DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat www.peraturan.go.id 2019, No.194 Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah. www.peraturan.go.id 2019, No.194
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara www.peraturan.go.id 2019, No.194 Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

PENETAPAN KELEMBAGAAN YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan.
2. b.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Kantor sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi kantor.
3. c.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula berbentuk Badan, namun setelah diberlakukannya Peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.194 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi badan.
4. d.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Kantor, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi kantor.
5. e.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi badan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain.
6. f.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Kantor sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi kantor yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain.
7. g.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk subbagian/subbidang/seksi sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuk menjadi kantor. www.peraturan.go.id 2019, No.194
8. h.Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, kepala daerah dapat membentuk menjadi badan/kantor.
(2)Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diatur dengan peraturan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
(2)Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.
(2)Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2019, No.194
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; www.peraturan.go.id 2019, No.194
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pasal 6

(1)Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota bertugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota.
(2)Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah www.peraturan.go.id 2019, No.194 kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik provinsi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. www.peraturan.go.id 2019, No.194
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbidang.

Pasal 9

Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbidang.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah. www.peraturan.go.id 2019, No.194
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara www.peraturan.go.id 2019, No.194 Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

PENETAPAN KELEMBAGAAN YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan.
2. b.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Kantor sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi kantor.
3. c.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula berbentuk Badan, namun setelah diberlakukannya Peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.194 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi badan.
4. d.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Kantor, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi kantor.
5. e.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi badan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain.
6. f.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang bergabung dengan Urusan Pemerintahan lain dalam bentuk Kantor sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan menjadi kantor yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan terpisah dari Urusan Pemerintahan lain.
7. g.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk subbagian/subbidang/seksi sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuk menjadi kantor. www.peraturan.go.id 2019, No.194
8. h.Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, kepala daerah dapat membentuk menjadi badan/kantor.
(2)Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diatur dengan peraturan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
(2)Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.
(2)Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2019, No.194
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; www.peraturan.go.id 2019, No.194
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pasal 6

(1)Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota bertugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota.
(2)Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah www.peraturan.go.id 2019, No.194 kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik provinsi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. www.peraturan.go.id 2019, No.194
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbidang.

Pasal 9

Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbidang.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (20)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (20)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020