DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, termasuk mengatur mengenai pembentukan UPT, staf ahli, pengisian jabatan perangkat daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 25) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangkodan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3.Undang-Undang. . . . . . . . . . Menimbang : Mengingat : SALINAN 2
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Batang Hari
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari. 8.Sekretariat. . . . . . . . . . 3
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Batang Hari.
11.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Batang Hari.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari.
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari.
14.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Batang Hari.
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Batang Hari.
16.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
17.Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
18.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
19.Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
20.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT, dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; d.Dinas daerah. . . . . . . . . . 4
d.Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. 7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga dan bidang pariwisata;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
12. 12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; 13.Dinas Koperasi. . . . . . . . . . 5
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
14. 14.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17. 17.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. 18.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan ;
19. 19.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
20. 20.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
21. 21.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan;
e.Badan Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; f.Kecamatan, . . . . . . . . . . 6
f.Kecamatan, terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Mersam dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Batin XXIV dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Bajubang dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan
8. 8.Kecamatan Pemayung dengan Tipe A

Pasal 3

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan daerah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pasal 7. . . . . . . . . . 7

Pasal 7

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
(4)Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) Subbagian tata usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha. 8

BAB V

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi :
1. a.teknis;
2. b.manajerial; dan
3. c.sosial kultural.
(2)Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…