DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Nomor: 67
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Pacitan; www.peraturan.go.id 2017, No.1532 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1222);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN. www.peraturan.go.id 2017, No.1532

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang selanjutnya disebut AKN Pacitan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
2.Statuta AKN Pacitan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan AKN Pacitan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AKN Pacitan.
3.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan.
4.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
5.Senat adalah Senat AKN Pacitan.
6.Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa AKN Pacitan.
7.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan AKN Pacitan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di AKN Pacitan. www.peraturan.go.id 2017, No.1532
9.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKN Pacitan.
10.Direktur adalah Direktur AKN Pacitan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)AKN Pacitan merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
(2)AKN Pacitan didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2013 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2013.
(3)Tanggal 16 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) AKN Pacitan.

Pasal 3

(1)AKN Pacitan memiliki lambang berbentuk lobogram atau roda gigi berwarna biru muda yang dikelilingi tulisan AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:
1. a.bola dunia berwarna biru;
2. b.2 (dua) lengkung gunung berwarna hijau;
3. c.mata pena berwarna kuning yang ujungnya menjulang tinggi; dan
4. d.buku terbuka berwarna putih dengan tepi berwarna abu-abu. www.peraturan.go.id 2017, No.1532
(2)Lambang AKN Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki makna sebagai berikut:
1. a.lobogram atau roda gigi bermakna dinamis dalam dunia kerja yang kompetitif;
2. b.bola dunia bermakna globalisasi dan penguasaan teknologi yang luas menembus lazuardi;
3. c.2 (dua) lengkung gunung bermakna letak geografis Kabupaten Pacitan dikelilingi daerah pegunungan yang damai, penuh dengan sumber daya alam;
4. d.mata pena yang ujungnya menjulang tinggi bermakna ilmu pengetahuan yang tanpa batas;
5. e.buku terbuka bermakna jendela dunia dan terbuka segala ilmu pengetahuan;
6. f.warna putih bermakna lembaran awal baru yang siap ditoreh dengan tinta emas;
7. g.warna abu-abu bermakna masa depan; dan
8. h.warna kuning bermakna intelektualitas.
(3)Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut: Lambang Warna Kode Warna RGB (Red, Green, Blue) lobogram atau roda gigi biru muda 102, 255, 255 bola dunia biru 0, 102, 255 2 (dua) lengkung gunung hijau 0, 153, 0 mata pena kuning 255, 250, 0 buku putih dan abu abu 255, 255, 255 192, 192, 192 tulisan AKN PACITAN hitam 0, 0, 0
(4)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1532
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang AKN Pacitan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1)AKN Pacitan memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna putih yang di tengahnya terdapat lambang AKN Pacitan.
(2)bendera AKN Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut :
(3)Ketentuan mengenai penggunaan bendera AKN Pacitan diatur dengan Peraturan Direktur. www.peraturan.go.id 2017, No.1532

Pasal 5

(1)AKN Pacitan mempunyai himne dan mars.
(2)Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1532
(4)Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars AKN Pacitan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1)AKN Pacitan memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jas almamater berwarna abu-abu dengan kode RGB 204, 204, 204 dan di dada sebelah kiri terdapat lambang AKN Pacitan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur. www.peraturan.go.id 2017, No.1532

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 7

(1)AKN Pacitan menyelenggarakan Pendidikan Vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Penyelenggaan pendidikan di AKN Pacitan menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.1532

Pasal 9

(1)Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2)Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dalam tiap semester.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
(2)Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
(3)Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019