DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Daerah no.11 Tahun 2016 padaKetentuan Bab II Pasal 3 huruf e angka 2 dan 3,serta angka 6 dan huruf g dihapus; Ketentuan bab VII Pasal 12 dihapus; Ketentuan Bab VIII Pasal 13 dihapus; Ketentuan Bab VIII Pasal 14 huruf a,b,c diubah jadi c,d dan e dan ditambah 2 huruf a dan b

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu • dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan perangkat daerah sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
b.bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); t
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar'an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ·, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomot 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11); \
9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah ·4 Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Bab II Pasal 3 huruf e angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) diubah serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6 dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 3 huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

e.Badan Daerah Kabupten Bengkayang, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang· urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset.daerah;
4. 4.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
g.Dihapus.
1. 2.Ketentuan Bab VII Pasal 12 dihapus.
2. 3.Ketentuan Bab VIII Pasal 13 dihapus.
3. 4.Ketentuan Bab VIII Pasal 14 huruf a, b dan c diubah menjadi huruf c, d dan e dan ditambah 2 (dua) hurufyakni huruf a dan b, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pada sat Peraturan daerah ini mulai berlaku:

a.Kelurahan bukan lagi merupakan Perangkat Daerah, namun Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan;
b.Kelurahan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelurahan yang baru;
c.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
d.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan t Peraturan Daerah inr, dan
e.Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah 'untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejab#t yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 23 September 2020 Diundangkan di Bengkayang al 23 September AERAH GKAYANG, ' ., M.Si N DAFRAH KABIJDATEN FNGKAYANG TAHIIN 00 NOMO 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG t + Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat : Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) 4 berdasarkan beban kerja. yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien. Dalam Rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang • diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada azas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah. Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan '� kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang I. UMUM juga mengakomodir perubahan nomenklatur dan penambahan urusan pemerintahan pada fungsi badan penunjang lainnya. Perubahan diarahkan pada perubahan nomenklatur yaitu Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sadan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta penambahan OPD yaitu Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik dan perubahan kedudukan Kelurahan yang bukan lagi merupakan Perangkat Daerah, namun Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan. i II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…