DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2025-2029; Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan disusun dengan berpedoman pada rencana jangka pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
c.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan :: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini berisikan latar belakang dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Timur, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025- 2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
13.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
14.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15.Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
16.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
19.Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
20.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
24.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1 Aspek Geografi dan Demografi II.1.A Posisi dan Peran Strategis Daerah Kabupaten Belitung Timur terletak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung dengan ibukota terletak di Kecamatan Manggar. Kabupaten Belitung Timur dibentuk pada tahun 2003 sebagai wilayah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Wilayahnya sendiri memiliki luas sebesar 17.967,93 km2 yang terdiri dari luas darat 2.506,90 km2 dan luas wilayah laut 15.461,03 km2. Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam wilayah kepulauan dengan 149 pulau besar dan kecil yang secara administratif terbagi menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Simpang Pesak, dan Kecamatan Dendang dengan total 39 desa. Adapun batas-batas geografis Kabupaten Belitung Timur seperti pada Gambar 2. 1.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH III.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III.1.A Visi dan Misi 3.1.1.1 Visi RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 berisi penjabaran visi, misi, serta program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi visi pembangunan yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai setidaknya dalam kurun lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 adalah tahapan pembangunan periode pertama atau awal dari RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

a.pendahuluan;
b.gambaran umum Daerah;
c.Visi, Misi, Program Prioritas pembangunan Daerah;
d.Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e.penutup.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan organisasi perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi dapat diberlakukan sebagai program transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi, misi dan program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta program prioritas dan kerangka pendanaan indikatif yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan kepala daerah menyusun RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik. RPJMD ini disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur terpilih untuk periode 2025–2029, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2045, dengan memperhatikan keterpaduan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). RPJMD ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi daerah: "Belitung Timur Nyaman dan Berkemajuan", yang dijabarkan melalui misi-misi pembangunan yang mencerminkan upaya penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan hidup. Fokus utama dalam periode RPJMD ini meliputi:

1.Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan mendorong pelayanan publik yang profesional, bersih, akuntabel, serta berbasis data dan digital
2.Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelestarian budaya, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan.
3.Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata berbasis geopark, dan UMKM.
4.Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk jalan, air bersih, sanitasi, listrik desa, dan infrastruktur TIK.
5.Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan mengutamakan prinsip- prinsip perencanaan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil. Pertama, RPJMD ini mengusung prinsip keterpaduan, yang memastikan adanya kesinambungan antara proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga seluruh tahapan pembangunan berjalan secara sinergis dan efektif. Kedua, penyusunannya berbasis pada data dan bukti (evidence-based planning), dengan mengutamakan pendekatan yang objektif, rasional, dan didukung oleh analisis indikator makro serta data sektoral yang valid dan terkini. Ketiga, RPJMD ini dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, akademisi, dan perangkat daerah, guna menjamin bahwa arah pembangunan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Terakhir, RPJMD ini juga bersifat responsif terhadap perubahan, termasuk adaptif terhadap dinamika pembangunan global dan nasional, seperti perubahan iklim, krisis pangan dan energi, transformasi digital, serta pergeseran arah kebijakan pemerintah pusat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Belitung Timur dalam lima tahun ke depan. PJMD 2025–2029 juga menggarisbawahi beberapa fokus pembangunan dan program unggulan, termasuk: • 17 Program Unggulan daerah yaitu Nyaman Layanan Publik, Internet Desa Nyaman, Nyaman ASN Berkemajuan, Nyaman Bersinergi, Nyaman Desa Berdaya, RT-ku Nyaman, Nyaman Cerdas, Nyaman Sehat, Nyaman Sejahtera, Petani dan Nelayan Nyaman, Nyaman Kreatif Berkarya, UMKM ku Nyaman Berdaya, Nyaman Kerja, Gerbang Ekonomi, Infrastruktur Nyaman, Nyaman Lestari, dan Nyaman Air Bersih • 11 Program Andalan yang merupakan bagian dari 17 Program Unggulan, seperti program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan secara terencana, partisipatif, dan berbasis data, penciptaan 10.000 lapangan kerja melalui pengembangan sektor produktif dan pemagangan terstruktur, pemberian bantuan-bantuan kepada Masyarakat dengan berbasis data terpadu kemiskinan, dan lainnya yang akan dijabarkan dalam dokumen RPJMD yang menjadi lampiran pada peraturan daerah ini. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk membangun masa depan Belitung Timur yang lebih cerah, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan implementasi RPJMD ini sangat bergantung pada sinergi antar-sektor, partisipasi aktif masyarakat, serta kepemimpinan pemerintahan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat segera menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah dan melaksanakan program pembangunan secara konsisten, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB ini berisikan latar belakang dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Timur, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB ini berisikan latar belakang dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Timur, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022