DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN ATAS[ PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA, yang meliputi: KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; MUTASI JABATAN ANTAR PERANGKAT DESA.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N omor 7, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5495); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG HARi NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI
1.Keten tuan . . . . . . Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 ten tang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 20) diubah sebagai berikut : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA. Menetapkan BUPATI BATANGHARI dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BATANGHARI Dengan Persetujuan Bersama
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 201 7 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor )
7.Peraturan Daerah Kabupaten Ba tang Hari Nomor 20 Tahun 2016 ten tang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 20). 15.Kepala Desa .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang Hari.
7.Desa adalah desa-desa di Kabupaten Ba tang Hari, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerin tahan, kepen ting an masyaraka t setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desayang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerin tahan, pelaksanaan pem ban gun an, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 (lima) angka yakni angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3a)syarat khusus .

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah se bagai beriku t :
1. a.mengetahui adat istiadat setempat;
2. b.memiliki pengetahuan umum;
3. c.memiliki keterampilan khusus; dan
4. d.syarat khusus.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1). Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2). Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan tingkat kesulitan medan serta kemampuan keuangan Desa.
(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 4 ditambah satu (1) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi se bagai beriku t:
15.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 1 7. Hari adalah hari kerj a.
18.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya a tau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
1.Surat keterangan .....

(3a)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah se bagai beriku t :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh, mengamalkan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berkelakuan baik;
4. d.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;·
6. f.tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
7. g.bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
8. h.sehat jasmani dan rohani; dan
  1. 1.tidak terlibat narkoba. J. Tidak merangkap sebagai karyawan perusahaan, anggota BPD, da'i pemerintah Kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendampin program kementerian, KPMD, pengurus harian koperasi, direksi BUMDes, pengurus harian Lembaga Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Komisis Pemilihan Umum (KPU), PPK, PPS, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
(4)Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
1. a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6.000 (enam ribu);
2. b.kartu tanda penduduk;
3. c.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. d.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
5. e.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6.000 (enam ribu);
6. f.surat pernyataan memegang teguh, mengamalkan, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai 6000 (enam ribu);
7. g.surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. h.surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  1. 1.surat keterangan dari pengurus adat Desa diketahui pengurus adat kecamatan bahwa tidak pernah dijatuhi sanksi adat selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; J. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
9. k.surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik; i.Tidak merangkap ..... Perangkat desa dilarang:
10. a.menjadi anggota partai politik;
11. b.merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
12. c.merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
13. d.terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
14. e.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskripsikan warga atau golongan masyarakat lain;
15. f.melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
16. g.melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, pemerintah dan masyarakat; dan
17. h.melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau bertentang dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai perangkat desa.

Pasal 9

3.Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

2.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.surat keterangan sehat dari pejabat Puskemas atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari;

m.surat keterangan bebas narkoba dari pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari;

(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Dalam hal .

Pasal 12

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

5.Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 12 diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksudpada ayat
(1)huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; atau
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
(3)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

4.ketentuan ayat (2) huruf b pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Tidak merangkap sebagai karyawan perusahaan, anggota BPD, Da'i pemerintah kabupaten , guru honorer , pegawai honorer, petugas pendamping program kementrian, KPMD, pengurus harian koperasi, direksi BMUDes, pengurus harian lembaga adat (ketua, Sekretaris, bendahara, KPU, PPK, PPS, Pengawas pemilu kabupaten/kecamatan, desa/kelurahan. BAB VIB . BAB VIA KEKOSONGANJABATANPERANGKATDESA

Pasal 12A

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; atau
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VIA dan BAB VIB dan disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B,sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapmaka Kepala Desa menerbitkan keputusan pengangkatan kembali dan berhak menerima 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
(4)Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(6)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hanya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap sejak pemberhentian sementara. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi PROVINS! JAMBI ( 3 ) , ( 3 ) / 2018 LEMBARAN TAHUN 201 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARi Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal, 2 April 2018 SYAHIRSAH SY Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal, 2 April 2018 lBUPATI B ~NG HA~ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. BAB VIB MUTASI JABATAN ANTAR PERANGKAT DESA

Pasal 128

(1)Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan an tar Perangkat Desa.
(2)Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada semuajabatan Perangkat Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Angka 4 . Angka 3 Pasal SA Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 6 Cukup Jelas. Pasall Angka 1.

Pasal 1

Cukup Jelas. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah mengamanatkan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU- XIII/2015 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa dampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desadiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Akibat perubahan tersebut dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI NOMOR: Cukup Jelas. Pasal II

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8A

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 12A

Pasal 128

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8A

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 12A

Pasal 128

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017