Dalam Qanun ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemeritnahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah otonom; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah; 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 2.
APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. PasaJ 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.041.737.989.106,- (satu trilyun empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah) yang bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Pendapatan Transfer; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.072.342.765,- (delapan puluh tiga milyar tujuhpuluh duajuta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas : a. Pajak daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.620.041.253,- (lima milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh satu ribu dua ratus limapuluh tiga rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.763.491.900,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tigajuta empat ratus sembilanpuluh satu ribu sembilan ratus rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus limapuluh juta rupiah). (5) Lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.438.809.612,- (enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapanjuta delapan ratus sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah). Pasal 5.
(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 939.510.551.210,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus sepuluhjuta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah)yang terdiri atas : a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: b. Pendapatan Transfer Antar Daerah (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 921.390.424.011,- (sembilan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh Juta empat ratus dua puluh empat ribu sebelas rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.120.127.199,- (delapan belas milyar seratus dua puluh Juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.155.095.131,- (sembilan belas milyar seratus lima puluh lima Juta sembilan puluh lima ribu seratus tigapuluhsatu rupiah) yang terdiri atas : a. Pendapatan Hibah; b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluhJuta rupiah). (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.005.095.131,- (sembilan belas milyar lima Juta sembilan puluh lima ribu seratus tigapuluh satu rupiah).
Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.041.737.989.106,- (satu trilyun empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas : a. Belanja a. Belanja Operasional; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Trasnfer.
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 563.478.086.602,- (lima ratus enam puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri atas : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja hibah : dan d. Belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 324.569.843.469,- (tiga ratus duapuluh empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enampuluh sembilan rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 221.488.542.573 (dua ratus duapuluhsatu milyar empat ratus delapanpuluh delapanjuta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuhpuluh tiga rupiah). (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.404.700.560,- (dua milyar empat ratus empat juta tujuh ratus ribu lima ratus enampuluh rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.015.000.000,- (lima belas milyar lima belas juta rupiah).
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.274.417.204,- (dua ratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus empat rupiah) terdiri atas : a. Belanja modal tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja c. Belanja modal gedung dan dan bangunan; d. Belanja modaljalan, jaringan dan irigasi; dan e. Belanja modal asset tetap lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.190.917.913,- (empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah). (4) Belanja modal gedung dan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.058.666.897,- (enam puluh lima milyar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilanpuluh tujuh rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 107.846.343.368,- (seratus tujuh milyar delapan ratus empat puluh enamjuta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enampuluh delapan rupiah). (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.178.489.026,- (delapan milyar seratus tujuhpuluh delapanjuta empat ratus delapanpuluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah).
(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus ribu rupiah).
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 244.485.485.300,- (dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh limajuta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas : a. Belanja Bantuan Keuangan. (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.485.485.300,- (dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh limajuta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
Anggaran Pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), yang terdiri atas : a. Penerimaan pembiayaan;dan b. Pengeluaran pembiayaan.
(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.