DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemeritahan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai tipologi berdasarkan hasil asistensi dan verifikasi kelembagaan agar tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belu;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan . . . Dipindai dengan CamScanner Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2 0 1 6 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nornor 10 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 ten tang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2 0 1 9 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 140); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan BUPATI BELU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 140), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan . . . Dipindai dengan CamScanner pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.Daerah adalah Kabupaten Belu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
4.Bupati adalah Bupati Belu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belu.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
8.lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belu.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Belu.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Belu. 11.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Belu yang dipimpin oleh Camat.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
14.Tipe B adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
15.Tipe C adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan susunan Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.lnspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari: 1 . Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  1. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
  3. 4.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; _
  4. 5.Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja serta urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  5. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan . . . Dipindai dengan CamScanner menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk clan keluarga berencana;
  6. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  7. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  8. 9.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  9. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; 1 1 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  10. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan clan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  11. 13.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  12. 14.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
  13. 15.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian sub urusan petemakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
  14. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
5. e.Badan Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan sub urusan aset;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan daerah;
  4. 4.Badan Kepegawalan dan Pengembangan Swnber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  5. 5.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan perbatasan daerah.
6. f.Kecamatan terdiri dari: 1 . Kecamatan Kota Atambua Tipe A;
  1. 2.KecamatanAtambua Barat Tipe A;
  2. 3.Kecamatan Atambua Selatan Tipe A
  3. 4.Kecamatan Tasifeto Barat Tipe A;
  4. 5.Kecamatan Tasifeto Timur Tipe A;
  5. 6.Kecamatan Lamaknen Tipe A;
  6. 7.Kecamatan . . . Dipindai dengan CamScanner
  7. 7.Kecamatan Lamaknen Selatan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Kakuluk Mesak Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Lasiolat Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Nanaet Duabesi Tipe A; 11.Kecamatan Raihat Tipe A; dan
  11. 12.Kecamatan Raimanuk Tipe A.
  12. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya
(3)Pembentukan UPT sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pada Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, terdapat UPT berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) , pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, terdapat:

a.unit organisasi bersifat khusus berupa rumah sakit umum daerah; dan
b.unit organisasi bersifat fungsional berupa pusat kesehatan masyarakat, yang memberikan layanan secara professional.
1. 5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 10 dihapus. Pasal II . . . Dipindai dengan CamScanner Psnl II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. tambua, Desember 2022 2prgn@@makan di Atambua, 29 Desember 2022 [ AERAH KABUPATEN BELU,Y LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 07 / 2022 PENJELASAN ... Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Kabupaten Belu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunun Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu, menjadi dasar pembentukan sejumlah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Saat ini Kabupaten Belu memiliki jumlah Perangkat Daerah sebanyak 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah sebanyak 1 Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD sebanyak 1 Perangkat Daerah, Inspektorat sebanyak 1 Perangkat Daerah, Dinas sebanyak 22 Perangkat Daerah, Badan sebanyak 7 Perangkat Daerah, dan Kecamatan sebanyak 1 2 Perangkat Daerah. Dengan jumlah tersebut dianggap terlalu banyak dan akan membebankan daerah terutama dalarn pengisian jabatan struktural. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini Kabupaten Belu melaksanakan penataan dan penyederhanaan sejumlah Perangkat Daerah dengan cara penggabungan sejumlah urusan pemerintahan ke dalam satu perangkat daerah. Upaya penataan dan penyederhanaan tersebut dimaksudkan agar cita-cita untuk mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki ketepatan fungsi dan ukuran serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektifitas, efisiensi dan proporsionalitas dapat direalisasikan. Melalui hasil pemetaan urusan pemerintahan dan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur menghasilkan nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah hasil penggabungan, yakni: 1 . Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipelogi A;
2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipelogi A;
3.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipelogi A;
4.Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipelogi A;
5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipelogi A;
6.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipelogi A; dan
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipelogi A. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu menetapkan nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah hasil pcnggabungan sebagaimana dimaksud di atas. II. PASAL . . . Dipindai dengan CamScanner II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jclas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 156 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…