DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan peraturan daerah ini, dibentuk perangkat daerah terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan. Selain itu juga diatur mengenai Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Eselonering/Jabatan dalam Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli, UPT, Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bima.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
6.Bupati adalah Bupati Bima.
7.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
8.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 3 kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
9.Perangkat daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bima, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
10.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
12.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
13.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bima.
14.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bima.
15.Dinas daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bima dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima.
16.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Bima.
17.Staf Ahli adalah staf ahli Bupati.
18.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bima.
19.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dan badan;
20.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
21.Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
22.Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
23.Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
24.Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
25.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
26.Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
27.Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bima. 4
28.Tipologi perangkat daerah adalah tipe perangkat daerah Kabupaten Bima.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, dibentuk perangkat daerah terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf dengan Tipe A;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, dengan Tipe A;
c.Inspektorat, menyelenggarakan fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan Tipe A;
d.Dinas terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Daerah Tipe A; 2) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, dengan Dinas Daerah Tipe A; 3) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dengan Dinas Daerah Tipe A; 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe A; 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian, dengan Dinas Daerah Tipe A; 6) Dinas Perhubungan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan Dinas Daerah Tipe B; 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan Dinas Daerah Tipe A; 5 8) Dinas Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan Dinas Daerah Tipe A; 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan Dinas Daerah Tipe B; 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan Dinas Daerah Tipe B; 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, dengan Dinas Daerah Tipe B; 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan Dinas Daerah Tipe A; 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dengan Dinas Tipe A; 14) Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan Dinas Daerah Tipe A; 15) Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, dengan Dinas Daerah Tipe B; 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan Dinas Daerah Tipe B; 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan Dinas Daerah Tipe A; 18) Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, dengan Dinas Daerah Tipe A; 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dengan Dinas Daerah Tipe C; 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dengan Dinas Daerah tipe B; 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dengan Dinas Daerah Tipe B; 22) Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan Dinas Daerah Tipe B; 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana), dengan Badan Tipe A; 6
e.Badan terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, dengan Badan Daerah Tipe A; 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan Badan Daerah Tipe A; 3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan Badan Daerah Tipe A;
f.Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, terdiri dari : 1) Kecamatan Sape, dengan tipe A 2) Kecamatan Bolo, dengan tipe A 3) Kecamatan Woha, dengan tipe A 4) Kecamatan Lambu, dengan tipe A 5) Kecamatan Monta, dengan tipe A 6) Kecamatan Wera, dengan tipe A 7) Kecamatan Madapangga, dengan tipe A 8) Kecamatan Langgudu, dengan tipe A 9) Kecamatan Palibelo, dengan tipe A 10) Kecamatan Belo, dengan tipe A 11) Kecamatan Ambalawi, dengan tipe A 12) Kecamatan Donggo, dengan tipe A 13) Kecamatan Wawo, dengan tipe A 14) Kecamatan Soromandi, dengan tipe A 15) Kecamatan Sanggar, dengan tipe A 16) Kecamatan Parado, dengan tipe A 17) Kecamatan Tambora, dengan tipe A 18) Kecamatan Lambitu, dengan tipe A

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 7

BAB V

ESELONERING/JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Kepala sub bagian pada sekretariat daerah, kepala sub bagian pada sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis daerah kabupaten yang berbentuk rumah sakit daerah kabupaten dijabat oleh dokter, dokter gigi atau dokter spesialis yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter, dokter gigi atau dokter spesialis dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf ahli bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati. 8

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada dinas dan badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan UPT Badan.
(2)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas Daerah dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
(3)Pembentukan UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat UPT Dinas Daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(3)Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima dan sumber-sumber lain yang sah.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016