DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Pengisian Jabatan Perangkat Daerah; Jabatan Perangkat Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); i
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. • BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu~n dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. l '
6.Perangkat'Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan I Perwakilari Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan I pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
7.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur Pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan terhadap DPRD dan secara Administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.
9.Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
10.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta turut berperanan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
15.Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
16.Satuan Pendidikan adalah sekelompok Iayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang pendidikan. '
17.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten I Bengkayang. I !
18.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskemas yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten ' Bengkayang. i

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yangjelas; dan
g.fleksibilitas. Kabupaten Bengkayang merupakan Inspektorat Kabupaten Bengkayang merupakan Sekrtetariat

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariata . Sekretariat Daerah • Daerah Tipe A;

b.Sekretariat DPRD DPRDTipeB; C. Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan I menyelenggarakan , dengan pelayanan ruang; Umum dan Penataan Ruang, Tipe B urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pertanahan dan lingkungan hidup serta urusan pemerintahan pilihan bidang kehutanan;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. 6.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan dan urusan Pemerintahan pilihan bidang pertanian serta kelautan dan perikanan;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
10. 10.Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan l b.dl . . ilang transmigrasi; I i I I
11. 11.Din~s Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C meniyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak ' berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; l I
12. 12.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaaan dan olah raga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
13. 13.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan ' perdagangan;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan I pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
e.Badan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
f.Kecamatan terdiri dari;
1. 1.Kecamatan Bengkayang Tipe A; 2. 3. 4. 5. I Kecamatan Teriak Tipe A; KJcamatan Sungai Betung Tipe A; I K~camatan Samalantan Tipe A; KJcamatan Lembah Bawang Tipe A; 6. 7. 8. 9. Kecamatan Monterado Tipe A; ' Kecamatan Sungai Raya Tipe A; I Kelcamatan Sungai Raya Kepulauan Tipe A; Kecamatan Capkala Tipe A; 'i
2. 10.Kecamatan Ledo Tipe A;
3. 11.Kecamatan Lumar Tipe A;
4. 12.Kecamatan Sanggau Ledo Tipe A;
5. 13.Kecamatan Tujuh Belas Tipe A;
6. 14.Kecamatan Siding Tipe A;
7. 15.Kecamatan Jagoi Babang Tipe A;
8. 16.Kecamatan Seluas Tipe A; dan
9. 17.Kecamatan Suti Semarang Tipe A.
g.Kelurahan terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Bumi Emas; dan
2. 2.Kelurahan Sebalo.

(1)Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) tipe A dan tipe B.
(2)Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Kabupaten dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten.
(3)Klasifikasi dan Pembentukan UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT Pasa14

Pasal 5

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan I tata kelol klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan ,' ' layanan umum daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja UM' Dinas Daerah dibidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain UM' Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPT di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
1. a.Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
3. c.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. BABV PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH I

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah adalahjabatan struktural eselon II.a. ,,
(2)Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Staf Ahli Bupati dan Kepala Satuan Palisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon II.b.
(3)Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas/Badan dan Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural eselon III.a.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan dan Sekretaris Camat adalah jabatan struktural eselon 111.b.
(5)Lurah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan jabatan struktural eselon IV.a.
(6)Sekretaris Kelurahan, Kepala Subbagian pada Dinas/Badan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, TU Sekolah Kejuruan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IV.b.
(7)Eselonering jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, menyesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Selain Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada Perangkat Daerah terdapat Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan pengelolaan perbatasan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai bencana dan pengelolaan perbatasan.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ben ana dan sub urusan pengelolaan perbatasan sebagaimana dimaksud I ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…