Pada sat Peraturan daerah ini mulai berlaku:
a.Kelurahan bukan lagi merupakan Perangkat Daerah, namun Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan;
b.Kelurahan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelurahan yang baru;
c.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
d.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan t Peraturan Daerah inr, dan
e.Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah 'untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejab#t yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 23 September 2020 Diundangkan di Bengkayang al 23 September AERAH GKAYANG, ' ., M.Si N DAFRAH KABIJDATEN FNGKAYANG TAHIIN 00 NOMO 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG t + Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat : Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) 4 berdasarkan beban kerja. yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien. Dalam Rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang • diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada azas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah. Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan '� kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang I. UMUM juga mengakomodir perubahan nomenklatur dan penambahan urusan pemerintahan pada fungsi badan penunjang lainnya. Perubahan diarahkan pada perubahan nomenklatur yaitu Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sadan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta penambahan OPD yaitu Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik dan perubahan kedudukan Kelurahan yang bukan lagi merupakan Perangkat Daerah, namun Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan. i II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5