DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Anggaran pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp684.083.501.517,00 sedangkan anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp809.336.350.862,00. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp125.252.849.345,00. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak yang terjadi setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat mengambil kebijakan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp 684.083.501.517,00
2.Belanja Daerah Rp 809.336.350.862,00 Surplus/(Defisit) Rp (125.252.849.345,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp 125.252.849.345,00
b.Pengeluaran Rp 3.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 125.252.849.345,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 71.255.860.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 530.875.354.250,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 81.952.287.267,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 31.690.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 4.732.900.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah sejumlah Rp 2.500.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 32.332.960.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 62.728.331.250,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 412.859.933.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 55.287.090.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp 6.864.500.000,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 16.949.632.450,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 58.138.154.817,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 378.147.389.986,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 431.188.960.876,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 308.779.907.337,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 16.719.364.232,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 2.600.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 3.642.290.000,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 45.405.828.417,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 67.079.474.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 170.387.824.765,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 193.721.662.111,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 128.252.849.345,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 3.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis pembiayaan:
1. a.SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 125.252.849.345,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 3.000.000.000,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 2.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemeritahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai menurut Golongan dan menurut Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14.Lampiran XIV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima; dan
15.Lampiran XV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak yang terjadi setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat mengambil kebijakan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 30 Desember 2014 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA Diundangkan di Manggar pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd TALAFUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.14/TAHUN 2014) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata(III/c) NIP. 19710602 200604 1 005 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Di era Otonomi Daerah saat ini, peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen yang sebelumnya tidak disebutkan. Bahkan Peraturan Daerah kemudian menjadi bagian dari hirarki (pejenjangan) peraturan perundang-undangan, yang sebelumnya kedudukannya berada di bawah keputusan Menteri. Mengingat demikian pentingnya peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan oleh karena kedudukannya dalam hukum nasional telah diakui khusunya dalam hirarki (pejenjangan) peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya harus berdasarkan suatu metode Yang baku dan pasti. Selain itu diperlukan pula tatanan yang tertib dalam membentuk Peraturan Daerah, yang hal ini harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Membentuk Peraturan Daerah yang baik dapat diperoleh jika memenuhi kidah-kaidah yang dipersyaratkan antara lain yang berkaitan dengan asas, tata cara penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan, maupun partisipasi masyarakat utamanya peraturan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 4 Tahun 2015