DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 4 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang:

a.Nomor 25 tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);
b.Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang. 6a. Rumah Sakit Umum Daerah Limpung yang selanjutnya disebut RSUD Limpung adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
8.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf A ditambah 1 (satu) angka yakni angka 13, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi : A. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2.Inspektorat;
3.Badan Kepegawaian Daerah;
4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6.Badan Lingkungan Hidup;
7.Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu; 7a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
8.Kantor Perpustakaan dan Arsip;
9.dihapus;
10.Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
11.Kantor Ketahanan Pangan;
12.RSUD; dan
13.RSUD Limpung. B. Satuan Polisi Pamong Praja.
3.Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XIVA, 3 (tiga) bagian yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga serta 4 (empat) Pasal yakni Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C, dan Pasal 50D sehingga berbunyi sebagai berikut: 5 BAB XIVA KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD LIMPUNG

Pasal 50A

(1)RSUD Limpung merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
(2)RSUD Limpung dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50B

RSUD Limpung mempunyai tugas pokok Pelayanan Kesehatan Perorangan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, pencegahan dan gawat darurat.

Pasal 50C

(1)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B, RSUD Limpung mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. b.penyelenggaraan pelayanan medis;
3. c.penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. d.penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
5. e.pelayanan rujukan;
6. f.pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja RSUD Limpung, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50D

(1)Susunan Organisasi RSUD Limpung terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Medis;
4. d.Seksi Keperawatan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. 6
(2)Selain susunan organisasi RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Limpung mempunyai staf fungsional meliputi Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis diatur oleh Direktur.
(4)Bagan Susunan Organisasi RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 10 Desember 2015 BUPATI BATANG, ttd YOYOK RIYO SUDIBYO Diundangkan di Batang pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (9/2015) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG I. UMUM. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam memdukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Pada hakekatnya Rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna dan tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Limpung membutuhkan payung hukum dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah Limpung secara menyeluruh dalam bentuk Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD LIMPUNG BUPATI BATANG, belum ditandatangani YOYOK RIYO SUDIBYO DIREKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PELAYANAN MEDIS SEKSI KEPERAWATAN SUB BAGIAN TATA USAHA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 50A

Pasal 50B

Pasal 50C

Pasal 50D

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 50A

Pasal 50B

Pasal 50C

Pasal 50D

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013