DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Kewajiban dan Hak, Arah Kebijakan dan Strategi, Penetapan Sasaran Fakir Miskin, Upaya Perlindungan, Implementasi, TKPKD, Pengaduan Masyarakat, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
b.bahwa perlindungan fakir miskin merupakan masalah multidimensi dan multi sektor dengan berbagai karakteristiknya, yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan terpadu lewat koordinasi bagian program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan dunia usaha serta partisipasi aktif masyarakat;
c.bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat perlu upaya percepatan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan dicabut.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fakir Miskin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang . . . . . - 2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan . . . . . - 4 - 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabu paten/ Kata;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN BAB I . . . . . - 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Fakir Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Keluarga fakir miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
9.Penduduk fakir miskin adalah orang fakir miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta memiliki KTP dan/ atau Kartu Keluarga atau identitas lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa. 1 0 . Penyelenggaraan perlindungan fakir miskin adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan masyarakat untuk melindungi fakir miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat dan menciptakan rasa aman. 1 1. Hak Dasar . . . . . - 5 1 1 . Hak dasar adalah hak dasar fakir miskin yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, social dan budaya. 1 2 . Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, Kesehatan, Pendidikan, dan/ atau pelayanan sosial. 1 3 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan didaerah.
14.Strategi Penyelenggaraan Perlindungan Fakir Miskin Daerah adalah dokumen strategi penyelenggaraan perlindungan fakir miskin yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 1 5 . Basis Data Terpadu adalah data mikro yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan bukanlah basis data kemiskinan. 1 6 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Strategis PD, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 1 8 . Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun.
19.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan fakir miskin di daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.asas kemanusiaan;
b.asas keadilan sosial; c.asas . . . . . - 6 C. asas nondiskriminasi;
d.asas kesejahteraan;
e.asas kesetiakawanan;
f.asas partisipatif;
g.asas pemberdayaan;
h.asas keterpaduan;
1. 1.asas akuntabilitas;
j.asas keterbukaan;
k.asas kemanfaatan; dan
1. 1.asas berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan fakir miskin di daerah bertujuan untuk :

a.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
b.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
c.memberikan perlindungan dan rasa aman bagi fakir miskin, keluarga fakir miskin, penduduk fakir miskin dalam memperoleh hak dasar.

Pasal 4

Perlindungan fakir miskin ditujukan terhadap penduduk fakir miskin yang terdiri atas:

a.perseorangan/jiwa;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/ atau
d.masyarakat. - 7

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan fakir miskin meliputi:

a.kewajiban dan hak;
b.arah kebijakan dan strategi;
c.penetapan sasaran fakir miskin;
d.upaya penyelenggaraan perlindungan;
e.kelompok kerja perlindungan fakir miskin;
f.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
g.keterbukaan informasi; dan
h.peran serta masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

( 1) Dalam upaya perlindungan fakir miskin, pemerintah daerah berkewajiban:

a.memberikan akses dalam pemenuhan hak dasar fakir miskin;
b.memberikan perlindungan dalam memperoleh dan mepertahankan hak dasar fakir miskin; dan,
c.menyusun program dan merealisasikan kegiatan perlindungan fakir miskin.

(2)Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
(3)Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

( 1) Dalam perlindungan fakir miskin, masyarakat dan pengusaha/ dunia usaha berkewajiban:

a.berperan . . . . . - 8
a.berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar fakir miskin;
b.berperan aktif dalam perlindungan terhadap hak dasar fakir miskin; dan,
c.berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, kepedulian dan pemberdayaan terhadap fakir miskin.

(2)Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan serta menjaga anggota keluarganya.

Pasal 8

( 1) Setiap fakir miskin berkewajiban:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya secara sadar agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
d.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki; dan
e.berperan aktif dalam upaya perlindungan fakir miskin.

(2)Dalam memenuhi hak dasarnya, fakir miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap fakir miskin berhak :

a.memperoleh kecukupan pangan;
b.memperoleh sandang dan perumahan yang layak;
c.memperoleh layanan Kesehatan yang baik;
d.memperoleh Pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
e.derajat kehidupan yang layak dan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
f.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha yang luas;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.memperoleh air bersih dan sanitasi yang baik;
i.mendapatkan . . . . . - 9
i.mendapatkan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan; j . mendapatkan rasa aman;
k.berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan;
1. 1.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; dan
m.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah wajib menyusun arah kebijakan, strategi dan upaya perlindungan fakir miskin.
(2)Penyusunan arah kebijakan, strategi dan upaya perlindungan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perlindungan fakir miskin lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
(4)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD.
1. a.meningkatkan pengetahuan dan wawasan fakir miskin;
2. b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan fakir miskin;
3. c.mengurangi beban pengeluaran fakir miskin;
4. d.mensinergikan . . . . . - 1 0
5. d.mensinergikan kebijakan dan upaya perlindungan fakir miskin;
6. e.menfasilitasi dan memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.
(2)Strategi perlindungan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai dasar rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan perlindungan fakir miskin. BABV PENETAPAN SASARAN FAKIR MISKIN

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2017