DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut memuat perubahan ketentuan yaitu ketentuan pasal 1, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 angka yaitu angka 3a dan 3b, di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 angka yaitu angka 18a, angka 30 dihapus, dan diantara angka 32 dan 33 disisipkan angka 32a; ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah; ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (3) diubah; ketentuan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah; ketentuan pasal 10 diubah; ketentuan pasal 12 diubah; ketentuan pasal 32 ayat (1) diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZINMENDIRIKAN BANGUNAN. ,, MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan BUPATI BELU 11I, I:t 2 I Mengingat : 1.

Pasal 18

ayat

(6)Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan D erah-deerah Tingkat JI Dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat I B i, N sa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan LembaranNegara Republik lnd ne · Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Vndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nornor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangurian; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nornor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran · Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor OS ' Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BeluNomor 72); ,,,, \· 7

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan IMB dilaksanakan oleh Dinas PU dan Perumahan dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai kewenangan.
(2)Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada camat.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
1. a.efesiensi dan efektivitas;b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/ atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan.
(4)Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)kepada Bupati dengan tembusan · kepada satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangan. (SJ Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ,, 2. Ketentuan

Pasal 5

ayat

(1)diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 32a.Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan •Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendali peruntukan lokasi.

33.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/ atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 6 bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
22.Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan clan atau konstruksi.
23.Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antar bagian kavling/pekarangan yang boleh di bangun clan yang tidak boleh di bangun bangunan.
24.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/ pekarangan.
25.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
26.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan.
27.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase antara luas tapak basemen dengan luas kavling/ pekarangan.
28.Tinggi banguz an adalah . jarak yang diukur dari permukaan tanah di mana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
29.Analisa mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan . atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
30.Dihapus.31. Layak fungsi a · alah suatu kondisi bangunan gedung yang mernenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ft ngsi bangunan gedung yang ditetapkan.
32.Pemilik bangunan gedung adalah orang atau badan hukum, kelompok orang · atau perkumpulan yang menurut hukurn, sah sebagai pemilik bangunan. " I 9 c) tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir; d) surat pernyataan kesediaan pernilik bangunan untuk m matuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku; dan
5.surat pernyataan bahwa tanah tidak dalarn status sengketa;
6.surat tanda lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir; 7. dokumen AMDAL dan/atau upaya pemantauan lingkungan / upaya pengelolaan lingkungan bagi yang terkena kewajiban; dan
8.SIPPT untuk luas tanah 5000 m 2 atau lebih. b. IMB Pernutihan terdiri dari :
1.tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
2.tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir; 3. data pemilik bangunan; 4. surat keterangan kesesuaian lokasi dengan RDTRK dari Dinas PU dan Perumahan; 5. surat keterangan tanah tidak dalam status sengketa dari lurah/kepala desa; 6. surat keterangan pendirian bangunan dari lurah/kepala desa; 7. surat pernyataan kesediaan pemilik bangunan untuk mematuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan yang berlaku; 8. surat pernyataan kesediaan tanggungjawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan; dan
9.SIPPT untuk luas tanah 5000 m? atau lebih. c. IMB Perubahan terdiri dari : 1. renovasi : a) d men IMB asli; b) data pemilik bangunan; 8 I Pasa19

(1)Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 6

dengan melengkapi persyaratan dokumen: a. administrasi; dan b. rencana teknis.

(2)Persyaratan dokumen adrninistrasi se bagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi: a. IMB pembangunan baru terdiri dari : 1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pernanfaatan tanah; 2. data kondisi/ situasi tanah (letak/lokasi dan topografi); dan 3. data pemilik bangunan; 4. keterangan rencana kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas PU dart Perumahan; 4. Ketentuan Pasal 9 ayat
(2)dan ayat
(3)diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Kepala Sadan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu.
(2)Permohonan IMB sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: a. bangunan gedung; dan
1. b.bangunan bukan gedung.
(3)IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ('.2) berupa fMB pernbangunan baru, IMB pemutihan dan IMB perubahan. 3. Ketentuan

Pasal 6

ayat

(1)dan ayat
(3)diubah, sehingga

Pasal 6

berbunyi sebagai berikut : 1,, 11 Pasal 12 BPMPPT menerbitkan IMB paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : iI Pasal 10

(1)BPMPPT sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) memeriksa kelengkapan dokumen adrninistrasi dan dokumen rencana teknis.
(2)Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada aya.t (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pernberian IMB oleh Dinas PU dan Perumahan.
(3)BPMPPT menetapkan retribusi IMB berdasar'kan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(5)Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi !MB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. • dan gambar utilitas (minimal listrik, air bersih dan air kotor/limbah).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5. Ketentuan

Pasal 10

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ii, I I e) surat pernyataan kesediaan t~ggungjawab terhadap kegagalan bangunan dari penanggung jawab teknis dan pemilik bangunan.

2.balik narna : a) tanda bukti status kepemilikan tanah dan bangunan; b) dokumen !MB asli; c) data pemilik bangunan; dan d) tanda bukti lunas pajak bumi bangunan tahun terakhir.

(3)Persyaratan dokumen rencana tek~is sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mehputt: a. IMB pembangunan baru terdiri dari :

1.gambar rencana/ arsitektur bar:igun~n terdiri dari peta lokasi, site plan/ situasi, denah, tampak dan potongan;
2.gambar sistem struktur terdiri dari struktur bawah (pondasi), struktur atas dan struktur a tap; 3. gambar sistem utilitas;
4.perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat dan/ atau bentang struktur bangunan lebih dari 6 (enam) meter disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih; 5. perhitungan utilitas ~agi bangunan gedung bukan hunian rumah tmggal; dan 6. data penyedia jasa perencanaan b. !MB pernutiharr : gambar existing yang tela~ disahkan oleh Dinas PU dan Perumahan terdiri dart peta lokasi, site plan, denah dan tarnpak minimal 2 (dua) arah. !MB perubahan karena renovasi . : dokumen

c.teknis yang telah disahkan oleh Dm~s PU dan Perumahan terdiri dari peta lokasi, denah, tampak bangunan minimal dari. 2 (dua} arah, potongan bangunan minimal dari 2 (dua) arah 10 r r \r 13 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN°BELUPROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 06/ TAHUN' 2015. BELU TAHUN 2015 ,SH 603 2 005 Diundangkan di Atambua pada tanggal 1 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBELU ' Ttd. Ditetapkan di Atambua pada tanggal 1 Oktober 2015 Pj.BUPATI BELU, Ttd. WILHELMUS FONT Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan. tanggal Agar t' · se iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. · Pasal II 12 7. Ketentuan

Pasal 32

ayat

(1)diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanak.an oleh Dinas PU dan Perumahan.
(2)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
(3)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi peninjauan lokasi, pengecek.an informasi atas pengaduan masyarakat dan pengenaan sanksi. \~- _.____ __ ~ 14 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 97.II. PASAL DEMI PASAL Pasal ICukup Jelas Pasal II Cukup jelas I. UMUM Bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan karena pada peraturan daerah dimaksud belum diatur tata cara pemberian IMB pemutihan bangunan dan IMB perubahan karena renovasi bangunan clan balik nama IMB, oleh karena itu per.lu dilakukan perubahan atas peraturan daerah dirnaksud sehingga pelayanan pernberian IMB kepada masyarakat lebih optimal dalam rangka pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NO MOR 5 TAHUN 2012 TENT ANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TENT ANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5.TAHUN 2015 Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pemberian izin mendirikan bangunan; b.bahwa sehubungan dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perludilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn h uruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 1: BUPATI BELU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANG UNAN I, ,, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2015 BUPATIBELU PROVINSI NUSA TENGGARA TlMUR ,,11 TENT ANG I \~

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Belu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu. 3. Bupati adalah Bupati Belu. 3a. Dinas Pekerjaan dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas PU dan Perumahan adalah Dinas Pekerjaan dan Perumahan Kabupaten Belu. 3b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah 1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 3a dan angka 3b,diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 ( satu) angka yaitu angka 18a, angka 30 dihapus dan diantaraangka 32 dan angka 33 disisipkan 1 (satu) angka yaituangka 32a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 72) diubah sebagai berikut:Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN IZINMENDIRIKAN BANGUNAN. ,, MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan BUPATI BELU 11I, I:t 2 I Mengingat : 1.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 32

Pasal 32

Pasal 1

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 24 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 32

Pasal 32

Pasal 1

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 24 Tahun 2014