DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN BABV KEGIATAN USAHA BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII MODAL BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS DAN DIREKSI BAB IX PENGGUNAAN LABA BABX KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat bagi perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam bidang perbankan dan memperoleh laba dan/ atau keuntungan bagi perusahaan dan/ atau Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu didukung kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat;
b.bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perseroan Terbatas Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar melalui penyesuaian bentuk badan hukurn dan narna;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum Perseroan Terbatas Hambangun Artha Selaras Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang pembentuka..11.nya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DE\VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan Menetapkan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PENATARAN ARTHA SEJAHTERA KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % {lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/ atau barang milik daerah pada PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Komisaris adalah organ PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda).
10.Direksi adalah organ PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar {Perseroda), serta mewakili PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyesuaian bentuk badan hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.maksud dan tujuan;
d.kegiatan usaha;
e.jangka waktu berdiri;
f.besarnya modal dasar;
g.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
h.penggunaan laba.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah.
(2)Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengubah nama Perusahaan Perseroan yang semula bernama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

{ 1) Perusahaan Perneroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar atau disebut PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda).

(2)PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

Pasal 5

(1)PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (Perseroda) 4 dapat mengembangkan usahanya dengan membuka jaringan:
1. a.kantor cabang;
2. b.kantor kas; dan
3. c.kegiatan pelayanan kas.
(2)Pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuru. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Pendirian PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar {Perseroda) bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan bank perekonomian rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan. BABV KEGIATAN USAHA Pasal 8 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
1. 1.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Dalam melakukan kegiatan usaha, PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) dilarang:

a.menerima simpanan berupa giro;
b.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, keeuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
c.melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f;
d.membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
e.melakukan usaha peransuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g; dan
f.melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Pasal 11

(1)Sumber modal PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman yang berasal dari APBD;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainya.
(2)Sumber modal PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Modal dasar PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
(5)Sumber dana pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017