1.Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 (tiga) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3) diubah sebagai berikut: Pasal I 4
e.Badan Daerah sebanyak 4 (empat)badan, yakni:
1.Badan Daerah tipe A sebanyak 2 (dua) badan, yakni:
a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan b) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. pemerintahan yang bidang urusan
2.Dinas Daerah yang merupakan tipe B, sebanyak (sembilan) dinas, yakni:
a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kesehatan. b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa; f) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; g) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; h) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan; i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Daerah yang merupakan tipe C, sebanyak 3 (tiga) dinas, yakni: a) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan bidang sosial. b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. c) Dinas Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. 3. • .. I!] . , I - I!] .h." . 5
a.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
b.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Pegawai ASN berdasarkan Peraturan Daerah ini.
c.dihapus.
d.Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
e.Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.