DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselon Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa susunan dan besaran organisasi perangkat daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk, jumlah APBD, kapasitas kelembagaan serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33).
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6). Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI Dan BUPATI BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bekasi.
6.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7.Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
8.Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9.Lembaga lain adalah peragkat daerah yang dibentuk sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
10.Staf Ahli Bupati adalah pemangku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
11.Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
12.Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/B adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14.Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok dengan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

(1)Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat.
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. e.Dinas daerah, terdiri atas
  1. 1.Dinas Pendidikan.
  2. 2.Dinas Kesehatan.
  3. 3.Dinas Sosial
  4. 4.Dinas Tenaga Kerja.
  5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  6. 6.Dinas Perhubungan.
  7. 7.Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
  8. 8.Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
  9. 9.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
  10. 10.Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
  11. 11.Dinas Pendapatan Daerah.
  12. 12.Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
  13. 13.Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
  14. 14.Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
  15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika.
  16. 16.Dinas Bangunan.
  17. 17.Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  18. 18.Dinas Pemadam Kebakaran.
6. f.Lembaga teknis daerah, terdiri atas:
  1. 1.Badan, terdiri atas: a) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. b) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. c) Badan Kepegawaian Daerah. d) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. e) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. f) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. g) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. h) Badan Arsip dan Perpustakaan. i) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
  2. 2.Rumah Sakit Umum Daerah.
7. g.Lembaga Lain :
  1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja.
  2. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  3. 3.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
8. h.Staf Ahli.
9. i.Kecamatan.
10. j.Kelurahan.
(2)Bagan struktur organisasi perangkat daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur daerah; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi:
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan: a) Subbagian Pemerintahan Umum; b) Subbagian Otonomi Daerah; c) Subbagian Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
  2. 2.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a) Subbagian Kemasyarakatan; b) Subbagian Bina Mental; c) Subbagian Sosial dan Budaya.
  3. 3.Bagian Hukum, membawahkan: a) Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum; b) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum; a) Subbagian Pengkajian Hukum.
3. c.Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
  1. 1.Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan: a) Subbagian Sarana Perekonomian dan Usaha Daerah; b) Subbagian Produksi dan Perdagangan; c) Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  2. 2.Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan: a) Subbagian BinaProgram; b) Subbagian Pengendalian Program; c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. 3.Bagian Administrasi Kerjasama, membawahkan: a) Subbagian Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri; b) Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga. c) Subbagian Evaluasi dan Pengendalian Kerjsama
4. d.Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
  1. 1.Bagian Organisasi, membawahkan: a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; b) Subbagian Ketatalaksanaan; c) Subbagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.
  2. 2.Bagian Perlengkapan, membawahkan: a) Subbagian Analisa Kebutuhan; b) Subbagian Pengadaan dan distribusi; c) Subbagian Pengendalian;
  3. 3.Bagian Umum, membawahkan: a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian; b) Subbagian Rumah Tangga; c) Subbagian Keuangan;
  4. 4.Bagian Humas dan Protokol, membawahkan: a) Subbagian Pemberitaan dan Kerjasama Pers; b) Subbagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi; c) Subbagian Protokol.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
1. a.Sekretaris Dewan;
2. b.Bagian Umum, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan.
3. c.Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol;
  2. 2.Subbagian Hubungan Masyarakat.
4. d.Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Rapat dan Risalah;
  2. 2.Subbagian Fasilitasi Legislasi.
5. e.Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Fasilitasi Anggaran;
  2. 2.Subbagian Fasilitasi Pengawasan.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2014