DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Pejabat yang diberi wewenang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Pejabat Struktural pada BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini. SKPD Pelaksana Penanggulangan Bencana di Daerah menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta dalam rangka melaksanakan Ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 74
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 75
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA dan BUPATI BLORA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Blora. 76
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Blora.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Blora.
5.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
6.Unsur Pengarah adalah unsur pengarah penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
7.Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat Profesional terkait dengan Penanggulangan Bencana.
8.Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
9.Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Blora.
10.Pimpinan unsur pelaksana adalah setiap kepala pada unsur pelaksana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
11.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
12.Sekretariat adalah Sekretariat pada unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
13.Seksi adalah seksi pada unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
15.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. 77
16.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
17.Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
18.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
20.Kegiatan Penegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang di lakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
21.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dilakukan pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, harta benda perumahan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
25.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 78
26.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
28.Rawan bencana adalah kondisi atau karatreristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
31.Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
33.Wabah adalah Kejadian suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
34.Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
35.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 79
36.Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.

Pasal 3

(1)BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2)Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD terdiri :

a.Kepala;
b.unsur pengarah;
c.unsur pelaksana. 80

Pasal 5

(1)Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
(2)Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
(3)Anggota unsur pengarah berasal dari :
1. a.Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
2. b.masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat Daerah.
(4)Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) Anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

Pasal 6

(1)Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyaitugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. b.pemantauan;
3. c.evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

(1)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. 81
(2)Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

a.pra bencana;
b.saat tanggap darurat; dan
c.pasca bencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
c.pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
d.pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
e.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
g.pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
1. a.Kepala Pelaksana;
2. b.Sekretariat Unsur Pelaksana;
3. c.Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 82
4. d.Seksi Kedaruratan dan Logistik;
5. e.Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Pelaksana.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
(4)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana.
(5)Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008