Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 huruf d angka 2 (dua) dan huruf e.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 huruf d angka 2 (dua) dan huruf e.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6856);
8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 3 Pasal I Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 2 (dua) dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipe sebagai berikut:
a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; b) SATPOL PP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; d) Dinas Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian; e) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; f) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga; dan g) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; 4 d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; f) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; g) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan h) Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
a) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. c) Dinas Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
a) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan b) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 2 Mei 2024 Pj. BUPATI BATANG, ttd LANI DWI REJEKI Diundangkan di Batang pada tanggal 2 Mei 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd ARI YUDIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-64/2024) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, SITI GHONIYAH, S.H Pembina Tingkat I NIP. 19690207 199303 2 008 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sub urusan peternakan merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang Pertanian. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut telah ditetapkan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja untuk setiap sub kegiatannya. Dari hasil telaahan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tersebut terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam satu Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Dalam rangka mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan, anggaran maupun dalam pengukuran kinerja Perangkat Daerah serta menghindari tumpang tindih pelaksaan program dan kegiatan, maka urusan pemerintahan bidang pertanian sebaiknya dilaksanakan oleh satu Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Pembentukan BRIDA dilakukan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)