. o.surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis :
  1. 1.mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
  2. 2.bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Desa setempat selama menjabat.
2. b.bagi Bakal Calon Kepala Dusun:
  1. 1.mempunyai kemampuan memimpin masyarakat Dusun setempat; dan
  2. 2.bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Dusun setempat selama menjabat.
(5)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
1. a.bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjadi Perangkat Desa; atau
2. b.bagi Bakal Calon Kepala Dusun dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan selama menjadi kepala dusun.

Pasal 10

(1)Bakal Calon dan isteri/suami Bakal Calon dilarang mempunyai hubungan kekeluargaan derajat pertama dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tim.
(2)Bakal Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digugurkan pencalonannya oleh Tim.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015