(1)Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
6.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
Pasal II . . . Dipindai dengan CamScanner Psnl II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. tambua, Desember 2022 2prgn@@makan di Atambua, 29 Desember 2022 [ AERAH KABUPATEN BELU,Y LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 07 / 2022 PENJELASAN ... Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Kabupaten Belu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunun Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu, menjadi dasar pembentukan sejumlah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Saat ini Kabupaten Belu memiliki jumlah Perangkat Daerah sebanyak 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah sebanyak 1 Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD sebanyak 1 Perangkat Daerah, Inspektorat sebanyak 1 Perangkat Daerah, Dinas sebanyak 22 Perangkat Daerah, Badan sebanyak 7 Perangkat Daerah, dan Kecamatan sebanyak 1 2 Perangkat Daerah. Dengan jumlah tersebut dianggap terlalu banyak dan akan membebankan daerah terutama dalarn pengisian jabatan struktural. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini Kabupaten Belu melaksanakan penataan dan penyederhanaan sejumlah Perangkat Daerah dengan cara penggabungan sejumlah urusan pemerintahan ke dalam satu perangkat daerah. Upaya penataan dan penyederhanaan tersebut dimaksudkan agar cita-cita untuk mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki ketepatan fungsi dan ukuran serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektifitas, efisiensi dan proporsionalitas dapat direalisasikan. Melalui hasil pemetaan urusan pemerintahan dan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur menghasilkan nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah hasil penggabungan, yakni: 1 . Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipelogi A;
2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipelogi A;
3.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipelogi A;
4.Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipelogi A;
5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipelogi A;
6.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipelogi A; dan
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipelogi A.
Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu menetapkan nomenklatur dan tipelogi Perangkat Daerah hasil pcnggabungan sebagaimana dimaksud di atas. II. PASAL . . . Dipindai dengan CamScanner II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jclas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 156 Dipindai dengan CamScanner