Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tcrcantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
a.Lampiran I :
1) Lampiran 1.1 2) Lampiran 1.2 3) Lampiran 1.3 4) Lampiran 1.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Laporan rcalisasi anggaran;
: Ringkasan laporan rcalisasi anggaran menurut urusan pcmcrintahan daerah dan organisasi; : Rincian laporan rcalisasi anggaran menurut urusan pemcrintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; : Rckapitulasi rcalisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pcmcrintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; : Rekapitulasi rcalisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Opcrasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rckapitulasi piutang daerah; Daftar rckapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rckapitulasi dana bcrgulir dan penyisihan dana bcrgulir; Daftar pcnycrtaan modal (investasi) daerah; Daftar rcalisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi asct tetap daerah; 10
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.