(1). Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2). Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan tingkat kesulitan medan serta kemampuan keuangan Desa. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
2.Ketentuan Pasal 4 ditambah satu (1) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi se bagai beriku t:
15.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
1 7. Hari adalah hari kerj a.
18.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya a tau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
1.Surat keterangan .....
(3a)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah se bagai beriku t :
a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh, mengamalkan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c.berkelakuan baik;
d.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;·
f.tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
g.bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
h.sehat jasmani dan rohani; dan
1.tidak terlibat narkoba.
J. Tidak merangkap sebagai karyawan perusahaan, anggota BPD, da'i pemerintah Kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendampin program kementerian, KPMD, pengurus harian koperasi, direksi BUMDes, pengurus harian Lembaga Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Komisis Pemilihan Umum (KPU), PPK, PPS, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
(4)Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6.000 (enam ribu);
b.kartu tanda penduduk;
c.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
d.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
e.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6.000 (enam ribu);
f.surat pernyataan memegang teguh, mengamalkan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6000 (enam ribu);
g.surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h.surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
1.surat keterangan dari pengurus adat Desa diketahui pengurus adat kecamatan bahwa tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
J. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
k.surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik;
i.Tidak merangkap ..... Perangkat desa dilarang:
a.menjadi anggota partai politik;
b.merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
c.merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
d.terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
e.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskripsikan warga atau golongan masyarakat lain;
f.melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, pemerintah dan masyarakat; dan
h.melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau bertentang dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai perangkat desa.