DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memutuskan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari 2 pasal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah.
c.bahwa untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan perubahan dan/ atau penyempumaan perangkat daerah sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 ten tang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 3 Nomor 21);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG. PASALI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 2, 4, 6, 10,12, 16 dan 17 diubah; Huruf e angka 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 3 huruf d berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipelogi A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Perhubungan Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
10. 10.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang koperasi, usaha 5 kecil dan menengah, serta bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipelogi C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. 12.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
13. 13.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipelogi B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipelogi C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipelogi B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal;
17. 17.Dinas Perikanan Tipologi B menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
e.Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
4. 4.Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. 2.Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 4

(1)Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) kelas A dan kelas B.
(2)Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Kabupaten dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Sadan Daerah Kabupaten.
(3)Klasifikasi dan pembentukan UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Selain UPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) terdapat UPT di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

4.Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) ditambah satu ayat yaitu ayat (6a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)SekretarisDaerah kabupaten merupakan jabatan Eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD kabupaten, Inspektur Daerah kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Daerah Kabupaten, Kepala Badan Daerah Kabupaten dan staf ahli bupati merupakan jabatan eselon II. b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah kabupaten, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah kabupaten, Sekretaris Sadan Daerah kabupaten, Kepala Bagian dan Camat merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan Administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Sadan dan Sekretaris kecamatan merupakanjabatan Eselon 111.b ataujabatan Administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah kabupaten, Kepala Seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas, dan badan Daerah kabupaten kelas A,Sekretaris Kecamatan tipe B 7 dan Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan Eselon IV. b a tau jabatan Pengawas.
(6a)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Eselonering jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang menyesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja perangkat daerah, staf ahli, UPT dinas dan badan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 13 Juni 2022 BUPATIBENGKAYANG, TTD SEBASTIANUS DARWIS Diundangkan di Bengkayang Pada tanggal 13 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, TTD 0BAJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (4/2022) sesuai dengan aslinya ukum Setda Kab.Bengkayang [/a#k 4 ij } it t \� « ~':?C 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (Rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang Rasional, Proporsional, Efektif dan Efisien. Dalam Rangka mewujudkan Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, Pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah. Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Perubahan 9 diarahkan pada perubahan nomenklatur OPD dan penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019