DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3 huruf e dan penambahan angka 3, perubahan pasal 10 huruf b, dan penghapusan huruf c dan huruf h, Penyisipan Pasal 11A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BUPATIBATANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA, Mengingat Menimbang PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHKABUPATENBATANG NOMOR8 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG NOMOR I<. TAHUN2019 BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENGAH 2 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG dan BUPATI BATANG Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3); • .. [!] . , I - [!] .h." . 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipe sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah yang merupakan tipe B;
b.Sekretariat DPRD yang merupakan tipe B;
c.Inspektorat Daerah yang merupakan tipe A;
d.Dinas Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) dinas, yakni:
1. 1.Dinas Daerah yang merupakan tipe A, sebanyak 7 (tujuh) dinas, yakni: a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. b) SATPOL PP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran. c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pember- dayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. d) Dinas Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian. e) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. f) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga; g) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 3

1.Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 (tiga) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3) diubah sebagai berikut: Pasal I 4

e.Badan Daerah sebanyak 4 (empat)badan, yakni:
1. 1.Badan Daerah tipe A sebanyak 2 (dua) badan, yakni: a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan b) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. pemerintahan yang bidang urusan
2. 2.Dinas Daerah yang merupakan tipe B, sebanyak (sembilan) dinas, yakni: a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kesehatan. b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa; f) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; g) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; h) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan; i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Daerah yang merupakan tipe C, sebanyak 3 (tiga) dinas, yakni: a) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan bidang sosial. b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. c) Dinas Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. 3. • .. I!] . , I - I!] .h." . 5
a.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
b.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Pegawai ASN berdasarkan Peraturan Daerah ini.
c.dihapus.
d.Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
e.Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

2.Ketentuan Pasal 10 huruf b diubah, huruf c dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

f.Kecamatan tipe A sebanyak 15 (lima belas) kecamatan, yakni:
1. 1.Kecamatan Batang;
2. 2.Kecamatan Tulis;
3. 3.Kecamatan Warungasem;
4. 4.Kecamatan Wonotunggal;
5. 5.Kecamatan Bandar;
6. 6.Kecamatan Blado;
7. 7.Kecamatan Reban;
8. 8.Kecamatan Kandeman;
9. 9.Kecamatan Tersono;
10. 10.Kecamatan Gringsing;
11. 11.Kecamatan Subah;
12. 12.Kecamatan Limpung;
13. 13.Kecamatan Banyuputih;
14. 14.Kecamatan Pecalungan; dan
15. 15.Kecamatan Bawang.
16. 2.Badan Daerah tipe B sebanyak 1 (satu) badan yakni Badan Kepegawaian Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
17. 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. • .. [!] . , I - [!] .h." . 6 LEMBARANDAERAHKABUPATENBATANGTAHUN2019 NOMOR ti NOMORREGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENBATANG,PROVINS! JAWA TENGAH:(12-383/2019) Diundangkan di Batang pada tanggal f(, o~,°"'~~,.. 2019 Ditetapkan di Batang pada tanggal /~ .Dt!et11 bu 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ba tang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mulai tanggal 1 Januari 2020. Pasal l lA
18. 3.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal l lA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
g.Perangkat Daerah Rumah Sakit yang terbentuk dengan susunan organisasi tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit yang diatur dengan Peraturan Bupati.
h.dihapus. • --~ I - [!] ./:::" . 7 II. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. I. UMUM Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Batang. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, bahwa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, maka Bupati melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yakni Perangkat Daerah yang masih berbentuk kantor diubah menjadi badan. Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui evaluasi kelembagaan dan berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan nilai Variabel Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik yaitu sebesar 810, memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Perangkat Daerah dengan intensitas besar. PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHKABUPATENBATANG NOMOR8 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAH TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBATANG NOMOR 12 TAHUN2019 8 TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENBATANGNOMOR lO Pasal II Cukup Jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan Intensitas besar adalah Perangkat Daerah dengan kriteria beban kerja / total skor lebih dari 800 yang dihitung berdasarkan variabel umum dan teknis sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dapat diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan dengan 4 (empat) bidang.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018