Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :
a.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
b.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
c.Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan d mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan seti.
dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap · orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengund; Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran D. t Kabupaten Bengkayang. ' Dundangkan di Bengkayang Pada tanggal (7 3uorl 2019 IS DAERAH . " SENGKAYANG, # JA LE MBRD RAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR: L NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAY/'NC PROVINS! KALIMANTAN BARAT: l /2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR I TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien. Dalam Rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang ' diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada azas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusapPemerintahan dan Potensi Daerah. \.-· Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkari dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Penyempurnaan juga mengakomodir perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, pemecahan urusan pemerintahan wajib pada fungsi kedinasan, penambahan urusan pemerintahan pada fungsi badan penunjang lainnya. Perubahan nomenklatur OPD diarahkan pada perubahan nomenklatur Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menjadi Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun tambahan OPD yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal; Badan Pengelola I Perbatasan Daerah; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR