Dihapus
4.Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 25 Juli 2014 BUPATI BATANG, ttd YOYOK RIYO SUDIBYO Diundangkan di Batang pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (105 / 2014). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH : Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19650803 199210 1 001 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, diberikan perluasan objek retribusi daerah jenis jasa umum yang meliputi obyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atai penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, pelayanan tera / tera ulang, pelayanan pendidikan , dan pengendalian menara telekomunikasi; dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif kepada daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka menyesuaikan beberapa jenis retribusi beberapa retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum, dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sebagai landasan hukum dalam pemungutannya perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten batang tentang Retribusi Jasa Umum. Kebijakan Pemerintah terhadap Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan adanya Larangan pungutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 79A Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya., maka perlu merubah dan atau menghapus ketentuan Pasal – Pasal dan Tarif Retribusi Pencetakan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.