DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 September 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. MEMUTUSKAN: BUPATIBATANG dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BATANG Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tarnbaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentarig Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan su suunn dan tipe sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah yang merupakan tipe B.
b.Sekretariat DPRD yang merupakan tipe B.
c.Inspektorat yang merupakan tipe A.
d.Dinas Daerah sebanyak 18 (delapan belas) dinas, yakni:
1. 1.Dinas Daerah yang merupakan tipe A, sebanyak 8 (delapan) dinas, yakni: a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan ur usa n pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. b) SATPOL PP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Pasal 3

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB II

ASAS

Pasal 2

12.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Batang yang dipimpin oleh Camat.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Sadan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksariaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17.Tipe B adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelak sanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18.Tipe C adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
19.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Batang. 4 dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan. d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggaraka n urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meriyclenggarakuu urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsu. f) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. g) Dinas Komunikasi dan lnformatika yang menyelenggarakan uru san bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. h) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyeleriggaraka n urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan.
3.Dinas Daerah yang merupakan tipe C, sebanyak 2 (dua) dinas, yakni: a) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang rnenyelenggarakan urusn n pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kear sipnn.

e.Sadan Daerah sebanyak 3 (tiga) badan, yakni:
1. 1.Sadan daerah tipe A sebanyak 2 (dua) badan, yakni: a) Sadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. yang bidang c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Serencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. d) Dinas Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian. e) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. f) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan urusan bi dang pariwisata dan kepemudaan dan olah raga. g) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. h) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Usaha Kccil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemeriru.ahan biciang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, u saha kccil dan menengah.
2. 2.Dinas Daerah yang merupakan tipe S, sebanyak 8 (delapan) dina s, yakni: a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang kesehatan. b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perurnahan rakyat 5

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdapat UPT Dinas:

Pasal 7

(1)Dinas daerah dan badan daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis yakni UPT Dinas dan UPT Sadan.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberituk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah.

Pasal 6

BAB III PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNIS Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diat ur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNIS Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diat ur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

3.Kecamatan Warungasem;
4.Kecamatan Wonotunggal;
5.Kecamatan Bandar;
6.Kecamatan Blado;
7.Kecama tan Reban;
8.Kecamatan Kandeman;
9.Kecamatan Tersono;
10.Kecamatan Gringsing;
11.Kecamatan Subah;
12.Kecamatan Limpung;
13.Kecamatan Banyuputih;
14.Kecamatan Pecalungan; dan
15.Kecamatan Bawang.

Pasal 4

b) Sadan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, peridapatan, dan aset daerah.

2.Sadan Daerah tipe B sebanyak 1 (satu) badan yakni Sadan Kepegawaian Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, perididika n dan pelatihan.

f.Kecamatan tipe A sebanyak 15 (lima betas) kecamatan, yakni:
1. 1.Kecamatan Batang;
2. 2.Kecamatan Tulis; 6 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a.Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasn, a sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pemberitukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud huruf b tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanva

Pasal 10

BAB VI KETENTUANPERALIHAN Pejabat ASN pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai keentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN Pejabat ASN pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai keentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) st af a h li.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dun secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyara tan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Bupati.
(5)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis Bupati sesuai keahliannya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

a.bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah; dan
b.bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kcschat an Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara prof esional.

(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaran n tata kelola rumah sakit, tata kelola pusat kesehatan masyarakat, dan ta ta kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 7 ( 1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tenrang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bacang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lernbaran Daer ah KETENTUAN PENUTUP Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

peraturan daerah mi diundangkan, tetap sampai dengan dilaksanakannya peraturan dan tata kerja setelah melaksanakan tugasnya daerah ini. melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa clan politik.

d.Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengeriai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
e.Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerin tahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnva sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melak sanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
f.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
g.Perangkat Daerah Rumah Sakit yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah mi diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Tugas Rumah Sakit yang diatur dengan Peraturan Bupati.
h.Perangkat Daerah Kelurahan yang terbentuk dengan susunan organisasi 8 Diundangkan di Batang pada tanggal Ditetapkan di Batang pada tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatcn Ba tang.

Pasal 13

Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

1.Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);
2.Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);
3.Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 9);

e.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tenrang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

1.Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
2.Nomor 9 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan peraturan perundang-undangan mengeriai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (8/2016); Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-rnasing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) clcmcn yait u kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), din.is Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (techriostructure}, d a n staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi in ti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi se bagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Bupati, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan merigurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daer ah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah yang berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pembagian ha bis tugas, rcn tcrng kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pcmerintahan dun potensi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang ber-sifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Dae rah. I. UMUM PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN 2016 ATAS PENJELASAN 10 Pasal 2 Huruf a

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…