DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 3, Pasal 12, Pasal13, dan Pasal 14 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwalberdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkt daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memperhatikan pedoman dari Mengingat kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu • dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan perangkat daerah sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlksana secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah t (Lembdran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21); dan
9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Bengkayang Nomor 11). Kabupaten Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG. t I Pasal I j Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pehbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Bab II Pasal 3 huruf d angka 5 dan 6 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 16 dan 17; huruf e diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 4 dan angka 5, sehingga Pasal 3 huruf d dan huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan . ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipelogi A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pertanahan dan lingkungan hidup serta urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar t bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan d~sar bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Perhubung~n Tipelogi C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaif@n dengan pelayanan dasar bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tf~elogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
10. 10.Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipelogi C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. 12.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaaan dan olah raga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
13. 13.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipelogi B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan perdagangan;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipelogi C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
16. 16.Dinas Pemberdayaat Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal;
17. 17.Dinas Perikanan dan Kelautan Tipelogi C menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
e.Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari: •.
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Dappah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, \,
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
4. 4.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah. penelitian dan pengembangan;
6. 2.Ketentuan Bab VII Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesatuan bangsa dan politik diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kesatuan bangsa dan politik;
(2)Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Bab VIII Pasa] 13 ayat (I) dan (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksud pada ayat (\), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang- Undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

4.Ketentuan Bab VIII Pasal 14 huruf a dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

a.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
b.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
c.Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan d mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan seti. dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap · orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengund; Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran D. t Kabupaten Bengkayang. ' Dundangkan di Bengkayang Pada tanggal (7 3uorl 2019 IS DAERAH . " SENGKAYANG, # JA LE MBRD RAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR: L NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAY/'NC PROVINS! KALIMANTAN BARAT: l /2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR I TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien. Dalam Rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang ' diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada azas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusapPemerintahan dan Potensi Daerah. \.-· Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkari dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Penyempurnaan juga mengakomodir perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, pemecahan urusan pemerintahan wajib pada fungsi kedinasan, penambahan urusan pemerintahan pada fungsi badan penunjang lainnya. Perubahan nomenklatur OPD diarahkan pada perubahan nomenklatur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menjadi Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun tambahan OPD yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal; Badan Pengelola I Perbatasan Daerah; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…