DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Barru

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9 PASAL 10 PASAL 11 PASAL 12 PASAL 13

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik dengan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pemerintahan beijalan optimal, terpadu dan Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 2023; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Laporan Realisasi Anggaran adalah menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun yang bersangkutan dengan realisasinya dalam satu periode yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
8.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dalam periode pelaporan tahun bersangkutan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

9.Laporan Arus Kas adalah penyajian informasi mengenai sumber, penggunaan, peruntukan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10.Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yan diperlukan.
11.Laporan Keuangan adalah sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
12.Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
13.Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah (Kasda) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
14.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16.Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
17.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satker dalam lingkup pemerintah daerah hanya berupa kewajiban kepada BUD berupa keterlambatan penyempaian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan pendapatan yang ditanggungkan.
18.Saldo adalah anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana huruf a, meliputi:

a.Pendapatan
b.Belanja Daerah Defisit
c.Pembiayaan 1) Penerimaan 2) Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rpl8.287.233.574,25 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Dua Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp906.712.660.330,00 2) Realisasi Rp888.425.426.755.75 Selisih Kurang Rp 18.287.233.574,25
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rpl00.855.160.717,42 (Seratus Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Rp888.425.426.755,75 Rp906.753.762.122.58 (Rpl8.328.335.366,83) Rpl 13.804.956.323,65 Rp3.053.031,264.52 Rpl 10.751.925.059.13 Rp92.423.589.692,30 Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Koma Empat Puluh Dua Rupiah), dengan rincian : 1) Anggaran Belanja setelah perubahan R pl.007.608.922.840,00 2) Realisasi Rp906.753.762.122.58 Selisih Kurang Rpl00.855.160.717,42
c.Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rpl 19.224.597.876,83 (Mines Seratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian:
1. 1.Anggaran defisit setelah perubahan (Rpl00.896.262.510,00)
2. 2.realisasi (Rpl8.328.335.366,83) Selisih Lebih (Rpl 19.224.597.876,83)
d.Selisih anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan realisasi sejumlah Rp9.855.662.548,65 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Koma Enam Puluh Lima Rupiah), dengan rincian: Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Anggaran setelah perubahan Rp 103.949.293.775,00
2. 2.Realisasi Rpl 13.804.956.323,65 Selisih lebih (Rp9.855.662.548,65)
e.Selisih anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan realisasi sejumlah Rp0,48 (Nol Koma Empat Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian: Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.Anggaran setelah perubahan Rp3.053.031.265,00
2. 2.realisasi Rp3.053.031.264,52 Selisih Kurang Rp0,48

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2023 dengan rincian:

1.Saldo Anggaran Lebih Awal
2.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
3.(Sub Total 1-2)
4.Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPSA) Rpl 13.815.417.240,35 Rpl 13.814.556.123,65 Rp861.116,70 Rp92.433.189.492,30
5.(Sub Total 3+4)
6.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp92.434.050.609,00 Rp( 10.460.916,70) Rp92.423.589.692,30

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2023 dengan rincian:

a.Jumlah Asset
b.JumlahKewajiban
c.Jumlah Ekuitas Rp2.275.440.959.268,40 Rp50.036.027.064,96 Rp2.225.404.932.203,44

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Tahun Anggaran 2023 dengan rincian:

a.Pendapatan-LO Rp861.204.729.397,12
b.Beban-LO Rd9 13.442.288.956,43
c.Defisit dari Kegiatan Operasional (a - b) (Rp52.237.559.559,31)
d.Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp2.177.997.335,00)
e.Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp0,00
f.Defisit-LO (c + d + e) (Rp54.415.556.894,31)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian:

a.Jumlah Kas 1 Januari 2023 Rpll3.828.811.140,35
b.Jumlah Penerimaan Kas Ro947.818.341.694.75 Rpl .061.647.152.835,10
c.Jumlah Pengeluaran Kas Rd968.455.458.282,80
d.Saldo Kas 31 Desember 2023 Rp93.191.694.552,30

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai rincian:

a.Ekuitas Awal
b.Surplus /Defisit LO dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan 31 Desember 2023 dengan Rp2. 242.358.873.838,92 (Rp54.415.556.894,31) I® a
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
d.Jumlah Ekuitas Akhir Rp37.461.615.258,83 Rp2. 225.404.932.203,44

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022