2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Popinsi Diawa Barat [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 scbagairmana telah diubah denganUndang Undang Nomor 4 Tun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dar Kabup@ten Subag dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat fLembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1968 Nomnor 3, Tam.ba.han Lembaran Negara Repubik Indonesia iomor 2851
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200. Noror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4286); 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2004 tentang Perbendaha.raan Negara tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355,
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahu 2004 tentang Pereriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab euangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Noor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400%;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan Perencanaan Penbanguan Nasional [Lem baran Negara Republike Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4421
7.Undang-Undang Noror 33 Tahu 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Norr 126 Tebahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4438;
8.Undang-Undang Noor 28 Tahu 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049
9.Undang-Lndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norma 54954;
10.Undang Undang Norr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 20 Noror 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3587) sbagairman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4 tentang Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Norr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 2 I Undang-Undang Nomor 30 Tahu 20I4 tentang Administrasr Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 10;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil epala Daerah (Lembaran Negara Republike Indonesia Tahu 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 40284;
14.peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 entang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tLembaran Negara Repubik Indonesia Tahu 2005 Namer 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502] sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nono 74 Thur 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340¥
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tghun 2005 tentang Dan.a Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4575
16.Peraturan Pererintah Noror S6 Tahun 200 tentang Sistem Informasi Keuarga Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pererintah Noror 65 Thu 2010 tentang Perubahan Atag Peratuan Pemerintah Nomor s Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kuangan Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republike Indonesia Norge 51554; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46141, I8. Peraturan Pemerinta.h Nonroe 39 Tahun 2007 tentang Pengelola.an Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4738];
19.Peraturan Pemerintah Nomor S Tahu 2009 tentang Ba.ntuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972% sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2018 Namor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177J;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Peranfaatan Insentif Permungutan Pajak Daera.h dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tabahan Lembaras Negara Re publik Indonesia Nomor 5161J; 2I Peraturan emerintah Noor 7] Tahu 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerinta.han (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 51654;
22.Peraturan Pererintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272
23.Peraturan Pemerintah Nomor 7 TAhun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553) sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tun 2020 tentang Perubahan aas Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor I4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 65238
24.Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pela.ksan~a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Noror 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pererintah Nomar Tahu 2019 entang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republike Indonesia Tahu 209 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
2.Peraturan Pererintah Nomor 60 Tahun 204 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5558), scbagaimacna telah diubah beberapalkali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu 2016 tentang Perubahan Kedua Atags Peraturan Pemerintah Noror 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Amggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ST, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Norr 864);
26.Peraturan Pererintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarauan Peerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2017 Noor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), 27 Peraturan Pemerintah Nomor I8 Tahun 20I7 tentang Hak Keuanga dan Adrinistrati Pipinan da Anggota Dewan perwakila Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Noor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 28, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahu 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
29.Peraturan Pemerintah Nomor t Tahu 2018 tentang Kecaratan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2018 iomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206 30 Peraturan Pemerintah Noor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pererintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noor 109, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224 3l Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahu 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nonroe 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279 32 Peraturan Pererintah Noor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ndoresia Tahun 22019 Noror 42, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
33.Peraturan Pemerintah Nomor 13 ahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dara.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323;
34.Peraturan pesiden Nomor 16 Tahu 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2018 Nomor 33)
35.Peratran Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peaturan Pererinta.h Nono Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahu 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 entang Pedoman Pengelolaan euangan Dacrah sebagamana tela.h beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 21 Tahu 20II tentang Perubaha Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Norr 13 Tau 2006 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; 37 peraturan Menteri Dalam Negeri iomor 32 Tahu 20I tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggara pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagairmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan elima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noror 1560l;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 52 Tahu 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2012 Nomor 754 39, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 faun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntans.i Pemerintahan Berbasis Akrual Pad.a Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425 40, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoran Pengelolaan Barang Milike Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2016 Nomor 547 4l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitung enganggaran Dada.en Angara.n Pendapatan dan Belanja Dacrah,dan Tertib Administras Pengajuan, Penyaluran, dan Lapora Pertanggungierwa ban Pengunaan Bantua Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630;
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213 6
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 44, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pererintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nora 2491,
45.Peraturan Menteri euangan Nomor 19/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Pengguaan Dana Bagi Hasil, Dana Alo.kast Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalamn Rangka Pena.nggulangan Corona Virus Disease 2019 (COID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250
46.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.O7/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah darn Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid.19 Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayaka Perekonoran Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377 47 peraturan Daera.h Kabupaten Bekeasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahu 2010 Namor 3;
48.Peraturan Dacrah abupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 20I J tentang Retribusi Daera.h (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahu 2011 Noor 6) sebagaimane telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Noor 1 Tahu 2017 tentang erubahan edua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahu 2017 Noor 1J;
49.peraturan Daerah Kabupaten Belasi Nomor 1 Tahu 200 tentang Pokok-Pok&ok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahu 2007 Noror I, scbagamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae-rah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 N0more 7;
50.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaman.a telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubaha Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi [Lembaran Daera.h Kabupaten Bekasi Tahu 2020 Nomor 2 7 5l Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakila Rakyat Daera.h (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 20I7 Nomor 4
52.Peraturan Dae'rah Kabupaten Bekasi Noor S Tahu 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5;
53.Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nornor 6 Tahun 2018 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada Pr Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbke (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6; 54, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasas.i Bekas (Lembaran Daerah Kabupaten Bekas Thun 2015 Nomor 4y sebagaimaa tela.h diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi iomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Noor 4 Tahu 2015 tentang Penyertaan Modal Penerintah Kabupaten Bekasj Pada Perusahaan Daerah Air Mimum (PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi (Lembaran Darah Kabupaten Bckasi Tahun 2019 Nachor 8;
55.peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatam Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 [Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 9; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI BUPATI BEKASI