DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: kepemudaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu juga menetapkan antara lain asas, fungsi dan tujuan pembangunan kepemudaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, peran tanggung jawab dan hak pemuda, pelayanan kepemudaan, organisasi kepemudaan, penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi, dan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat strategis, oleh sebab itu perlu dikembangkan segala potensi yang dimiliki guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional;
c.bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); SALINAN
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga.
6.Pemuda adalah Warga Negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pembangunan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
10.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan sosial, budaya dan masyarakat.
11.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta pengerakan pemuda.
13.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16.Penghargaan adalah pengukuan atau prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
17.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.
19.Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat cerdas, kereatif, invoatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 6

(1)Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggungjawab Bupati.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati menunjuk Dinas.
(3)Bupati dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
1. a.menentapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang- undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis pembanguan kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijaan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkungan Daerah, nasional dan internasional;
4. d.mengkoordinasisakan program pembangunan kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
6. f.menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam kepemudaan;
8. h.memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam kepemudaan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai:

a.kekuatan moral;
b.kontrol sosial; dan
c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 8

(1)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ketahanan mental-spiritual;
2. b.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak dan meningkatkan kesadaran nasional;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. e.meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab,hak dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan pertisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan /atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
h.meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 10

Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b.akses dalam penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan berkaitan dengan program pembangunan kepemudaan.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009