DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Ini Mengatur Mengenai Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Adat istiadat merupakan kebiasaan yang berkembang yang dipedomani oleh masyarakat secara turun temurun di tingkatan Kabupaten, kecamatan sampai ke Desa dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang;
b.bahwa adat istiadat tersebut perlu diberdayakan dan dikembangkan melalui lcmbaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari.
c.bahwa Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah perlu lebih diberdayakan, dibina, dan dikembangkan schingga sccara nyata dapal didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional;
d.bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah omor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam; BUPATI BATANG HARI, DENGA RAHMATTUHA YA G MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN DA PE GEMBA GAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT BUMI SERE TAK BAK REGAM TE TAG PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG HARI OMOR 17 TAHUN 2017 BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI l SALINAN [ Pasal I ..... TENTA G PEMBI AA DA PE GEMBA GAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT BUMI SERE TAK BAK REGAM. ATAS 2008 PERUBAHAN 6 TAHUN TENT ANG OMOR DAE RAH DAE RAH PERATURAN PERATURAN Menetapkan MEMUTUSKAN: dan BUPATI BATA G HARI Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

4.Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang omor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang omor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2015 omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jam bi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jam bi Nomor 2);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 6); Tahun 2011 ten tang Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 egara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan (Lembaran egara Republik Nomor 82, Tambahan Lembaran 3.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 omor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755); Mengingat 2 13.Silang .....
2.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
3.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
4.Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
5.Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
6.Kepala Desa/ Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari.
7.Hukum Adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, diikuti dan dipatuhi masyarakatnya sebagai hukum kebiasaan.
8.Adat Istiadat Serentak Bak Regam adalah seperangkat nilai-nilai, kaidah- kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari.
9.Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari, merupakan lembaga kerapatan dari Datuk-Datuk, Tuo Tengganai, Cerdik Pandai, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari.
10.Kalbu/Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di bumi seren tak bak regam.
11.Dusun terdapat dalam Desa adalah bagian dari wilayah Desa
12.Pembiayaan kegiatan Lembaga Adat adalah pembiayaan untuk berbagai kegiatan lembaga adat dalam hal Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari atau lembaga lain yang tidak mengikat.
1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 1

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah omor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diubah dan ditambah 6 (enam) angka yakni angka 10 sampai dengan angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 3

(2)Susunan . . . . .

Pasal 4

(1)Kedudukan dan wilayah Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam :
1. a.Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam berkedudukan di ibukota Kabupaten Batang Hari dan merupakan Lembaga Adat tertinggi dalam Kabupaten Batang Hari.
2. b.Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan merupakan Lembaga Adat tertinggi di Kecamatan yang bersangkutan.
3. c.Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan di Desa/ Kelurahan dan merupakan Lembaga Adat Tertinggi di Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.
  1. 4.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyai sebagai berikut: Pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam bertujuan:
4. a.membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Seren tak Bak Regam;
5. b.menghimpun dan menghidupkan, memelihara adat istiadat, hak-hak tradisional, budaya daerah, untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan;
6. c.mengembangkan dan meneruskan nilai-riilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga;
7. d.menggali sejarah dan hukum adat dalam rangka memperluas khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum; dan
8. e.memperkuat adat, hukum adat, dan budaya daerah, dalam kehidupan masyarakat Bumi Serentak Bak Regam;

Pasal 3

3.Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf c diubah dan ditambahl (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam b rasaskan pada Pancasila, Undarig- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai agama yaitu adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Pasal 2

2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
13.Silang Sengketo adalah Selisih pendapat dan atau saling mempertahankan hak.
14.Pembinaan Lembaga Adat adalah Pembinaan Organisasi Lembaga Adat Serentak Bak Regam yang dilakukan secara berjenjang sampai ke tingkat dusun.
15.Pemberdayaan adat istiadat adalah proses peningkatan kemampuan, kompetesi, dan kreatifitas Organisasi dan Pengurus Lembaga Adat Serentak Bak Regam. 4
7.Ke ten tuan . . . . .
6.Ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam mempunyai fungsi :

a.membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama dibidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya.
b.memberi kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap tingkat lembaga adat bumi serentak bak regam guna penyelesaian silang sengketo.
c.melaksanakan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat bumi Serentak Bak Regam di daerah Kabupaten Batang Hari, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasiorial pada umurnnya.
d.menegakkan dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Kabupaten Batang Hari yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
e.dalam proses penyelesaian silang sengketo lembaga Adat membentuk lid sebagai peradilan adat yang terdiri dari unsur Tali Tigo Sepilin/ Duduk Tigo Silo/ Raj o Tigo Silo/ Tunggu Sej erangan.

Pasal 5

Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam mempunyai tugas:

a.menggali dan mengembangan, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah adat bumi serentak bak regam dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Batang Hari guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa;
b.mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan Adat Bumi Seren tak Bak Regam;
c.menyelesaikan silang sengketo di daerah Kabupaten Batang Hari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d.mengiventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf c diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(2)Susunan Pengurus Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.
1. a.Susunan Pengurus lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam diatur dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari;
2. b.Pengurus lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan tata tertib lembaga adat Bumi Serentak Bak Regam.
(3)Keputusan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam menjadi pedoman bagi Pengurus Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 Pasal 11 .

10.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan Adat Bumi Serentak Bak Regam, Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam perlu membangun Hubungan tata kerja baik bersifat konsultatif berjenjang secara organisatoris dan koordinatif dengan lembaga lintas pelaku lainnya.
(2)Dihapus .

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(l).Lintas Pelaku Pembangunan dapat berperan rnensinergisitas, memfasilitasi, guna membantu pemberdayaan, adat dan komunitas adat di wilayah Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan.

(2). Bupati melalui perangkat daerah yang mengurusi bidang kebudayaan wajib m laksanakan :
1. a.pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa ;
2. b.melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang adat istiadat dan kebudayaan daerah; dan
3. c.melaksanakan penelitian tentang adat istiadat dan kebudayaan untuk memperkaya khasanah budaya bumi serentak bak regam.
(3). Pemberian gelar adat di Bumi Seren tak Bak Regam Ka bu paten Ba tang Hari diatur dalam Surat Ketetapan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Bumi Kabupaten Batang Hari.
(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut d ngan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bupati sebagai Pelindung Ada i Bumi Serentak Bak Regam di Kabupaten Batang Hari, melaksanakan, pembinaan, fasilitasi, bagi Pengurus Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.
(2)Camat sebagai Pelindung Adat di wilayah Kecamatan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bagi Pengurus Lembaga Adat Kecamatan.
(3)Kepala Desa/ Lurah sebagai pelindung adat di desa/ Kelurahan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, di desa/ Kelurahan yang bersangku tan.
(4)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 6 OREG PERATURA DAERAH KABUPATE BATANG HARI, PROVINSI JAMBI (7 ), ( 7) /2017; DAERAH KABUPATE BATA G HARI TAHU T 2017 OMOR: 7 Diundangkan di : Muara Bulian pada tanggal 18 - 9 - 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATE BATANG HARI Ditetapkan di : Pada Tanggal : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera turan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Batang Hari. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Undang-undang omor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara inplisit mengharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Dalam Pasal 31 Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan penataan daerah memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Dengan demikian secara yuridis Negara mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat, Adat yang masih hidup dalam masyarakat sepanjang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Perjalanan sejarah telah membuktikan pula bahwa Adat Bumi Serentak Bak Regam yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bagi Daerah Kabupaten Batang Hari hal ini antara lain tercermin dari fungsi dan peranan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam di Marga, Mendapo dan Kampung. Adat Istiadat Bumi Serentak Bak Regam adalah seperangkat nilai- nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan secara berulang- ulang dan terus menerus sepanjang sejarah. Adat Bumi Serentak Bak Regam yang tumbuh dan berkembang sepanjang masa tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu daerah yang dalam skala le bih besar telah mem berikan iden ti tas pula bagi Bangsa Indonesia. I. PENJELASAN UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT BUMI SERENTAK BAK REGAM TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATE BATANG HARI OMOR 17 TAHUN 2017 ATAS PENJELASA )SALINAN ( 8 Angka 8 ..... Angka 7 Cukup Jelas Angka 6 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas PasalI Angka 1 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Selama masa perjalanan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam telah dapat mempertahankan dan menampilkan karakteristik bangsa, semasa revolusi fisik dan telah menjadi basis bagi perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan sedangkan di masa damai Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam telah dapat pula menjadi salah satu tulang punggung dalam mengisi kemerdekaan itu. Bertolak dari kenyataan ini maka Adat yang telah memberikan cm bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khasanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kabupaten Batang Hari. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Bumi Serentak Bak Regam. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan adat istiadat Bumi Serentak Bak Regam. Pada Pasal 95 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ten tang Desa secara tegas bahwa desa harus membentuk Lembaga Adat Desa yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self qouernmeni, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. 9 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 17 Pasal II Cukup Jelas Angka 11 Cukup Jelas Angka 10 Cukup Jelas Angka 9 Cukup Jelas Angka 8 Cukup Jelas 9 10

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 104

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 104

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022