Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
1.Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);
2.Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);
3.Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 9);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tenrang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
1.Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
2.Nomor 9 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan peraturan perundang-undangan mengeriai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (8/2016); Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-rnasing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) clcmcn yait u kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), din.is Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (techriostructure}, d a n staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi in ti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi se bagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Bupati, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan merigurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daer ah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah yang berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pembagian ha bis tugas, rcn tcrng kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pcmerintahan dun potensi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang ber-sifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Dae rah. I. UMUM PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN 2016 ATAS PENJELASAN 10 Pasal 2 Huruf a