(1)Susunan Organisasi RSUD Limpung terdiri dari:
a.Direktur;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Medis;
d.Seksi Keperawatan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
6
(2)Selain susunan organisasi RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Limpung mempunyai staf fungsional meliputi Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis diatur oleh Direktur.
(4)Bagan Susunan Organisasi RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 10 Desember 2015 BUPATI BATANG, ttd YOYOK RIYO SUDIBYO Diundangkan di Batang pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (9/2015) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG I. UMUM. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam memdukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Pada hakekatnya Rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna dan tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Limpung membutuhkan payung hukum dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah Limpung secara menyeluruh dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD LIMPUNG BUPATI BATANG, belum ditandatangani YOYOK RIYO SUDIBYO DIREKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PELAYANAN MEDIS SEKSI KEPERAWATAN SUB BAGIAN TATA USAHA