DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Belu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 1; perubahan pada pasal 7; perubahan pada pasal 9;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Tele- komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Tele- komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan BUPATI BELU 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALI- AN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 112) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, angka 7 dihapus, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 15a, setelah angka 23 ditambah 5 (lima) angka yaitu angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 5

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Belu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3.Bupati adalah Bupati Belu.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7.Dihapus.
8.Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 6 disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan tetap menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
10.Obyek retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
13.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitasi, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 7 untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan Badan.
15.Retribusi Pengendalian Menara Tele- komunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menara telekomunikasi. 15a. Tarif adalah pembebanan biaya terhadap suatu menara.
16.Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang. 8
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 9 alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
25.Jumlah Menara adalah cost driver dalam perhitungan tarif retribusi.
26.Variabel/Faktor adalah alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara.
27.Angka Indeks/Koefisien adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam presentase atau desimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel/faktor tertentu.
28.Formulasi Perhitungan Retribusi adalah rumus untuk menghitung jumlah retribusi terhutang dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan penetapan tarif dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 10
(3)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
1. a.dalam kota indeks : 0.9 ; dan
2. b.luar kota indeks : 1.1.
(4)Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
1. a.menara pole : 0.9;
2. b.menara tiga kaki : 1 ; dan
3. c.menara empat kaki : 1.1.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Retribusi Pengendalian Menara Tele- komunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut : RPMT = Jumlah Indeks Variabel x Tarif Retribusi Jumlah Variabel
(2)Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.533.000 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per menara per tahun.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. Ditetapkan di Atambua pada tanggal 13 Mei 2019 BUPATI BELU, Ttd. WILLYBRODUS LAY Diundangkan di Atambua pada tanggal 13 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, Ttd. PETRUS BERE Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, GERTRUDIS DIDUK, SH NIP. 19670621 199603 2 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2019 NOMOR 02. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2019. 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Bahwa dengan adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 13 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 7

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan tarif variabel pendekatan 2 (dua) : menggunakan rata - rata indeks. Jumlah Kunjungan ke menara per tahun = 60 x 2 kali = 120 kunjungan 1 hari 3 kunjungan, 120 menara : 3 = 40 hari kerja maka biaya Operasional per tahun adalah sebagai berikut: 14 DESKRIPSI BANYAK NILAI SATUAN JUMLAH Transportasi 1tim 40 hari Rp. 2,000,000 Rp. 80,000,000 Uang Harian 3 orang 40 hari Rp. 550,000 Rp. 66,000,000 Alat Tulis Kantor 1 tahun Rp. 6,000,000 Rp. 6,000,000 Total Biaya Operasional Per Tahun Rp.152,000,000 Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (60 menara) Rp. 2,533,333 Pembulatan Rp. 2,533,000 Variabel Indeks Jarak Tempuh Indeks Variabel Jenis Menara Tarif Retribusi RPMT ( Per Tahun ) 1 2 3 4 5 Dalam Kota 0.9 Rp. 2.533.000 Menara Pole 0.9 Rp. 2.279.700 Menara 3 Kaki 1 Rp.2.406.350 Menara 4 Kaki 1.1 Rp.2.533.000 Luar Kota 1.1 Rp. 2.533.000 Menara Pole 0.9 Rp.2.533.000 Menara 3 Kaki 1 Rp.2.659.650 15 Menara 4 Kaki 1.1 Rp.2.786.300 Formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dijabarkan sebagai berikut : RPMT = Jumlah Indeks Variabel x Tarif Retribusi Jumlah Variabel A. Untuk Menara Pole yang berada dalam Kota : Besarnya Retribusi yang terutang adalah: RPMT = 0.9 + 0.9 x Rp. 2.533.000 2 = 0.9 x Rp. 2.533.000 = Rp.2.279.700 per tahun B. Untuk Menara 3 kaki yang berada dalam Kota : Besarnya Retribusi yang terutang adalah: RPMT = 0.9 + 1 x Rp. 2.533.000 2 = 0.95 x Rp. 2.533.000 = Rp.2.406.350 per tahun C. Untuk Menara 4 kaki yang berada dalam Kota : Besarnya Retribusi yang terutang adalah: RPMT = 0.9 + 1.1 x Rp. 2.533.000 2 = 1 x Rp. 2.533.000 = Rp. 2.533.000 per tahun D. Untuk Menara Pole yang berada di luar Kota : Besarnya Retribusi yang terutang adalah: RPMT = 1.1 + 0.9 x Rp. 2.533.000 2 = 1 x Rp. 2.533.000 = Rp. 2.533.000 per tahun 16 E. Untuk Menara 3 kaki yang berada di luar Kota : Besarnya Retribusi yang terutang adalah: RPMT = 1.1 + 1 x Rp. 2.533.000 2 = 1.05 x Rp. 2.533.000 = Rp.2.659.650 per tahun F. Untuk Menara 4 kaki yang berada di luar Kota : Besarnya Retribusi yang terutang adalah: RPMT = 1.1 + 1.1 x Rp. 2.533.000 2 = 1.1 x Rp. 2.533.000 = Rp. 2.786.300 per tahun Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 134.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2017