DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengukuhan, Penggunaan, Sosialisasi, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mars Tegar Beriman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang.... SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang …
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1995 Nomor 4 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MARS TEGAR BERIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Mars Tegar Beriman adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten Bogor mencapai masa depan yang lebih baik.
4.Tegar Beriman adalah akronim dari “Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman”, yang menggambarkan kondisi masyarakat dan lingkungan alam daerah Kabupaten Bogor yang terbentuk oleh perilaku dan usaha masyarakatnya dengan landasan iman yang kokoh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penetapan Mars Tegar Beriman sebagai Mars Daerah dimaksudkan untuk membangkitkan rasa cinta dan kebersamaan kepada Daerah.
(2)Tujuan....
(2)Tujuan penetapan Mars Tegar Beriman sebagai Mars Daerah adalah agar seluruh masyarakat daerah mempunyai rasa memiliki dan rasa bangga terhadap jati diri.

BAB III

PENGUKUHAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Mars Tegar Beriman dikukuhkan sebagai Mars Daerah.
(2)Mars Tegar Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diciptakan oleh H. Tedja Sukmana.
(3)Syair/lirik, notasi dan tempo lagu Mars Tegar Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 4

Mars Tegar Beriman diperdengarkan atau dinyanyikan:

a.pada upacara hari-hari besar kenegaraan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah;
b.dalam....
b.dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
c.dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan instansi lain di Daerah; dan
d.dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik dan kelompok masyarakat.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah, institusi pendidikan dan lembaga kesenian di Daerah, mensosialisasikan Mars Tegar Beriman kepada masyarakat.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga masyarakat yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Daerah.
(3)Mars Tegar Beriman diajarkan pada sekolah-sekolah di setiap jenjang satuan pendidikan dan merupakan bagian dari materi pelajaran kesenian sebagai muatan lokal.

BAB VI

…

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 8 Januari 2015 Plt. BUPATI BOGOR, ttd NURHAYANTI Diundangkan ... Diundangkan di Cibinong pada tanggal 8 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd ADANG SUPTANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: 4/2015 Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd ADE JAYA MUNADI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG MARS TEGAR BERIMAN I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Bogor menggunakan Lambang Daerah yang bentuk dan arti lambang daerahnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Dalam lambang daerah tersebut terdapat motto “TEGAR BERIMAN” yang merupakan akronim dari “Tertib, Segar (TEGAR), Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman (BERIMAN)”. Tegar Beriman menggambarkan kondisi masyarakat dan lingkungan alam daerah Kabupaten Bogor yang terbentuk oleh perilaku dan usaha masyarakatnya dengan landasan iman yang kokoh. Hal ini juga merupakan perwujudan dari Prayoga Tohaga Sayaga dan Kuta Udaya Wangsa, yang merupakan suatu kondisi dan bentuk perilaku yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Motto juang “TEGAR BERIMAN” terdapat pada bagian bawah yang melambangkan tameng dan benteng yang mampu menjamin keamanan, ketentraman dan kenyamanan hidup lahir dan bathin berupa keimanan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Motto.... Motto juang “TEGAR BERIMAN” telah diadaptasi menjadi Mars Tegar Beriman yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga masyarakat Kabupaten Bogor yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Bogor. Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya, serta sebagai identitas/jati diri masyarakat Kabupaten Bogor, motto juang “Tegar Beriman” telah dibuat dalam sebuah irama mars, yaitu “MARS TEGAR BERIMAN,” yang merupakan hasil karya dari H. Tedja Sukmana. Berkenaan dengan hal tersebut, maka legalitas pengukuhan “Mars Tegar Beriman” sebagai Mars Kabupaten Bogor, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1995