DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memutuskan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa yang terdiri 2 dari pasal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 2 Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN KEPALA DESA. Pasal I PEMBERHENTIAN DAN Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf m, huruf n, huruf p dan huruf q diubah, serta ditambah satu huruf yaitu huruf r, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
(2)Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 3
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
8. h.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang I (satu) tahun sebelum pendaftaran;
9. i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan lembaga pemasyarakatan atau pengadilan;
10. j.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat S (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; I. tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. m.Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah.
13. n.bagi anggota TNI/POLRI dan anggota DPR/DPRD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
14. o.bagi anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;
15. p.bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa atau Pit. Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa;
16. q.bagi pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus melampirkan surat pemyataan pengunduran diri dari pengurus dan/atau anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai dari pengurus partai politik yang berwenang;dan
17. r.bagi Pegawai Swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan Tenaga honor/kontrak pada instansi Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempat bekerja setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa. 4
  1. 2.Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 ditambah satu Pasal baru yaitu Pasal 39A, dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

(1)Pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa.
(2)Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa diperpanjang 1 (satu) jam.
(3)Apabila setelah diperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa, maka pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah.

3.Ketentuan Pasal 54, huruf k dan huruf l diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf m sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Kepala Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, perangkat desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan;
l.meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yangjelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
m.melakukan nikah siri dan nikah adat atau sebutan lainnya bagi yang sudah memiliki pasangan hidup. 5
1. 4.Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Dalam hal Kepala Desa cuti mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa dan/atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(2)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa maka perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(3)Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dan diberikan wewenang untuk :
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan;
3. c.menetapkan Peraturan Desa RKPDesa dan APBDesa;
4. d.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. e.membina kehidupan masyarakat desa;
6. f.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
7. g.membina dan meningkatkan perekonomian desa serta rnengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
8. h.mengembangkan sumber pendapatan desa;
  1. 1.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; J. memanfaatkan teknologi tepat guna;
9. k.mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  1. 1.mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. m.melaksanakan wewenang Iain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa.
(2)Penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penghasilan tetap dan tidak termasuk tunjangan.
(3)Sisa penghasilan Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam kas Desa 6 dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan dibidang pemerintahan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

6.Ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf i, dan ayat (3) diubah dan sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut ·.

Pasal 65

(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri;
3. c.diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
4. d.melanggar larangan bagi Kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa
(3)
(4)
(5)f. g.
1. h.dinyatakan sebagai terpidana yang d.iancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
2. i.melakukan perbuatan tercela yang melanggar norma dan nilai sosial budaya masyarakat. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf i didasarkan pada musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat. 7 baru, atau penghapusan Desa; tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; melanggar sumpah/janji jabatan;
  1. 7.Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

(l) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(2)Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
(3)Hak yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tunjangan dan lain-lain pedapatan yang sah seperti Honorarium melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan Penghasilan Tetap hanya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 1 7 Mei 2022 BUPATI BENGKAYANG, TTD SEBASTIANUS DARWIS Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 18 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TTD OBAJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (2/2022) Salinan sesuai dengan aslinya · % , IAN HUKUM syfsrs'pr «ss.BEN«ova, s ! . l' s 2006o4 1 013 e€/icA Ru.. 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA I.UMUM Bahwa pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang diwujudkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam rangka memilih pimpinan di tingkat desa yang benar-benar merupakan pilihan rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian Dan Pelantikan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa, Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa masih ditemukan adanya kendala di Japangan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian Dan Pelantikan Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada masa sekarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian Dan Pelantikan Kepala Desa. Il.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 65 ayat (2) huruf i Perbuatan tercela yang melanggar norma dan nilai sosial budaya masyarakat adalah Perselingkuhan dan Asusila. Pelanggaran norma sosial tersebut dibuktikan dengan :
1. a.Aduan dari Suami/istri bersangkutan kepada BPD dan surat keterangan dari pengurus adat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah dihukum adat; atau
2. b.Putusan pidana dari pengadilan yang terbukti telah melakukan perselingkuhan/ asusila. Pasal II CukupJelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR2 9

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…