Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas daerah. . . . . . . . . . 4
d.Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub urusan Kebakaran;
6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga dan bidang pariwisata;
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
13.Dinas Koperasi. . . . . . . . . . 5
13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
14.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan ;
19.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
20.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
21.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan;
e.Badan Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari :
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
f.Kecamatan, . . . . . . . . . . 6
f.Kecamatan, terdiri dari :
1.Kecamatan Mersam dengan Tipe A;
2.Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A;
3.Kecamatan Batin XXIV dengan Tipe A;
4.Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A;
5.Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A;
6.Kecamatan Bajubang dengan Tipe A;
7.Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan
8.Kecamatan Pemayung dengan Tipe A