DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan jketentuan pada pasal 3; ketentuan pasal 9 pada penjelasan diubah; Ketentuan pasal 11 dihapus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU dan BUPATI BELU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104 ) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 3 diubah, angka 4 dan angka 9 dihapus, angka 22 diubah, huruf e angka 4 diubah dan setelah angka 4 di tambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 5 dan angka 6, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yang susunannya terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas terdiri atas:
1. 1.dinas pendidikan dan kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.dinas kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.dihapus; 4
5. 5.satuan polisi pamong praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
6. 6.dinas sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8. 8.dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.dihapus;
10. 10.dinas lingkungan hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.dinas kependudukan dan pencatatan sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
12. 12.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. 14.dinas perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.dinas komunikasi dan informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
16. 16.dinas koperasi, usaha kecil dan menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. 17.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. 18.dinas kepemudaan dan olah raga tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaaan dan olahraga;
19. 19.dinas perpustakaan dan kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. 20.dinas perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 5
21. 21.dinas pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
22. 22.dinas pertanian dan ketahanan pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
23. 23.dinas peternakan dan kesehatan hewan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan; dan
24. 24.dinas perdagangan dan perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
e.Badan daerah terdiri dari:
1. 1.badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.badan pengelola keuangan dan aset daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
3. 3.badan pendapatan daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
4. 4.badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.badan pengelola perbatasan daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan perbatasan daerah; dan
6. 6.badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Belu menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Kota Atambua tipe A;
2. 2.Kecamatan Atambua Barat tipe A;
3. 3.Kecamatan Atambua Selatan tipe A;
4. 4.Kecamatan Tasifeto Barat tipe A;
5. 5.Kecamatan Tasifeto Timur tipe A;
6. 6.Kecamatan Lamaknen tipe A;
7. 7.Kecamatan Lamaknen Selatan tipe A;
8. 8.Kecamatan Kakuluk Mesak tipe A;
9. 9.Kecamatan Lasiolat tipe A; 6
10. 10.Kecamatan Nanaet Duabesi tipe A;
11. 11.Kecamatan Raihat tipe A; dan
12. 12.Kecamatan Raimanuk tipe A.
13. 2.Ketentuan Pasal 9 pada penjelasan diubah.
14. 3.Ketentuan Pasal 11 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu. Ditetapkan di Atambua pada tanggal 27 Desember 2019 BUPATI BELU, Ttd. WILLYBRODUS LAY Diundangkan di Atambua pada tanggal 27 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, Ttd. PETRUS BERE Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, GERTRUDIS DIDUK, SH NIP. 19670621 199603 2 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2019 NOMOR 10. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 10/2019. 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan Di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta dengan adanya penggabungan organisasi perangkat daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan perangkat daerah. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. 8 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 140. 9

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016