DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 54, dan Pasal 73 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, maka perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa. r Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Updang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran I£gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten BengkayarNomor 6 Tahun 2015) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, schifgga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah.
(2)Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Penetapan desa-desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Ketentuan mengenai pemilihan kepala Desa secara serentak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. r - 4-

2.Ketentuan Pasal 1l ayat (l) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Bupati membentuk panitia tingkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Panitia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mmpunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e, menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
5. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Daerah;
6. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rkiomendasi kepada Bupati h, melakukan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemilihan; dan
7. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.

(2)Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

4.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf h dihapus, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(I) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

(2)Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Jka;
4. d.berpendidikan \paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling:rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.schat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
8. h.dihapus
9. i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan l.embaga pemasyarakatan atau pengadilan; +
10. j.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; I. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; m, Pegawai negeri sipil dan mencalonkan diri dalam tenaga honorer pemilihan kepala Daerah Desa yang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah. r
12. n.bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
13. o.bagi anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;
14. p.bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
15. q.bagi pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menyertakan kurat pernyataan tertulis siap melepas jabatan diparpolnya apabila terpilih sebagai kepala Desa.
  1. 5.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf i dihapus, schingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 33 (tiga).
(2)Surat permohonan sebagaima.""aicsud pada ayat (1), disampaikan kepada panitia pemilihag. kepala desa dengan dilampiri porsyaratan administratif sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
2. b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa bermaterai cukup;
4. d.surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih bermeterai cukup;
5. e.fotocopy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari rumah sakit Pemerintah;
7. g.fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. h.fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9. i.dihapus;
10. j.surat keterangan tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri; I k, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; I. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat; •
11. m.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil, tenaga honorer daerah;
12. n.surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta;
13. o.surat ijin dari ·pengurus partai ·politik sesuai tingkatannya serta surat pernyataan pengunduran dji dari pengurus partai politik bagi pengurus/ anggota partai politik. 'I.,
14. p.surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa; dan
15. q.pas foto terbaru; dan
  1. 6.Ketentuan Pada Pasal 39 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Surat untuk pemilihan Kepala Oesa dinyatakan sah apabila:
1. a.surat suara ditandatangani oleh ketua panitia, dibubuhi cap Panitia Pemilihan Kepala Oesa; dan
2. b.tanda coblos hanya terdapat pada I (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
3. c.tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau - -
4. d.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon pada salah satu calon; atau
5. e.tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu calon.
6. f.tanda coblos yang menggunakan alat yang disediakan panitia.
(2)dihapus

7.Ketentuan Pada Pasal 40 di hapuskan:

Pasal 40

Dihapus

8.Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

( 1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan Kepala Desa menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

(2)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih.

9.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehinggiPasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Dalam ha! Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak.
(2)Dalam hal penghitungan sebagaimana d.imaksud pada ayat ( 1 l masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

10.Ketentuan Pasal 54 ayat (4) ditambah huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. d.mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; I
5. e.melaksanakah kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas 4 dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. i.mengelola keuangan dan aset desa;
10. j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyaakat di desa;
12. l.mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. p.memberikan informasi kepada masyarakat desa.
17. q.Kepala Desa wajib berdomisili di Ibukota Desa yang bersangkutan .
  1. 11.Ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 22

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 54

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 22

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 54

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 6 Tahun 2015